Ruteng, Floresa.co – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Manggarai melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) daerah itu, hari ini, Kamis (2/7/2015).
Dalam aksi yang dimulai Kamis pagi itu, mereka menilai KPUD Manggarai melakukan diskriminasi dalam proses verifikasi calon perseorangan calon bupati dan wakil bupati pasangan Marsel Sudirman dan Fransiskus Bustan (Paket Mesra) dan pasangan Donatus Jelatu dan Anselmus Odi (Paket Doa).
Hal itu, menurut mereka yang menjadi alasan tidak lolosnya dua paket itu dalam proses verifikasi administrasi beberapa waktu lalu.
Dalam pernyataan sikap tertulis yang diterima Floresa.co, GMNI membeberkan kejanggalan yang menurut mereka ada upaya sengaja dari KPUD untuk menggagalkan dua paket tersebut.
Mereka menyebut, kejanggalan pertama, yaitu KPUD Manggarai menggagalkan paket independen hanya karena file soft copy dalam program Microsoft Exel tidak bisa dibuka dalam aplikasi KPU.
Kemudian dalam pernyataan sikap yang ditanda tangani Fabianus Apul, Ketua GMNI Cabang Manggarai dan Herman Hasu, Sekretaris tersebut, mereka menjelaskan pernyataan salah seorang komisionar di salah satu media lokal beberapa waktu lalu yang menyebutkan paket Doa gagal lantaran jumlah KTP tidak memenuhi syarat dukungan 8,5 persen.
Hal ini bertentangan dalam berita acara KPUD Manggarai nomor 8/BA/KPU.MGR/VI/2015 yang menyebutkan Paket Doa gagal lantaran tidak menyerahkan soft copy sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat 1 PKPU No 9 tahun 2015.
Kejanggalan lain, menurut GMNI, regulasi yang dikeluarkan KPU melalui surat edaran Nomor: 32/KPU/VI/2015 tentang penjelasan beberapa aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015.
Dalam kesempatan tersebut Hendrik Dewanto Dao, Ketua KPUD Manggarai mengaku, pihaknya sudah memperlakukan semua kandidat secara adil dan merata sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
Berkaitan dengan file sof tcopy yang tidak bisa di aplikasi milik KPU, Dao mengaku, sebelumnya ia sudah menghimbau kepada para calon independen agar selalu berkonsultasi dengan KPUD Manggarai.
Namun, dalam kenyataan, kata dia, pihak tim sukses enggan melakukan konsultasi.
“Kami sudah katakan kalau ada kesulitan datang ke sini untuk konsultasi,” katanya.
Sementara terkait adanya tudingan adanya kesalahan seperti yang sudah dimuat pada salah satu media lokal, Apolonaris Rokefeler, salah seorang komisioner KPUD Manggarai menjelaskan bahwa apa yang dimuat dalam media itu tidak benar dan media itu sudah melakukan klarifikasi. (Ardy Abba/Floresa)
