Floresa.co – Margareta Renda, 51 tahun, tengah menyapu air di depan lapak miliknya saat ditemui Floresa di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada 6 Januari siang.
Saat itu, sejumlah lapak di pusat Kuliner Kampung Ujung itu, yang semuanya dikelola pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal, tergenang air karena hujan selama beberapa jam sejak pagi sekitar pukul 07.00 Wita.
“Walaupun sudah kami bersihkan tadi malam, tapi siang ini sudah ada sampah sisa-sisa makanan ringan yang ditinggalkan oleh pengunjung,” katanya sembari menyapu sampah-sampah itu.
Hari itu Margareta datang lebih awal dari rumahnya di Kelurahan Labuan Bajo, kendati jadwal buka lapak di kawasan itu baru pada pukul 18.00.
Kepada Floresa, pemilik stan dengan nama “Grace” yang mempekerjakan tiga karyawan itu mengaku sudah mendengar rencana pemerintah daerah menutup sementara pusat kuliner Kampung Ujung karena dianggap jorok dan seringkali menggetok harga bagi pengunjung.
“Masalah yang bikin tempat ini terlihat jorok juga karena air yang tergenang,” katanya, “karena drainasenya tersumbat.”
“Kira kira bagaimana solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut?” katanya.
Dalam pertemuan awal tahun dengan para kepala dinas di Labuan Bajo pada 5 Januari, Bupati Edistasius Endi memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UMKM, Theresia Primadona Asmon melakukan evaluasi para pedagang di kawasan itu karena sudah “memperburuk citra pariwisata.”
“Saya perintahkan untuk mengevaluasi seluruh pelaku UMKM di Kampung Ujung. Pelaku UMKM yang hanya memperburuk citra pariwisata, tutup,” kata Endi.
Pedagang Urunan Bayar Petugas Kebersihan
Margareta berkata, ia dan para pedagang di tempat itu sering membeli air dari mobil tangki untuk menyiram beberapa titik yang kotor akibat genangan air.
Kendati tidak ada hujan, katanya, beberapa titik di kawasan itu selalu tergenang air limbah dari lapak-lapak jualan.
“Kalau soal kebersihan memang kami gaji orang, khususnya untuk toilet. Tetapi toilet yang bisa dipakai itu hanya satu, toilet wanita. Sedangkan toilet laki-lakinya tidak dipakai. Kami tutup karena rusak,” katanya.
Ia berkata, para pedagang juga urunan menyewa seorang petugas kebersihan sekaligus penjaga toilet.
“Kami gaji tukang bersihnya itu setiap bulan Rp2.100.000. Kami patungan Rp100.000 per orang dari kami 27 orang penjual di sini,” katanya.
Sisa uang dari gaji petugas itu, katanya, dipakai untuk membeli sabun, tisu dan perlengkapan kebersihan lainnya.
Pantauan Floresa, satu kamar toilet tersisa di sebelah barat kawasan itu baru dibuka ketika pedagang mulai membuka lapak sore hari.
Margareta beralasan, kebijakan itu adalah atas kesepakatan para pedagang agar orang tidak sembarang masuk, apalagi mereka membeli air secara mandiri dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mbeliling.
Selain urunan membayar petugas kebersihan, para pedagang juga selalu datang pukul 15.00 untuk membersihkan tempat itu sebelum dibuka tiga jam kemudian.
Ia berkata, tempat sampah yang disediakan pemerintah juga tidak cukup memadai, apalagi “setiap orang ambil untuk simpan di stannya masing masing.”
“(Petugas) dari dinas lingkungannya setiap pagi ada, tetapi ada pengunjung siang hari. Mereka duduk di sini, mereka makan lalu sampahnya dilepaskan saja di sini,” katanya.
Selain melakukan pembersihan, para petugas dinas itu juga mengangkut sampah yang ditampung pada malam hari ke Tempat Pembuangan Akhir.
Persoalkan Tudingan Getok Harga
Pada pertemuan 5 Januari, Bupati Endi juga menyinggung praktik lainnya yang ia sebut merusak citra pariwisata yakni getok harga oleh para pedagang Kuliner Kampung Ujung.
Pernyataan itu buntut kasus yang viral beberapa bulan lalu, di mana rombongan organisasi agen travel yang tergabung dalam Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) mengeluhkan getok harga usai makan malam di kawasan itu pada 27 Oktober. Mereka berada di Labuan Bajo untuk menghadiri Musyawarah Nasional VI Astindo.
Sebanyak lebih dari 20 orang yang ikut makan dalam rombongan itu, yang lalu ditagih Rp16 juta termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN 10 persen. Pada akhirnya, mereka hanya membayar Rp11 juta setelah memprotes harga tersebut.
