Floresa.co – “Kalau bisa dicabut, bawa pulang saja.”
Bidong bereaksi spontan ketika ditanya tentang kondisi jaringan internet di kampungnya usai beroperasinya Base Transceiver Station (BTS).
Ia menyebut insfrastruktur telekomunikasi bagian dari proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi [BAKTI] Kementerian Komunikasi dan Informasi [Kominfo] itu membuat jaringan internet dari Telkomsel yang sebelumnya sudah ada malah terganggu.
“Internetan tidak bisa, telepon pun suara putus-putus,” kata warga Kampung Komodo di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat itu.
Nurti Puspita [27], warga di Pateng, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat mengatakan, sekitar dua tahun lalu mereka sangat gembira ketika menara BTS dibangun di sana.
Namun, tak berlangsung lama setelah itu mereka mulai diliputi kekecewaan setelah jaringan itu “hilang muncul.”
“Sekarang hanya bisa telepon, internetan tidak bisa,” kata Nurti, guru di SMA Santo Markus di wilayah itu.
Padahal, kata dia, ia dan rekan guru lainnya sangat membutuhkan jaringan internet untuk mengirim data sekolah ke dinas dan urusan lainnya.
Di Manggarai Timur, Maria Bur [49], warga Desa Rana Mbata mengatakan, kehadiran tower BTS malah menjadi sumber masalah.
“Kalau tower BTS aktif, kami sulit untuk menelepon keluar atau menerima telepon dari luar. Koneksi internet juga terganggu. Tidak bisa buka WA dan Facebook,” katanya kepada Floresa.
Ia mengatakan sebelum tower BTS dibangun di wilayah Desa Mokel Morid yang berbatasan langsung di bagian barat desanya, jaringan Telkomsel sangat kencang.
“Sekarang, kami harus cari tempat khusus di rumah untuk taruh HP supaya bisa dapat jaringan Telkomsel,” katanya.
Ia menjelaskan, warga Desa Rana Mbata, Desa Mokel Morid, dan sejumlah desa lain di wilayah Kecamatan Kota Komba Utara selama ini mengakses jaringan Telkomsel dari menara yang berada di Desa Paang Leleng, sekitar 10 kilometer ke arah selatan.
Proyek yang Diduga Dikorupsi
Cerita-cerita ini muncul di tengah langkah Kejaksaan Agung di Jakarta yang terus mengusut dugaan korupsi proyek BTS.
Dalam kasus yang mulai diselidiki tahun lalu ini, Kejaksaan Agung memperkirakan dugaan korupsi Rp 1 triliun dari total nilai proyek secara keseluruhan untuk tahap I dan II Rp 28,3 triliun.
Sampai saat ini, sudah ada empat tersangka, yakni Mukti Ali (MA), Account Director PT Huawei Tech Investment; Anang Achmad Latif (AAL), Direktur Utama BAKTI Kominfo; Galumbang Menak S (GMS), Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; dan Yohan Suryato (YS), Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Tahun 2020.
Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung mengatakan, AAL diduga sengaja mengeluarkan peraturan yang menutup peluang bagi pihak lain untuk mengajukan harga penawaran yang kompetitif.
“Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di mark-up sedemikian rupa,” kata dia.
Sementara GMS secara bersama-sama memberikan masukan dan saran kepada AAL ke dalam Peraturan Direktur Utama untuk menguntungkan vendor dan konsorsium serta perusahaannya sebagai salah satu supplier salah satu perangkat.
YS diduga memanfaatkan Hudev UI untuk membuat kajian teknis yang dibuatnya sendiri. Kajian teknis itu dalam rangka mengakomodir kepentingan AAL untuk dimasukkan ke dalam kajian sehingga terjadi kemahalan harga pada OE.
Ketut menyebut mereka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menyeret Adik Kandung Menteri Johnny Plate
Kejaksaan Agung masih terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Pendalaman lebih lanjut ikut menyeret orang dekat Menteri Johnny Plate, menteri yang berasal dari Reo, Kabupaten Manggarai itu.
Pada 26 Januari, Kejaksaan Agung memeriksa tiga orang saksi untuk tersangka AAL, terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Salah satunya adalah Gregorius Alex Plate, adik kandung Menteri Johnny.
Dua lainnya Usman Kansong, Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo dan Muchlis Muchtar, pihak swasta. Usman adalah mantan Direktur Pemberitaan Media Indonesia, media nasional yang berada di bawah Media Group, milik Surya Paloh, yang adalah Ketua Partai Nasdem.
Kuntadi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung mengatakan mereka menemukan bahwa Gregorius bepergian ke luar negeri dengan menggunakan anggaran dari BAKTI Kominfo, meski statusnya tidak ada di dalam struktur lembaga itu.
“Kami mendalami dia ini, posisinya apa sampai bepergian ke luar negeri dengan anggaran BAKTI,” katanya.
Ia menjelaskan, Gregorius memang beberapa kali disebut sebagai staf khusus Menteri Johnny dalam pemberitaan tahun 2020, namun Kejaksaan Agung mempertanyakan penyematan status tersebut.
“Kalau di struktur, tidak ada nama dia,” kata Kuntadi.
Haryoko Ari Prabowo, Kasubdit Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung menambahkan, Gregorius lebih dari dua kali mendapat fasilitas bepergian ke luar negeri meski statusnya bukan pejabat Kominfo.
