Floresa.co – Dokter Kadek Dian Lestari mengungkapkan kegelisahannya sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] Borong.
Di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT] itu, ia mengaku kaget karena “banyak pasien kelainan darah sampai leukimia.”
Ia berkata, pasien leukemia mestinya dikemoterapi, namun di Manggarai Timur, Kadek menemukan pasien demikian “kadang tidak mau dirujuk.”
Karena keterbatasan dokter spesialis, katanya, mereka akhirnya hanya menjalani terapi simtomatis atau hanya mengobati gejala, bukan penyakit utamanya.
Cerita itu disampaikan Kadek melalui rekaman video pada acara “Peluncuran Pendidikan Dokter Spesialis berbasis RS Pendidikan Penyelenggara Utama [Hospital Based]” pada 6 Mei.
Program ini bertujuan mengatasi masalah jumlah dan persebaran dokter spesialis di Indonesia yang masih minim dan terkonsentrasi di Jawa.
Acara yang berlangsung di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta itu dihadiri Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo dan sejumlah menteri.
Kadek juga hadir secara langsung dalam acara itu.
“Leukemia di Bali dengan leukemia yang kita temukan di Borong itu rasanya beda. Ketika kita di pedalaman, di daerah, hanya kita yang menjadi harapan mereka [pasien]. Masyarakat membutuhkan kita,” ujar Kadek.
Karena itu, ia mengajak rekan sejawatnya para dokter spesialis terutama yang masih muda “mari kita bantu daerah terpencil Indonesia karena masih banyak nyawa yang harus kita selamatkan.”
Langka
Jokowi berkata dalam acara itu bahwa beberapa rumah sakit di daerah sudah dilengkapi dengan alat canggih seperti MRI [Magnetic Resonance Imaging], Mammogram dan Catheterization Laboratory [Cath Lab].
Namun, katanya, alat-alat ini tidak diimbangi dengan ketersediaan dokter spesialis, terutama di provinsi kepulauan.
Kekurangan ini, kata Jokowi, “harus segera diisi”.
“Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampai di kabupaten/kota, sudah sampai di provinsi, tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada,” katanya.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam laporannya pada acara itu mengungkapkan kekurangan dokter spesialis terjadi karena produksi dokter spesialis di Indonesia hanya 2.700 per tahun.
Padahal, kata dia, Indonesia membutuhkan 29.000 hingga 30.000 dokter spesialis per tahun.
Sebagai komparasi, tambah Budi, Inggris yang penduduknya sekitar 50 juta atau hanya seperenam dari penduduk Indonesia, setiap tahun menghasilkan 12.000 dokter spesialis atau 5 kali lipat yang dihasilkan oleh Indonesia.
Menurutnya, rendahnya produksi dokter spesialis di Indonesia terjadi karena sistem pendidikan dokter spesialis yang berbeda dengan yang dilakukan di negara-negara lain.
Budi tak merinci perbedaanya.
Namun, kata dia, untuk mengatasi masalah kekurangan dokter spesialis, “kita membuka pendidikan berbasis rumah sakit dan kolegium,” sebagaimana standar di seluruh dunia.
“[Sebanyak] 420 Rumah Sakit Pendidikan sekarang akan mendampingi 24 Fakultas Kedokteran yang sudah melakukan pendidikan dokter spesialis,” katanya.
Dengan demikian, “bukan hanya 24 yang bisa memproduksi [dokter spesialis], [tetapi] ditambahkan lagi 420 [rumah sakit pendidikan].”
Jokowi mengatakan “dua mesin ini “ yaitu 24 fakultas kedokteran dan ada 420 rumah sakit itu, “harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar internasional.”
Pendidikan Digratiskan
Budi mengatakan biaya pendidikan dokter spesialis selama ini mahal.
Karena itu, untuk mengakselerasi produksi dokter spesialis, harus bisa diakses berbagai kalangan ekonomi.
“Jadi, pendidikan dokter spesialis ini sama seperti pendidikan spesialis di dunia, tidak usah bayar uang kuliah, tidak usah bayar uang pangkal,” ujar Budi.
Para mahasiswa dokter spesialis, lanjutnya, juga akan bekerja sebagai tenaga kontrak di rumah sakit, dengan sejumlah benefit layaknya pekerja pada umumnya.
“Mereka akan mendapat perlindungan kesehatan, perlindungan hukum, jam kerja yang wajar.”
Menyinggung soal praktik perpeloncoan yang dilakukan dalam pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia selama ini, Budi menegaskan, mahasiswa dokter spesialis yang bekerja sebagai tenaga kontrak di rumah sakit statusnya “bukan pesuruh, bukan pembantu, bukan keset.”
