Terkait Konflik Pantai Pede, Bupati dan Ketua DPRD Mabar Lawan Pemprov NTT

Gubernur NTT Frans Lebu Raya
Gubernur NTT Frans Lebu Raya

Floresa.co – Pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) – Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan ikut bersama warga melawan upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) yang ingin menyerahkan Pantai Pede ke PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) untuk pembangunan hotel.

Meski semula Bupati Agustinus Ch Dulla dan Ketua DPRD Mateus Hamsi tampak bersikap abu-abu, namun kuatnya tekanan publik membuat mereka secara tegas menyatakan menolak langkah Pemprov NTT.

Keduanya menyatakan sikap dalam acara sosialisasi oleh Pemprov NTT – terkait penyerahan pantai itu ke PT SIM – yang berlangsung di Labuan Bajo, Sabtu (17/1/2015).

Pada kesempatan tersebut, Hamsi yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Mabar mendesak Dulla untuk sama-sama menolak pengeolaan Pantai Pede oleh pihak ketiga sebagaimana diinginkan Pemprov NTT.

“Kami DPRD Manggarai Barat meminta kepada Bupati Manggarai Barat bahwa masyarakat Manggarai Barat menolak. Kami juga menolak”, kata Hamsi.

Ia melanjutkan, “Sampaikan (kepada gubernur) bahwa sosialisasi ini ditolak. Nanti kami DPRD Manggarai Barat akan ke DPRD Provinsi dan Gubernur NTT untuk menyampaikan (penolakan ini).”

Bupati Dula yang menjadi moderator dalam acara sosialisasi itu juga menyatakan menolak. Dalam pernyataannya saat memberi kesimpulan, ia memang tidak secara tegas menyatakan penolakan. Ia kemudian terus diteriaki peserta.

Mewakili peserta, Frans Sukmaniara dan Johny Hapan kemudian mendesak agar kesimpulan akhir sosialisasi tersebut adalah “Bupati, Ketua DPRD, dan seluruh masyarakat Manggarai Barat menolak privatisasi Pantai Pede”.

Bupati pun menjawab, “Baik sudah.” Ia melanjutkan, “Penolakan ini akan kami sampaikan kepada Pemprov”. (MN/ARL/Floresa)

spot_img
spot_img

Artikel Terkini