Floresa.co – Dakwaan jaksa dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G di Kementerian Informatika dan Komunikasi mengungkap aliran dana ke sejumlah lembaga Gereja di NTT, termasuk Keuskupan Agung Kupang dan sebuah yayasan pendidikan.
Sebagaimana tertera dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa, 27 Juni 2023, dana tersebut diminta oleh Johnny Gerard Plate, eks Menteri Komunikasi dan Infomatika kepada Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Anang Achmad Latif.
“Terdakwa Johnny Gerard Plate memerintahkan Anang Achmad Latif agar mengirimkan uang untuk kepentingan terdakwa Johnny Gerard Plate,” demikian dakawaan JPU.
Anang disebut mengirimkan uang tersebut kepada Johnny dalam beberapa tahap.
Penerima dana itu, menurut dakwaan JPU, termasuk Keuskupan Agung Kupang dan Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus – yang menaungi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
Dana itu dikirimkan pada Maret 2022, di mana Keuskupang Agung Kupang menerima satu miliar rupiah dan Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Rp500 juta.
Sebelumnya pada April 2021, Johnny juga meminta Anang mengirim Rp200 juta kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur.
Jaksa juga menyatakan bahwa pada Juni 2021, Johnny meminta Anang mengirimkan uang sebesar Rp250 juta kepada Gereja Masehi Injili di Timor [GMIT], sebuah Gereja Protestan berbasis di Kupang.
Uang yang diminta Johnny itu, menurut jaksa, berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung.
Dalam kasus ini, Johnny didakwa memperkaya diri hingga Rp17,8 miliar. Secara keseluruhan proyek ini dinilai merugikan negara Rp8 triliun.
Menanggapi dakwaan, Johnny mengatakan “saya tidak melakukan apa yang didakwakan.”
“Nanti saya akan buktikan,” katanya.
Ia mengatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi, di mana hakim memberikan waktu sepekan untuk mengajukannya.
Kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022.
Selain Johnny, terdakwa lain kasus ini Anang Achmad Latif didakwa mengambil keuntungan Rp5 miliar.
Yohan Suryanto, selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia juga didakwa mengambl keuntungan Rp453 juta.
Sementara Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan mengambil keuntungan perorangan paling banyak senilai Rp119 miliar.
Terdakwa lainnya, Ketua Komite Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Muhammad Yusrizki Muliawan didakwa mengambil keuntungan Rp50 miliar dan terdakwa Windi Purnama Rp500 juta
Sementara itu, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 mengambil keuntungan Rp2,9 triliun
Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp1,5 triliun, dan Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp3,5 triliun.
Proyeknya Mubazir
BTS, insfrastruktur telekomunikasi bagian dari proyek Bakti Kominfo diinisiasi sejak tahun 2020.
Targetnya adalah 7.904 titik blank atau yang dianggap belum memiliki jaringan internet.
Proyek ini diklaim bertujuan mewujudkan pemerataan akses internet untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, seperti NTT.
Dalam kesempatan kunjungan ke Kabupaten Manggarai pada akhir Desember 2022, Johnny mengatakan NTT mendapat jatah 427 BTS yang lokasinya tersebar di 18 kabupaten.
Ia berharap pembangunan infrastruktur yang sudah cukup maju ini diimbangi juga dengan pemanfaatan infrastruktur di sisi digital hilir, seperti pemberdayaan e-commerce, edutec dan healthtech.
Kunjungan Menteri Johnny ke Manggarai itu juga berlangsung hanya satu bulan setelah viralnya sebuah video di mana seorang guru di Kabupaten Manggarai Timur menyebut proyek BTS ini tidak berguna dan hanya menghabiskan uang negara.
Eky Adsen, guru Sekolah Dasar Inpres Deruk itu mengatakan, sejak kehadiran jaringan BTS di desa mereka, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, jaringan telepon dan internet lumpuh total.
Cerita dari warga seperti Eky juga disampaikan oleh warga lainnya dalam sebuah laporan Floresa yang dirilis pada Januari 2023.
Hendrikus Marsoni [34], warga Desa Wontong, di Kecamatan Macang Pacar mengatakan, sejak menara BTS beroperasi, jaringan telepon seluler justru sering mengalami gangguan, bahkan hilang total.
Ia mengatakan, warga akhirnya harus berjalan sekitar satu kilometer untuk bisa mengakses jaringan baik untuk telepon maupun untuk internet.
Bidong dari Kampung Komodo di Pulau Komodo juga menyatakan, jaringan BTS “bukannya membantu, malah menyusahkan.”
Ia mengatakan, jaringan itu membuat jaringan internet dari Telkomsel yang sebelumnya sudah ada malah terganggu.
“Internetan tidak bisa, telepon pun suara putus-putus,” katanya.