Pemerintah, tambah Budi, juga memberlakukan kebijakan afirmatif bagi semua dokter umum di daerah yang mau jadi dokter spesialis.
“Sekarang sebagian besar lulusan dokter spesialis berasal dari kota, karena memang akses dokter spesialis dari daerah itu sulit sekali untuk lulus dan diterima. Persentasenya sangat kecil,” katanya.
“Oleh karena itu, kita melakukan program afirmasi untuk [pendidikan dokter spesialis di] rumah sakit pendidikan, afirmasinya diberikan ke mereka,” ujarnya.
Lulusan dokter spesialis dari daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, tambah Budi, juga langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Kualitas Internasional
Meskipun diproduksi ‘massal’ aspek kualitas tak dinomorduakan.
Budi berkata, untuk menjamin kualitas, pembuatan kurikulum melibatkan seluruh kolegium atau para pakar di bidang masing-masing.
“Kita tambah dengan mengundang experts asing untuk membantu memperkaya kurikulum yang kita bikin, sehingga bukan hanya versi Indonesia, tetapi juga versi internasional, supaya kita bisa menjangkau ilmu-ilmu baru yang ada di luar negeri dan dimasukan ke kurikulum pendidikan dokter-dokter spesialis ini,” tambahnya.
Pemerintah, tambah Budi, juga menggandeng Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) di Amerika Serikat untuk memastikan standar semua rumah sakit pendidikan sama.
ACGME, menurut Budi, adalah lembaga yang melakukan akreditasi terhadap beberapa rumah sakit pendidikan ternama di dunia, seperti Mayo Clinic, RS Johns Hopkins dan Cleveland Clinic.
Dengan demikian, kata dia, “lulusan dari pendidikan dokter spesialis di rumah sakit-rumah sakit kita akan memiliki standar yang sama dengan lulusan dari Johns Hopkins, Mayo Clinic, dari Cleveland Clinic.”
Proses seleksi dokter umum yang akan menempuh pendidikan dokter spesialis, menurut Budi, juga dilakukan secara transparan dan tidak ada diskriminasi.
“Kita lakukan transparansi seluruh proses rekrutmennya dan juga interview-nya, agar semua orang memiliki hak yang sama.”
Daerah Sambut Positif
Kebijakan pemerintah pusat mengakselerasi produksi dokter spesialis ini disambut positif oleh pemerintah daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Bartolomeus Hermopan berkata program hospital based untuk pendidikan dokter spesialis diharapkan mengakselerasi pemenuhan dan distribusi dokter spesialis di Indonesia.
Saat ini, kata dia, jumlah dokter spesialis di RSUD Ruteng yang menjadi rumah sakit utama di Manggarai, baru 14 orang.
“Manggarai idealnya 74 dokter spesialis, dengan rasio 0,28 per 1000 penduduk. Dengan jumlah penduduk [Manggarai] sekitar 300 ribu, kita pasti kekurangan,” ujarnya.
Menurut Bappenas, kata Bartolomeus, rasio ideal jumlah dokter spesialis adalah 0,28 per 100 penduduk.
Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Timur, Surip Titin juga berharap program ini membantu daerah 3T dalam pemenuhan dokter spesialis.
“Program bagus sekali, semoga ke depan daerah terpecil seperti kita tidak lagi kekurangan dokter spesialis,” katanya.
Saat ini, jelas Titin, RSUD Borong baru memiliki lima dokter spesialis.
“Kita [lagi] butuh dokter anestesi yang bulan lalu selesai kontraknya dengan dan belum ada pengganti,” katanya.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, untuk menghitung kebutuhan dokter spesialis di Indonesia dan tiap-tiap daerah, Kementerian Kesehatan telah bekerja sama dengan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), lembaga yang berbasi di Universitas Washington, Seattle, Amerika Serikat.
IHME, kata dia, telah membantu pemerintah Uni Emirat Arab dan Singapura dalam menghitung kebutuhan dokter spesialis di level kabupaten/kota berdasarkan pola demografis dan pola epidemiologis.
“Contohnya, kalau Yogyakarta banyak yang tua, dokter spesialisnya beda dengan Bali yang banyak yang muda. Itu sudah kita hitung,” katanya.
Dari hasil perhitungan itulah, kata Busi, pemerintah mendapat data 29.000 gap dokter spesialis “yang kita harus distribusi sampai ke level kabupaten/kota.”
Mikael Jonaldi dan Andre Babur berkolaborasi mengerjakan laporan ini
Editor: Petrus Dabu
