Floresa.co – Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD menyebut energi panas bumi atau geotermal yang diklaim bagus dan solusi bagi transisi energi belum tentu berhasil dalam konteks Pulau Flores.
“Apa yang tampak bagus di atas kertas belum tentu berhasil dalam realitas,” katanya dalam sebuah wawancara yang dirilis baru-baru ini oleh biro media Serikat Sabda Allah atau SVD Provinsi Jerman.
Uskup yang juga mantan Superior General atau Pemimpin Umum SVD pada 2018-2024 mengakui perlunya transisi saat ini dari energi fosil menuju energi terbarukan.
“Saya sangat menyadari bahwa geotermal adalah salah satu sumber energi terbarukan,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa “solusi yang baik di beberapa tempat tidak selamanya cocok di semua lokasi.”
Ia berkata, penolakan terhadap proyek geotermal di Flores, termasuk yang getol ia suarakan, benar-benar lahir dari “konteks kami sendiri” yang berdampak buruk terhadap lahan pertanian, ketersediaan air hingga gangguan kesehatan warga setempat.
Dalam wawancara tersebut yang disebarluaskan dalam Bahasa Jerman dan Bahasa Inggris, uskup berusia 60 tahun itu secara khusus menyinggung dua lokasi proyek di keuskupannya, yakni Mataloko di Kabupaten Ngada dan Sokoria di Kabupaten Ende.
“Di Flores, khususnya Keuskupan Agung Ende, geotermal bukanlah pilihan yang tepat untuk menghasilkan energi terbarukan,” katanya.
Kegagalan di Mataloko Jadi Alasan Paling Utama
Budi menyebut empat alasan penolakan terhadap proyek tersebut di Flores, di antaranya kerentanan pemukiman dan lahan pertanian, ancaman ketersediaan air dan alasan kultural.
Namun yang paling menentukan, kata dia, adalah kegagalan proyek tersebut di Mataloko.
“Sudah ada satu tempat di mana terdapat upaya mengoperasikan geotermal selama 30 tahun – tanpa kesuksesan,” tegasnya.
Ia mengatakan di tengah kegagalan itu terdapat lubang-lubang yang ditinggalkan, yang hingga kini mengeluarkan gas sulfur yang berdampak buruk pada seng atap rumah warga di sekitarnya.
“Dan, di lokasi tersebut pengeboran akan dilanjutkan dengan pendanaan Bank Pembangunan Jerman KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau),” lanjutnya.
Ia berkata pernah bertemu dengan pihak bank tersebut dan memberi tahu mereka “ini bukan tanah terlantar, orang-orang tinggal di sini.”
Lokasi pengeboran geotermal, kata Budi, terletak di tengah atau di sekitar pemukiman warga, di mana lahan tersebut sangat subur untuk aktivitas pertanian.
Ia menegaskan pentingnya lahan pertanian tersebut bagi warga di Flores sebab “hak atas makanan adalah juga hak asasi manusia.”
Mengambil contoh proyek di Sokoria, ia berkata warga sekitar mengeluhkan penurunan produktivitas perkebunan kopi dan sayuran.
Protes terkait kerusakan lahan tersebut, lanjutnya, juga berhubungan dengan budaya warga yang terkait erat dengan pertanian.
“Kami tidak hanya bicara tentang satu atau dua lokasi di mana geotermal direncanakan, tetapi di hampir 20 lokasi,” katanya menyebut perubahan budaya di Flores terjadi secara sangat tiba-tiba akibat proyek-proyek tersebut.
Kendati mengakui tidak melawan perubahan budaya, menurutnya pembangunan harus tetap memastikan warga setempat terlibat mengikuti laju perubahan itu.
Sementara terkait krisis air yang menjadi keluhan warga, ia berkata “kita tahu geotermal membutuhkan banyak air, paling kurang pada tahap awal proyek yakni pengeboran.”
Sayangnya, kata Budi, keluhan warga tersebut direspons oleh pengelola proyek dengan mengatakan tidak ada hubungan antara geotermal dengan krisis air dan produktivitas pertanian. Warga bahkan diminta mencari sendiri alasan terjadinya krisis.
“Di Sokoria, mereka bahkan ditekan dengan bantuan militer. Di Mataloko, pengelola proyek baru mulai bertanya kepada warga sekitar setelah KfW terlibat,” katanya.
