Floresa.co – Dualisme di DPR RI antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memiliki dampak terhadap dinamikan politik di tingkat lokal, termasuk dalam Pilkada Kabupaten Manggarai tahun depan.
Hal itu, dikatakan oleh sejumlah anggota DPRD Manggarai yang diwawancarai Floresa.co.
Paulus Peos dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan DPR tandingan dan dualisme memang tidak ada dalam konstitusi Indonesia. Namun, Peos menilai hal itu penting dilakukan oleh KIH sebagai bentuk protes atas proses-proses pengambilan keputusan di DPR RI.
Senada dengan Peos, Yonas Bo’a, dari Fraksi Hanura, menilai, permasalahan dualisme dan DPR tandingan berangkat dari kekecewaan KIH karena tidak mengakomodir hak konstitusi mereka.
“Memang ini menjadi masalah besar ketika menjadi alat untuk saling menjatuhkan dalam kepentingan golongan,” kata Yonas.
Sementara itu, Iwan Obo, dari fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan, dualisme dan pembentukan DPR tandingan merupakan langkah politik yang tidak benar. Sebab, kata Iwan, hal ini bisa merusak keharmonisan yang selama ini perlahan muncul di tengah KMP dan KIH.
“Mungkin langkah Pimpinan DPR tandingan itu sebenarnya tidak perlu ada, tinggal lakukan penyesuaian saja. Karena toh situasi politik dalam parlemen itu bisa saja berubah tiap saat,” kata Irwan.
Pilkada Manggarai
Selain tentang situasi yang tengah terjadi di DPR RI, para anggota DPRD Manggarai juga berkomentar tentang relevansinya terhadap Pilkada Manggarai 2015 mendatang.
Peos menilai, dualisme antara KMP dan KIH bisa berpengaruh terhadap Pilkada Manggarai, jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang sudah diajukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ke DPR RI ditolak.
Ia mengharapkan agar kemelut di DPR RI saat ini segera berakhir untuk memulihkan kepercayaan rakyat.
Soal Pilkada, Yonas menilai Partai Demokrat Manggarai akan bertindak sebagai penentu kemenangan bupati jika mereka masih konsisten sebagai partai penyeimbang seperti yang terjadi di pusat.
Ia juga mengakui, dualisme di DPR RI saat ini memang menjadi preseden buruk terhadap tingkat kepercayaan masyarakat Manggarai atas anggota DPRD.
Sementara itu, Iwan menyatakan dualisme itu bisa saja mengalir sampai ke tingkat DPRD Manggarai atau Dewan Pimpinan Cabang, sehingga memberi dampak langsung pada tahapan Pilkada.
“Mana ada Parpol yang tidak tunduk pada atasan?,” pungkas Iwan.
Namun, ia menepis bahwa isu Pilkada Manggarai masih terlalu jauh untuk dibicarakan. Sebab, kata dia, bisa saja semuanya berubah. (ADB/TIN/Floresa)
