Floresa.co – Dua desa yang terlibat konflik perebutan lahan di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur sepakat berdamai setelah perang tanding yang menewaskan dua orang warga pada pekan silam.
Kesepakatan damai tersebut difasilitasi pemerintah daerah dalam mediasi yang dipimpin Penjabat Bupati Flores Timur, Sulastri H.I. Rasyid di Kantor Camat Adonara Barat di Waiwadan, Kabupaten Flores Timur pada 24 Oktober.
Selain sejumlah tokoh masyarakat dari kedua belah pihak, mediasi juga dihadiri tetua adat dari tiga desa tetangga yakni Desa Wureh, Desa Kimikamak dan Desa Woloklibang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Flores Timur, Heri Lamawuran, dalam keterangan yang diterima Floresa mengatakan perjanjian damai tertuang lewat empat poin kesepakatan.
Pertama, mereka bersepakat menjaga keamanan dan ketertiban semua pihak.
Kedua, siap difasilitasi pemerintah daerah dalam penyelesaian perselisihan tapal batas lahan.
Ketiga, setiap tindakan yang melanggar hukum akan diproses secara hukum.
Keempat, memberikan ruang kepada lembaga lain yang mempunyai kepedulian atas konflik sosial yang terjadi guna memfasilitasi penelusuran sejarah dalam menyelesaikan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kronologi Kejadian
Perang tanding antarwarga Desa Ile Pati dan Desa Bugalima di Kecamatan Adonara Barat pecah pada 21 Oktober.
Bentrokan mengakibatkan dua warga meninggal, 51 rumah hangus terbakar dan 120 jiwa mengungsi.
Konflik bermula dari perebutan kepemilikan lahan antara Desa Ile Pati dan Desa Bugalima. Warga Desa Ile Pati mengklaim “lokasi pemukiman Bugalima adalah bagian dari wilayah mereka,” alasan yang kemudian memicu perang tanding sejak pukul 05.00 Wita.
Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ile Pati serta Kepala Desa Kimakamak “diduga menjadi provokator dalam serangan tersebut,” kata Kepala Bagian Operasional Polres Flores Timur AKP Ridwan dalam keterangan yang diterima Floresa pada 25 Oktober.
“Juga ada seorang perempuan yang diduga sebagai informan dari Desa Ile Pati yang bertugas memberikan informasi mengenai keadaan di Desa Bugalima,” lanjutnya.
“Mereka sudah diamankan dan telah ditetapkan menjadi tersangka,” katana.
Hingga 24 Oktober, Polres Flores Timur telah mengamankan 27 warga yang terlibat dalam bentrokan dan pembakaran puluhan rumah di Desa Bugalima.
“Sejumlah di antaranya diduga membuat bom rakitan yang digunakan sebagai senjata dalam serangan tersebut,” kata Ridwan tanpa memerinci jumlah terduga dan bom rakitan.
Melalui pengembangan penyelidikan, tim penyidik Satuan Reskrim Polres Flores Timur kemudian menetapkan 20 orang sebagai tersangka.
Konflik akibat klaim kepemilikan tanah di wilayah itu telah berulang kali terjadi sejak 1970.
Pada 2008, kata Heri Lamawuran, terjadi beberapa kali bentrokan meskipun Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah mengupayakan jalan damai.
Sebelum bentrokan pada pertengahan Oktober, warga kedua desa itu bentrok pada 23 Juli.
Saat itu, kata Heri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik [Kesbangpol] Flores Timur berupaya memediasi konflik dengan menghadirkan aparat Desa Ile Pati dan Bugalima ke tengah-tengah warga.
Kepala Desa Desa Ile Pati menolak undangan tersebut “karena tidak akan menjamin keselamatan petugas dari Kesbangpol yang akan ke Desa Ile Pati.”
Kepada Floresa selepas penandatanganan kesepakatan damai, Kapolres Flores Timur, AKBP I Nyoman Putra Sandita mengklaim “situasi keamanan di Kecamatan Adonara Barat sudah kondusif. Aparat gabungan TNI dan Polri masih berjaga untuk memastikan keamanan warga.”
“Situasi aman karena sudah ada kesepakatan damai,” kata Putra Sandita.
Disitir dari Detik.com, ia mengatakan “saat ini, baik polisi, tentara maupun Pemda Flores Timur terus melayani warga, termasuk trauma healing bagi warga yang terlibat konflik.”
Editor: Anno Susabun