Ia mengatakan, mereka masih mendalami perannya dalam proyek ini dan menyebut Gregorius “sering ada dalam berapa momen,” meski tanpa menjelaskan secara rinci momen yang dimaksud.
Menteri Johnny, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, belum berkomentar terkait pemeriksaan Gregorius.
Semula Hendak Atasi Masalah Jaringan
Proyek BAKTI Kominfo dalam penyediaan BTS ini diinisiasi sejak tahun 2020. Targetnya adalah 7.904 titik blank atau yang dianggap belum memiliki jaringan internet.
Proyek jaringan 4G itu bertujuan mewujudkan pemerataan akses internet untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah tiga T. Salah satunya di Provinsi NTT.
Dalam kesempatan kunjungan ke Kabupaten Manggarai pada akhir Desember 2022, Menteri Johnny mengatakan NTT mendapat jatah 427 BTS yang lokasinya tersebar di 18 kabupaten.
Dari jumlah tersebut, jelasnya, Kabupaten Manggarai mendapat 31 lokasi, Kabupaten Manggarai Barat 24 lokasi, dan Kabupaten Manggarai Timur 66 lokasi.
Pembangunan BTS hampir rampung dengan menyisakan 2 lokasi di Manggarai, 6 lokasi di Manggarai Barat, dan 13 lokasi di Manggarai Timur yang belum aktif.
“[Sisa BTS yang belum aktif] itu akan dilakukan paling lambat pada kuartal pertama tahun 2023,” katanya kala itu.
Ia berharap pembangunan infrastruktur yang sudah cukup maju ini diimbangi juga dengan pemanfaatan infrastruktur di sisi digital hilir, seperti pemberdayaan e-commerce, edutec dan healthtech.
“Secara khusus saya minta kepada para kepala daerah untuk digunakan dalam rangka memberikan layanan pemerintahan berbasis sistem elektronik,” katanya.
Ia menambahkan, selain BTS, Kominfo terus membangun berbagai infrastruktur hulu digital dan untuk wilayah NTT sudah dibangun lebih dari 600 kilometer pita lebar fiber optik.
Fasilitas tersebut, jelasnya, tidak saja menghubungkan NTT dengan provinsi lain tetapi juga dengan luar negeri, yakni ke Perth, Australia.
Selain itu, ia juga mengaku sedang membangun stasiun bumi di Amfoang, Kabupaten Kupang untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi di wilayah NTT.
‘Tidak Bisa Dimanfaatkan, Malah Menyusahkan’
Sementara Menteri Johnny memberikan harapan tinggi pada proyek BTS ini, persoalan masih terus disuarakan terkait efektivitasnya, apalagi dengan dugaan korupsi yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum.
Kunjungan Menteri Johnny ke Manggarai itu juga berlangsung hanya satu bulan setelah viralnya sebuah video di mana seorang guru di Kabupaten Manggarai Timur menyebut proyek BTS ini tidak berguna dan hanya menghabiskan uang negara.
Eky Adsen, guru Sekolah Dasar Inpres Deruk itu mengatakan, sejak kehadiran jaringan ini di desa mereka, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, jaringan telepon dan internet lumpuh total.
“Kami tidak bisa akses internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube. Telepon biasa saja tidak bisa, cek pulsa juga tidak bisa,” katanya.
Eky mengatakan, kesulitan jaringan itu membuat mereka harus menunda ujian ANBK.
Ia pun meminta Menteri Johnny segera menonaktifkan jaringan ini di desa mereka.
“Kami sekarang mendapat jaringan dari Telkomsel. Kalau diganggu oleh jaringan BAKTI, maka semuanya buyar.”
“Jaringan ini hanya menghabiskan anggaran negara [karena] tidak bisa dimanfaatkan,” katanya.
Cerita dari warga seperti guru Eky itu masih terdengar hari-hari ini.
Hendrikus Marsoni [34], warga Desa Wontong, di Kecamatan Macang Pacar mengatakan, sejak menara BTS beroperasi, jaringan telepon seluler justru sering mengalami gangguan, bahkan hilang total.
Ia mengatakan, warga akhirnya harus berjalan sekitar satu kilometer untuk bisa mengakses jaringan baik untuk telepon maupun untuk internet.
“Kami harus ke kebun Deda dan Pengkot untuk dapat jaringan,” kata dia menyebut dua tempat yang biasa didatangi orang-orang di kampung itu untuk bisa mendapat jaringan.
“Di situ jaringannya lumayan bagus karena agak jauh dari menara BTS,” tambahnya.
Soni yang juga seorang guru di SMAN 3 Macang Pacar memang sangat membutuhkan jaringan internet terutama kepentingan sekolah, baik untuk kirim data sekolah maupun untuk menambah pengetahuan “sehingga kami tidak ketinggalan informasi.”
“[Menara BTS] jadinya bukan untuk memudahkan akses, malah menyusahkan. Apalagi ini kan daerah pedalaman, mesti diperhatikan serius masalah jaringan ini,” katanya.
Bidong dari Kampung Komodo juga menyatakan, dia akhirnya berkesimpulan, jaringan BTS ini “tidak ada gunanya.”
“Bukannya membantu, malah menyusahkan,” katanya.