Perlawanan Akan Terus Berlangsung
Budi berkata, di tengah beragam persoalan tersebut, pemerintah tampaknya tetap ambisius dengan puluhan titik proyek geotermal di Pulau Flores.
Namun hal tersebut menurutnya juga akan terus memicu perlawanan warga setempat.
Selain warga sendiri, penolakan juga datang dari para uskup se-Provinsi Gerejawi Ende – mencakup Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Maumere, Keuskupan Larantuka, Keuskupan Labuan Bajo dan Keuskupan Denpasar. Mereka telah menyatakan sikap dalam surat bersama pada Maret lalu.
Kekeliruan utama pemerintah, kata Budi, adalah tidak memberikan informasi secara transparan di awal terkait dampak-dampak proyek atau “siapa yang menanggung risiko” dan “siapa yang akan bertanggung jawab.”
“Di Mataloko, misalnya, orang-orang menyadari bahwa mereka tidak mungkin untuk terus tinggal di sana,” sehingga “beberapa keluarga pindah rumah tanpa menerima kompensasi apapun.”
“Mereka tidak mendapatkan apapun, meskipun situasi memaksa mereka untuk mengambil keputusan ini,” katanya.
Menurutnya, dengan kondisi wilayah yang tidak cocok untuk proyek tersebut, pemerintah perlu memikirkan alternatif energi yang lain, seperti arus laut atau tenaga matahari seperti yang tengah dirancang di pulau tetangga Sumba.
Budi berkata, sebagai seorang uskup, ia terus mengampanyekan isu lingkungan di wilayahnya, sebab keutuhan ciptaan merupakan “bagian dari iman Kristiani.”
“Karena kita percaya pada satu Tuhan yang menciptakan segalanya menjadi baik dan memberikan kita tugas untuk menjaga ciptaan itu,” katanya.
Jadi Inspirasi Perlawanan Warga
Usai menetapkan Flores sebagai Pulau Panas Bumi pada 2017, pemerintah secara massif mengampanyekan proyek tersebut di berbagai titik.
Selain Mataloko dan Sokoria, di Keuskupan Agung Ende juga terdapat Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Nage, berjarak sekitar 18 kilometer sebelah selatan Mataloko, yang siap dikerjakan oleh PT Daya Anugerah Sejati Utama, bagian dari grup bisnis besar Sinar Mas.
Sementara lokasi lainnya terdapat di Keuskupan Ruteng, yakni Ulumbu dan Poco Leok; Keuskupan Labuan Bajo di Wae Sano dan Keuskupan Larantuka di Oka Ile Ange, Kabupaten Flores Timur dan Atadei, Kabupaten Lembata.
Selain beberapa WKP tersebut, terdapat belasan lokasi lainnya yang juga sudah dipetakan, tersebar di Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Larantuka dan Keuskupan Ruteng.
Uskup Budi pertama kali secara terbuka menyatakan penolakan terhadap proyek geotermal pada Januari tahun ini.
Pernyataannya yang viral itu kemudian memicu aparat pemerintah dan perusahaan menemuinya. Ia tetap menegaskan sikapnya dalam pertemuan-pertemuan itu.
Di sisi lain, pernyataan itu memicu gerakan perlawanan warga yang semakin menguat di berbagai wilayah, yang disusul surat gembala bersama enam uskup pada Maret.
Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni, umat Katolik di Keuskupan Agung Ende turun ke jalan di beberapa lokasi, yakni Bajawa, ibukota Kabupaten Ngada, Mbay, ibukota Kabupaten Nagekeo dan Ende, ibukota Kabupaten Ende.
Selain Budi, Uskup Labuan Bajo Mgr. Maksimus Regus dan Uskup Larantuka Mgr. Fransiskus Kopong Kung juga menyatakan sikap pribadi mereka terkait proyek tersebut, di luar surat yang diteken bersama.
Sementara sikap berbeda ditunjukkan Uskup Ruteng Siprianus Hormat yang tidak pernah menyatakan sikap secara pribadi, kendati umat di wilayahnya, yakni Poco Leok menjadi yang paling sering menghadapi represi dan kriminalisasi karena menolak proyek itu.
Siprianus bahkan tercatat menyatakan dukungannya, di antaranya dengan mengirim surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan proyek geotermal Wae Sano pada 2021 di tengah perlawanan warga setempat.
Editor: Ryan Dagur
