Kupang, Floresa.co – Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), beras dan rokok disebutkan paling banyak menyumbang angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan tersebut.
Hal itu disampaikan Maritje Pattiwaellapia, anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi pada Kamis, 27 Juli 2017 di Kupang seperti dilansir antaranews.com.
Padalah, kata dia, NTT memiliki produk dan pangan lokal yang berkarakter semi arid yang bisa digunakan untuk konsumsi selain beras.
“Alasannya, karena sebagian besar masyarakat di daerah ini lebih mengandalkan beras sebagai pangan pokok setiap hari dan mengabaikan pangan lokal sejak dulu seperti jagung dan umbi-umbi lainnya,” jelasnya.
“Bayangkan saja bahan pangan pokok beras saja telah berkontribusi 30,19 persen terhadap timbulnya masalah sosial kemikinan dan hanya sempat berkontribusi terhadap sektor pertanian dan menyumbang pertumbuhan PDRB hanya dua persen,” katanya.
Sehingga kata dia perlu kerja keras agar petani-petani bisa unggul dan lebih baik.
Sementara itu, terkait konsumsi rokok diklaim telah berkontribusi terjadinya kemiskinan di sebesar 8,56 persen di provinsi kepulauan tersebut. “Ternyata orang miskin juga merokok. Merokok ini tinggi sekali. Ini aneh, karena bapak-bapak bisa menghabiskan dua bungkus rokok sehari tapi anaknya hanya dikasih mie instan. Jadi gizi anak tidak diperhatikan. Ini persoalan,” tegas Maritje.
Dua komoditi tersebut, jelasnya paling banyak dikonsumsi orang NTT. Oleh karena itu, ujarnya, perlu adanya kampanye pangan lokal, dengan demikian, masyarakat juga bisa memanfaatkan komoditi yang lain seperti jagung, ubi dan kacang-kacangan.
Oleh karena itu, untuk menekankan beban hidup orang miskin, Kepala BPS itu mengatakan agar teknis penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran dan tepat waktu.
Untuk itu,lanjutnya, saatnya Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan monitoring penyaluran beras untuk rakyat sejahtera (Rastra) agar tidak ada kecamatan yang harus tertunda karena belum menyelesaikan tunggakan Rastra bulan sebelumnya.
Berikut, perlu juga adanya upaya reformasi bantuan sosial yakni sistem bantuan pangan nontunai dengan kartu sehingga bantuan sosial lebih tepat sasaran, mengurangi kebocoran dan bermanfaat bagi orang miskin penerima bantuan.
Lalu, inovasi Pemda untuk menekan angka kemiskinan yang terkait dengan keterlambatan penyaluran Rastra juga harus ada.
Data BPS NTT pada awal Januari 2017 merilis jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur bertambah 160 orang dari jumlah sebelumnya Maret 1.149.920 orang atau 22,01 menjadi 1.150.080 orang atau 22,19 persen pada September 2016 dari total penduduk 5,3 juta penduduk daerah setempat.
“Jumlah penduduk miskin di NTT pada September 2016 meningkat 160 orang dibanding jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 yang berjumlah 1.149.920 orang (22,19 persen),” katanya.
Penambahan jumlah penduduk miskin ini lebih nyata di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 460 orang (dari 112,02 ribu orang menjadi 112,48 ribu orang) dalam tenggat waktu enam bulan terakhir. (Antaranews/ARJ/Floresa).
