Floresa.co – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat baru-baru ini menyalurkan bantuan di dua desa untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, bagian dari upaya menekan angka stunting.
Bantuan Bina Keluarga Balita [BKB] Kit Stunting itu berupa seperangkat alat permainan edukatif dan media berisi materi untuk meningkatkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita atau anak usia prasekolah.
Diberikan pada 24 Februari, bantuan itu menyasar anak-anak kelompok BKB Mekar Karya di Desa Wae Mose dan BKB Tunas Harapan di Desa Lalong.
“Kita beri bantuan setiap tahun dan tahun 2023 ada 30 kelompok yang kita berikan. Bantuan itu diberikan untuk 12 kecamatan di Manggarai Barat,” kata Rafael Guntur, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana [DP2KB].
Ia berkata pada 2023 pagu anggaran menu operasional percepatan penurunan stunting adalah Rp3.258.400.000, bersumber dari Dana Alokasi Khusus, di mana yang sudah terealisasi Rp2.785.195.000.
Dana tersebut, kata Rafael, digunakan untuk membiayai beberapa jenis menu operasional, yaitu BKB Kit Stunting, pendampingan sasaran calon pengantin, Keluarga Berisiko dan Balita Stunting, pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko stunting, Dapur Sehat Atasi Stunting, koordinasi di tingkat kabupaten, audit kasus stunting, dan mini lokakarya kecamatan.
Timo Purnama, Koordinator Wilayah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN] untuk Desa Lalong dan Desa Wae Mose berkata, bantuan itu merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam merangsang dan meningkatkan motorik anak-anak.
Bantuan itu, kata dia, juga merupakan “strategi untuk melatih dan mengedukasi anak-anak agar mampu bersosialisasi atau mulai mengenal pola hidup bersih atau hidup sehat.”
Sementara Nasarius Selsus, Kepala Desa Lalong berkata penerima manfaat bantuan di desanya adalah anak-anak PAUD berjumlah 35 orang.
“Harapannya dengan adanya bantuan seperti ini, setidaknya dapat menunjang kegiatan pembelajaran anak-anak PAUD,” ungkapnya.
Di Desa Wae Mose, menurut Kepala Desa, Siprianus Kantul, penerimanya adalah 15 anak yang kini didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat Yakines melalui sekolah alam.
Ia berkata ini melatih dan mendidik anak-anak PAUD mengurangi jajan yang kurang sehat, seperti mie instan.
Tren Penurunan Stunting
Rafael mengatakan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat [e-PPGBM] menunjukkan tren angka stunting di Manggarai Barat “terus menurun dari tahun ke tahun dan lebih rendah dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD].”
Ia menunjukkan kepada Floresa tren penurunan itu dalam tiga tahun terakhir.
Tahun 2021 misalnya, realisasi penurunan angka stunting adalah hingga 15,1%, sementara target RPJMD adalah 19,06%. Pada 2022, realisasinya adalah 15,9% dan target RPJM adalah 17,06%. Sementara itu, pada 2023, realisasinya adalah 8,2% dan target RPJMD adalah 15,6%.
Secara nasional, kata dia, target penurunan stunting pada 2024 adalah 14%.
Ia menjelaskan, upaya efektif untuk percepatan penurunan stunting adalah dengan melakukan tindakan pencegahan yang menyasar pada anak balita dengan status pertumbuhan T yakni “berat badan tidak naik.”
“Intervensi pada balita T dapat lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan anak telah menjadi gizi kurang, gizi buruk dan stunting,” ungkapnya.
DP2KB, kata dia, melakukan beberapa intervensi kepada balita T dengan pemberian makanan tambahan balita pemulihan selama 14 hari dan 90 hari.
“Intervensi ini dapat mencegah anak menjadi gizi buruk yang beresiko kematian pada balita. Selain itu, mencegah anak menjadi balita stunting yang beresiko pada kecerdasan balita,” ungkapnya.
Upaya di Level Desa
Nasarius Selsus, Kepala Desa Lalong berkata di wilayahnya persentase stunting “kurang lebih 7%,” meski lupa jumlah pastinya.
Pemerintah desa, kata dia, sudah menyalurkan dana desa untuk pencegahan stunting.
Pada 2024, kata dia, alokasi anggarannya Rp25 juta untuk membiayai program “pemberian makanan tambahan” bagi anak-anak.
