Tag: Walhi NTT

Tanggapi Rencana Budi Daya Udang di Sumba Timur, Walhi NTT Ingatkan Pemerintah Perhatikan Kelestarian Lingkungan dan Libatkan Warga 

Walhi NTT juga juga mendesak pemerintah memperhatikan keberlanjutan proyek seperti ini mengingat sejumlah proyek serupa sebelumnya di wilayah lain di NTT gagal.

Walhi NTT: Empat Tahun Memimpin, Laiskodat Abai dengan Keselamatan Lingkungan

Model pembangunan yang mementingkan investasi melahirkan kebijakan yang abai terhadap keselamatan lingkungan, ruang hidup, serta hak-hak masyarakat adat.

Desakan Walhi NTT untuk KLHK Terkait Kebijakan di TN Komodo: Perlu Evaluasi Diri Selain Koreksi Pemprov NTT

Kementerian LHK adalah “benteng terakhir” konservasi yang seharusnya dapat memastikan penegakan konservasi  dalam Kawasan TN Komodo dan karena itu perlu mengoreksi kebijakan-kebijakannya yang membuka ruang bagi ekspansi korporasi bisnis pariwisata.

Pertemuan Tahunan Walhi NTT di Pulau Solor Soroti Krisis yang Mengancam Pulau-pulau Kecil

Kerentanan pulau kecil di NTT semakin meningkat seiring dengan orientasi pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung NTT sebagai provinsi kepulauan dengan letak geografis yang sangat dekat dengan Samudera Hindia.

Kasus DBD Meningkat Drastis, Walhi NTT Desak Pemerintah Perhatikan Tata Kelola Lingkungan

Floresa.co - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia cabang Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT) menyatakan tata kelola lingkungan yang buruk menjadi pemicu terjadinya peningkatan drastis kasus...

Polemik Laiskodat dan Tokoh Adat di Sumba Timur Contoh Peliknya Konflik Agraria di NTT

“Dalam catatan Walhi NTT, jumlah konflik agraria terus meningkat setiap tahun. Peningkatan itu terutama konflik yang bersifat vertikal, antara pemerintah dan rakyat, maupun perusahan dan rakyat,” kata Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, Direktur Eksekutif Walhi NTT

Rekomendasi Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup ke VIII WALHI NTT: Pembangunan Tidak Boleh Mengorbankan Satu Orang Sekalipun

Floresa.co – Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur menilai, banyak kebijakan pemerintah di wilayah itu yang telah mengabaikan prinsip keselamatan rakyat, perlindungan lingkungan...

Setelah Ruang Hidup Komodo, Proyek Super Premium Jokowi juga Ancam 400 Hektar Hutan Penyangga Kota Labuan Bajo

Proyek BPO-LBF ini sejatinya makin memperparah persoalan agraria dan kerusakan lingkungan di Labuan Bajo dan sekitarnya. Bowosie, sebagai hutan penyangga utama kebutuhan air warga, beralih fungsi menjadi kawasan bisnis yang dengan jelas menyebabkan kerusakan lingkungan serta hanya menguntungkan pemodal.

Geothermal Flores dan Mitos Energi Terbarukan

Dalam konteks Pulau Flores, pemerintah harus lebih mendorong prinsip-prinsip pembangunan yang tidak berbasis pada skala besar dan rakus lahan serta menghentikan seluruh model pembangunan yang berdampak pada alih fungsi kawasan hutan.

WALHI NTT Desak Pemerintah Hentikan Seluruh Rencana Pembangunan di Hutan Bowosie – Labuan Bajo

WALHI NTT menilai pemerintah telah ikut menghancurkan ekosistem yang sangat esensial bagi Kota Labuan Bajo. Lebih mementingkan urusan pariwisata dengan menggadaikan keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Labuan Bajo.

Minta Maaf, Laiskodat Akui Masih Ada Persoalan Terkait Perusahan Garam di Malaka

Saya salah dan minta maaf. Saya kira persoalan sosial di lapangan telah selesai.

Walhi NTT: Warga di Sumbat Barat yang Meninggal Ditembak Aparat

Floresa.co - Seorang warga di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah ditembak oleh aparat pada Kamis,...

Aktivis: Ada Potensi Ijon Politik di Pilgub NTT

Jakarta, Floresa.co – Para aktivis lingkungan hidup mengingatkan bahaya praktek ijon politik dalam pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Melky Nahar, Kepala Divisi Kampanye Jaringan...

Lawan PT Sasando, Warga di Kupang Duduki Lahan 225 Hektar

Floresa.co - Warga Suku Manbait di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menduduki kembali lahan mereka yang sebelumnya dikuasai investor PT Sasando. Lahan seluas 225...

Follow us

BerandaTOPIKWalhi NTT