Margareta juga membantah tudingan getok harga itu, menyebut “daftar harga dari pelaku kuliner dari tahun-tahun sebelumnya sudah ditentukan oleh dinas” dan “bahwa harga itu sudah deal memang di depan (sebelum makan.”
Ia berkata, para pedagang menyiapkan timbangan masing-masing untuk ikan dan menu lainnya yang dipilih sendiri oleh pengunjung.
“Kalau sudah deal harga di situ, baru kami proses,” katanya.
Ia berkata, harga ikan memang tidak tetap, tergantung jenisnya.
“Kalau ikan lokal itu harga standarnya Rp170 ribu, tetapi kalau ikan ekspor harganya bisa Rp200 bahkan lebih. Ikan ekspor itu seperti ikan kerapu,” katanya.
Ikan ekspor, kata Margareta, merupakan ikan yang ditangkap oleh nelayan dan akan dikirim ke luar negeri.
“Kalau ikan lokal itu seperti ikan kakap merah, cepa dan logo,” katanya.
Ia mengaku, para pedagang di Kampung Ujung mendapatkan ikan tidak secara langsung dari nelayan, tetapi dari pengepul.
“Biasanya, kalau ada tamu, kami beritahu memang harganya. Ini ikan mahal, kami beli dengan harga Rp200 ribu satu kilogram. Kami jual dengan harga Rp 250 ribu. itu pun kami pikir masih murah, karena kami harus beli arang, bumbu, lalapan, gaji karyawan dan kebutuhan lainya, semuanya diambil dari situ,” katanya.
Ia juga mengklaim pelaku UMKM tidak punya niat untuk menaikan harga.
“Dari dinas juga ditentukan bahwa PPN sebesar 10 persen. Tetapi ada juga tamu yang tidak mau bayar. Jadi kami tidak ada niat untuk merusak citra pariwisata,” katanya.
“Kami biasanya bayar PPN ke daerah itu Rp4 juta sampai Rp5 juta per bulan,” lanjutnya.
Apa Kata Pemda?
Berbicara kepada Floresa pada pada 9 Januari, Kadis Theresia mengklaim para pedagang kuliner sudah menyatakan kesediaan melakukan pembenahan sehingga menutup sementara kawasan itu pada 12-13 Januari.
Hal tersebut, katanya, berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan dengan para pedagang di kantornya pada 9 Januari.
Theresia berkata, para pedagang juga meneken surat pernyataan berisi komitmen menjaga citra pariwisata Labuan Bajo dengan cara menjaga kebersihan di tempat Kuliner Kampung Ujung.
Komitmen lainnya adalah transparan dalam menentukan harga, menjual produk seafood dalam keadaan segar, menyajikan makanan sesuai dengan pesanan awal tamu, memastikan tampilan dari setiap meja dan kursi terlihat menarik dan melatih karyawan untuk melayani tamu secara profesional.
Ia juga mengatakan, pihaknya telah membuat layanan pengaduan berupa barcode scanner yang dapat digunakan pengunjung untuk menyampaikan keluhan.
Terkait genangan air, Theresia berjanji akan mendiskusikan hal itu dengan Dinas Cipta Karya,Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Tempat Usaha yang ‘Dikendalikan’ Warga Lokal
Kawasan kuliner Kampung Ujung berada persis di bibir pantai Labuan Bajo.
Ia berbatasan langsung dengan Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo di sebelah selatan.
Hotel plat merah itu dikelola oleh PT. Hotel Indonesia Natour (HIN), yang merupakan bagian dari ekosistem pariwisata InJourney.
Berhadapan dengan kawasan kuliner itu adalah gedung Markas Komando Polres Manggarai Barat yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan internasional Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN pada Mei 2023.
Kawasan itu juga tak jauh dari kompleks bangunan di dekat Marina Water Front, di mana terdapat tempat makan seperti KFC, kafe Starbucks dan gerai lainnya milik para pengusaha besar.
Kuliner Kampung Ujung merupakan salah satu kawasan yang dikuasai para pedagang lokal di tengah tren dominasi para investor di lokasi-lokasi strategis pariwisata Labuan Bajo.
Margareta mulai berjualan di Kampung Ujung sejak 2019, saat belum ada lapak permanen seperti saat ini.
Lapak-lapak itu baru dibangun pada 2021 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dua tahun lalu.
Sementara itu, meja dan perlengkapan lainya adalah sumbangan dari Bank Indonesia dan patungan dari para pelaku UMKM yang berjualan di tempat itu.
Editor: Anno Susabun