Sementara Kepala Desa Wae Mose, Siprianus Kantul berkata pada 2023, “anak penderita stunting berjumlah 26 orang, tetapi sekarang tinggal 9 orang.”
Timo Purnama mengatakan Wae Mose adalah salah satu desa yang menjalankan program kampung KB oleh beberapa kelompok kerja dengan membangun mitra bersama pemerintah desa.
Ia mengatakan Desa Wae Mose juga memiliki beberapa kelompok kegiatan yang bertugas membina keluarga balita, remaja, dan lansia.
Sejak tiga tahun lalu, kata dia, kelompok ini juga berusaha meningkatkan pendapatan keluarga melalui budidaya sayur-sayuran dan sorgum.
“Saya sengaja memperkenalkan sorgum karena saya dengar itu bagus untuk menurunkan penyakit gula,” ungkapnya.
Ia mengatakan dua tahun lalu, hasil panen sorgum adalah 300 kilogram dan pada 2023 adalah 150 kilogram.
Hasilnya, kata dia, memang belum maksimal karena “masyarakat masih awam dengan sorgum.”
“Tapi hemat saya, sepanjang tidak dimulai, maka sepanjang itu kita tidak tahu,” ungkapnya.
Timo mengatakan untuk mendukung kegiatan budidaya sayur dan sorgum, Dinas Ketahanan Pangan memberi bantuan berupa demplot, benih, dan mesin giling.
Tantangan Penanganan Stunting
Rafael mengaku, meski tren angka stunting terus menurun, penanganan stunting dihadapkan pada tantangan bidang spesifik dan sensitif.
Bidang spesifik, kata dia, ditangani oleh Dinas Kesehatan, sementara bidang sensitif ditangani DP2KB.
Ia mengatakan indikator bidang spesifik adalah balita gizi buruk mendapat perawatan. Namun, kata dia, terdapat dua kendala untuk mencapai indikator ini.
Pertama, ketersediaan anggaran pembelian bahan formula 75 dan formula 100 [susu, gula dan minyak] bersumber dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas tidak bisa diakomodasi karena tidak ada menu.
Kedua, menurut Rafael, masih ada orang tua yang menolak rawat inap anak gizi buruk karena pekerjaan dan biaya.
“Solusi untuk kendala ini pembelian bahan penyusun formula 75 dan Formula 100 dapat diusulkan melalui sumber dana APBD II, CSR dan juga melalui dana desa,” ungkapnya.
Rafael mengaku terdapat beberapa permasalahan umum pada bidang sensitif.
Pertama, kata dia, terlambatnya pencairan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana menghambat pelaksanaan beberapa kegiatan.
Kedua, keterlambatan pertanggungjawaban keuangan khususnya BOKB dari lini lapangan serta minimnya uang persediaan.
Ketiga, belum adanya pemahaman bersama mengenai penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting [PPS].
“Pengelola Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana [Bangga Kencana] umumnya masih berpikir PPS bukan bagian dari tupoksi mereka. Hal ini menyebabkan kegiatan PPS belum menjadi prioritas kerja,” ungkapnya.
Rafael mengatakan Tim Pelaksana Kegiatan [TPK] tidak memperoleh supervisi/pendampingan yang memadai dari Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang memberikan pelatihan pasca pelatihan.
Hal ini, kata dia, membuat TPK kurang paham terkait tugasnya sehingga tugas tertumpuk di tenaga kesehatan.
Ia mengatakan TPK sering terlambat menerima dana yang umumnya diakumulasi 3-6 bulan.
Selain itu, kata dia, cara pengisian aplikasi beberapa kali diubah dan tidak disosialisasikan dengan baik.
“TPK tidak memiliki telepon genggam berbasis Android,” ungkapnya.
Rafael mengatakan tujuan mini lokakarya sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi rutin di lini lapangan belum tercapai. Hal itu terjadi karena pelaksana kurang paham mengenai tujuan dan mekanisme penyelenggaraan mini lokakarya.
Ia mengatakan pengambil kebijakan belum melihat audit kasus stunting sebagai sesuatu yang penting untuk melakukan intervensi dalam PPS.
Pelaksana program, kata dia, belum memahami rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting, misalnya terkait agenda yang dibahas dan pihak yang dilibatkan.
Editor: Herry Kabut
