Floresa.co – Laporan baru yang diterbitkan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO pada Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei menunjukkan peningkatan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang melaporkan isu lingkungan dan iklim.
Setidaknya 749 jurnalis atau media berita yang meliput isu-isu lingkungan hidup mendapat serangan dalam 15 tahun terakhir dan disinformasi online telah meningkat secara dramatis pada periode ini, menurut lembaga itu, sembari menyerukan dukungan yang lebih kuat bagi jurnalis lingkungan dan tata kelola platform digital yang lebih baik.
“Tanpa informasi ilmiah yang dapat diandalkan mengenai krisis lingkungan yang sedang berlangsung, kita tidak akan pernah bisa mengatasi isu ini,” kata kata Audrey Azoulay – Direktur Jenderal UNESCO dalam pernyataan tertulis yang diperoleh Floresa.
“Namun, jurnalis yang kami andalkan untuk menyelidiki permasalahan ini dan memastikan informasi dapat diakses, justru menghadapi resiko yang sangat tinggi di seluruh dunia. Disinformasi terkait iklim merajalela di media sosial,” tambahnya,
Pada Hari Kebebasan Pers Dunia, kata dia, “kita harus menegaskan kembali komitmen untuk membela kebebasan berekspresi dan melindungi jurnalis di seluruh dunia.”
Dalam laporan terbaru, ‘Press and Planet in Danger’, analisis UNESCO mengungkapkan setidaknya 749 jurnalis dan media berita yang meliput isu lingkungan menjadi sasaran pembunuhan, kekerasan fisik, penahanan dan penangkapan, pelecehan online, dan tuntutan hukum pada periode 2009-2023.
Lebih dari 300 serangan terjadi antara tahun 2019-2023, meningkat 42% dibandingkan periode lima tahun sebelumnya, 2014 – 2018.
Laporan yang diluncurkan pada Konferensi Global Hari Kebebasan Pers Sedunia 2024 di Santiago, Chili, pada tanggal 2-4 Mei itu menekankan bahwa permasalahan ini bersifat global, dengan serangan yang terjadi di 89 negara di seluruh dunia.
Peningkatan Serangan Fisik
Observatorium UNESCO untuk Jurnalis yang Dibunuh, mencatat dalam 15 tahun terakhir terjadi pembunuhan pada 44 jurnalis yang menyelidiki masalah lingkungan dan hanya lima pelaku diantaranya yang dijatuhi hukuman.
Hal ini menunjukkan tingkat impunitas yang cukup tinggi yaitu hampir 90%, kata laporan itu.
Namun, laporan tersebut menemukan bentuk serangan fisik lain juga lazim terjadi, dengan 353 insiden.
Laporan ini juga menemukan bahwa serangan ini telah meningkat dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir, naik dari 85 pada tahun 2014-2018, menjadi 183 pada tahun 2019–2023.
Dalam konsultasi yang melibatkan lebih dari dari 900 jurnalis lingkungan dari 129 negara yang dilakukan oleh UNESCO pada Maret 2024, 70% melaporkan mengalami serangan, ancaman, atau tekanan terkait dengan pemberitaan mereka.
Di antara mereka, dua dari lima orang mengalami kekerasan fisik.
Data juga menunjukkan bahwa jurnalis perempuan lebih rentan terhadap pelecehan online dibandingkan laki-laki, mencerminkan tren yang diidentifikasi dalam laporan UNESCO sebelumnya, The Chilling: Tren Global dalam Kekerasan Online terhadap Jurnalis Perempuan.
Selain serangan fisik, sepertiga jurnalis yang disurvei mengatakan bahwa mereka telah disensor, dan hampir setengahnya [45%] mengatakan mereka melakukan sensor mandiri ketika meliput isu lingkungan, karena takut diserang, narasumber terekspos, atau karena kesadaran bahwa liputan mereka bertentangan dengan kepentingan orang-orang yang bersangkutan.
Peta Jalan Global Melawan Disinformasi Iklim
Salah satu hasil utama dari Konferensi Global Hari Kebebasan Pers Dunia adalah Peta Jalan Global Melawan Disinformasi Iklim UNESCO, yang mengidentifikasi peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah, media, akademisi dan peneliti, masyarakat sipil dan platform digital untuk mendukung dan melindungi jurnalis lingkungan serta mempromosikan integritas informasi tentang lingkungan dan perubahan iklim secara online.
Direktur Jenderal UNESCO membuka Konferensi tersebut dengan Presiden Chili, Gabriel Boric.
Dia juga akan mengumumkan peluncuran program hibah untuk memberikan dukungan hukum dan teknis kepada lebih dari 500 jurnalis lingkungan yang menghadapi penganiayaan, dan inisiatif baru untuk mempromosikan pemikiran kritis tentang disinformasi iklim, untuk meningkatkan regulasi platform digital, sejalan dengan Pedoman Tata Kelola UNESCO untuk Platform Digital, yang luncurkan pada November tahun lalu.
UNESCO yang memiliki 194 negara anggota, yang berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan memimpin kerja sama multilateral di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, komunikasi dan informasi.
Berkantor pusat di Paris, UNESCO memiliki kantor di 54 negara dan memperkerjakan lebih dari 2.300 orang.
UNESCO mengawasi lebih dari 2000 situs Warisan Dunia, termasuk Taman Nasional Komodo.
Editor: Ryan Dagur
