Borong, Floresa.co – Kelompok suku Ara, salah satu suku di Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai saat ini masih menanti penyelesaian kasus tanah di Lehong yang sedang ditangani oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Borong.
Tanah itu letaknya sekitar 5 kilometer di sebelah utara kota Borong. Sebagiannya telah dijadikan areal perkantoran kabupaten Matim, sedangkan yang sampai saat ini masih dalam polemik adalah bagian di luar wilayah perkantoran.
Willy Laras, perwakilan dari kelompok suku tersebut mengatakan kepada Floresa.co, Jumat, 21 April 2016, polemik itu terjadi lantaran ada perebutan antara Suku Ara dan beberapa warga Kampung Paka, salah satu kampung di Desa Gurung Liwut.
Bila ditarik dari sejarah, ungkap Willy, tanah tersebut adalah tanah ulayat kelompok Suku Ara. Maka, warga Kampung Paka tidak berhak atas tanah tersebut. Apalagi, mereka adalah pendatang.
“Lehong adalah tahan ulayat suku Ara. Dalam istilah Manggarai, itu yang dinamakan “Lingko’n peang agu gendang’n one”, jelasnya.
Maka, klaim kepemilikan oleh warga Kampung Paka atas tanah tersebut, demikian Willy, dinilai tidak logis.
Namun, tuturnya, polemik itu semakin rumit lantaran beberapa warga Paka tersebut telah memiliki sertifikat atas tanah tersebut.
“Mereka memiliki sertifikat atas tanah tersebut”, keluhnya.
Tetapi, klaim kepemilikan sertifikat tersebut, jelasnya, patut dipertanyakan, selain karena faktor sejarah juga tidak ada transaksi penjualantanah tersebut kepada warga Paka oleh Suku Ara.
“Mereka memiliki sertifikat, tapi pertanyaannya, apakah sertifikat itu sah atau tidak”, tuturnya.
Terkait dengan sertifikat, kelompok Suku Ara telah meminta jajaran Polsek Borong memanggil pemilik sertifikat tersebut. Tapi, sampai saat ini, permintaan mereka tidak juga diindahkan.
“Kami sudah meminta, tapi polisi mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum pemilik sertifikat tersebut dipanggil,” terangnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya persoalan yang lebih rumit, rencananya, Suku Ara akan menyurati Dinas Pertanahan Matim agar tidak lagi menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut.
“Kami akan menyurati Dinas Pertanahan dengan tembusan Komnas HAM”, sahutnya.
Ia pun meminta supaya Pemkab Matim, khususnya aparat yang berwenang bersikap tegas atas polemik yang tengah terjadi supaya memberikan keadilan dan kepastian kepada masyarakat Suku Ara.
“Kami minta supaya suara kami didengar dan hak kami dikembalikan”, tutupnya. (Arr/ARL/Floresa).
