Jakarta, Floresa.co – Sejumlah organisasi Pemuda yang tergabung dalam “Koalisi untuk Demokrasi Berintegritas di NTT” (Koalisi) mendorong PDI Perjuangan tidak mengusung Bupati Ngada Marianus Sae (MS) sebagai calon di Pemilihan Gubernur NTT. Pasalnya, MS diduga bermasalah secara hukum dan moral.
Koalisi ini terdiri dari Komite Masyarakat Ngada-Jakarta (Kommas Ngada-Jakarta), Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formadda NTT), Amman Flobamora dan Kompak NTT.
“Kami minta PDIP sebagai partai wong cilik agar tidak mengusung MS di Pilgub NTT karena kami menduga MS masih bermasalah secara hukum dan moral.”
“(Sebab), Pilgub merupakan memontum bagi partai mengusung kader-kader yang terbaik dari segala aspek termasuk aspek hukum dan moral,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Formadda NTT Hendrikus Hali Atagoran dalam keterangan persnya, Sabtu, 16 Desember 2017.
Koalisi, kata Hali, sudah menyerahkan data-data persoalan hukum dan moral MS kepada DPP PDI Perjuangan pada 24 November 2017 lalu. Data-data tersebut diserahkan bersamaan aksi yang digelar oleh Koalisi di Kantor DPP PDIP Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.
“Kami sangat berharap DPP PDIP mempertimbangkan data-data yang sudah kami berikan sebagai partisipasi kami dalam mendukung PDIP mengusung kader yang bersih, berkualitas dan berintegritas yang selaras dengan semangat Nawacita dan revolusi mental Presiden Jokowi,” tanda dia.
Hali kemudian menjelaskan persoalan hukum MS, yakni terkait kasus blokir Bandara Turelelo-Soa, Ngada, NTT pada 21 Desember 2013. Dalam kasus tersebut, kata dia, MS sudah menyandang status tersangka dan 23 Satpol PP Kabupaten Ngada yang diperintahkan MS sedang dipenjara.
“Ini kan aneh, orang yang diperintah MS sudah masuk penjara, sementara MS masih bebas dan bahkan mencalonkan menjadi gubernur. Sangat disayangkan jika PDIP mengusung orang yang bermasalah secara hukum dan boleh dikatakan susah “disentuh” oleh hukum.”
“PDIP seharusnya PDIP mempunyai tanggung jawab moral untuk melihat dan mempertimbangkan orang-orang yang diusungnya,” tandas dia.
Sementara persoalan moralnya, lanjut Hali, dugaan menghamil pembantu berinisial MSN dan telah melahirkan seorang anak laki-laki. Kasus ini, kata dia sudah ditangani oleh biarawan-biarawati yang tergabung dalam Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) di NTT.
“Data-data terkait dugaan kasus ini, kami juga sudah menyerahkan ke DPP PDIP. Kami berharap PDIP tidak menutup mata terhadap dugaan kasus-kasus tersebut. Jika tidak mempertimbangkan data-data yang kami berikan, berarti PDIP tidak mendengar suara rakyat,”imbuh dia.
Sementara Sekretaris Jenderal Kommas Ngada-Jakarta Paulus Gregorius Kune menegaskan bahwa pilgub NTT merupakan momentum yang tepat untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkapasitas, bersih, berintegritas, inovatif dan kreatif.
Parpol, kata pria yang biasa disapa Polce, mempunyai peran penting dalam merekrut pemimpin.
“PDIP sebagai parpol pemenang pemilu sudah seharusnya mengusung kader-kader berkapasitas, bersih, berintegritas, inovatif dan kreatif di NTT agar bisa membawa NTT keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi sekarang.”
“Jangan mengusung pemimpin yang diduga bermasalah secara hukum dan moral,” terang Polce.
TIN/Floresa
