Floresa.co – Perubahan sikap Agustinus Ch Dulla, Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait masalah Pantai Pede selain dianggap menyakiti warga Mabar, juga dicap sebagai bentuk dosa politik.
Dosa dalam politik merujuk pada upaya memasukkan perspektif moral dalam menilai kinerja pemerintah. Secara moral apa yang dilakukan pemerintah harus selalu ditakar sebagai baik dan buruk dalam kaitan dengan kepentingan masyarakat.
Chelluz Pahun, aktivis pemuda asal Mabar mengatakan, apa yang dilakukan Dulla hanya memperjelas fakta bahwa memang Mabar kehilangan pemimpin yang bisa diteladani.
Terkait perubahan Dulla, Chlelluz menegaskan, ada 3 jenis dosa politik yang dilakukan bupati tersebut.
Pertama, kata Chelluz, Dulla tidak jujur. “Ia tidak berani menunjukkan kejujuran, baik terhadap dirinya sendiri, kepada sesama, terhadap tugas tugas yang dipercayakan kepadanya, maupun terhadap Tuhan,” katanya kepada Floresa.co, Jumat (12/12/2014).
Kedua, kata dia, Dulla tidak berkomitmen. “Ia tidak melakukan apa yang ia telah janjikan kepada masyarakat.”
Dan, ketiga, jelas Chelluz, Dulla tidak konsisten. “Orang ini tidak menunjukan keselarasan antara kata dengan perbuatan, antara mulut dan tindakan”, terangnya.
Ia mengatakan, Dulla adalah pemimpin yang dengan baik menjiwai dictum No Action Talk Only (NATO), hanya berkata-kata, tapi tidak ada tindakan.
Padahal, kata dia, seorang pemimpin harus konsisten “Dictum, Factum”, apa yang dikatakan itu yang dilakukan.
“Mabar membutuhkan pempimpin yang jujur, berani berkorban, tulus, dan mau mengabdi demi kesejahteraan bersama. Tapi, sayangnya semua ini tak ada pada diri Dulla”.
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Dulla yang awalnya menyatakan bersama warga Mabar menolak privatisasi Pantai Pede, malah kemudian mendukung rencana Gubernur NTT Frans Lebu Raya menyerahkan pantai tersebut untuk lokasi pembangunan hotel milik investor asal Jakarta.
Perubahan sikap Dulla yang kemudian tanpa beban menyatakan setuju dengan Lebu Raya dikecam, karena ia dinilai tanpa malu menjilat ludah sendiri.
Anggota DPRD Manggarai Barat dari Partai Hanura Blasius Janu Pandur, menganggap Bupati Mabar sebagai pengkhianat rakyat.
“Bupati jangan takut dan tunduk pada Gubernur jika kebijakan Gubernur bertentangan dengan kehendak rakyat, apalagi ketika itu jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang”, ujar Blasius dengan nada kesal.
“Memalukan punya Bupati yang tidak bisa membela kepentingan rakyat seperti ini.” (ARL/Floresa)
