Jakarta, Floresa.co – Kelompok mahasiswa Manggarai di Jakarta kembali menggelar aksi demostrasi pada Kamis, 13 Juni 2019 terkait langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai yang menghibahkan tanah kepada PT Pertamina.
Seperti pada 15 Februari 2019, para mahasiswa ini yang tergabung dalam Gerakan Sadar Rakyat (GESAR) kembali mendatangi Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BMUN).
Mereka menuntut agar proses hibah tanah seluas 24.660 meter persegi itu yang terletak di Kecamatan Reok dibatalkan.
Koordinator Aksi, Saverius Jena mengatakan, kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan asas keadilan. Menurutnya, Pemda seharusnya bijak setiap mengambil keputusan di mana harus berorientasi kepada kepentingan publik.
“Kami mendesak Mendagri untuk segera memanggil Bupati Manggarai agar diberikan teguran keras dan membatalkan pemberian hibah tanah BMD (Barang Milik Daerah-red) kepada PT Pertamina,” kata Jena.
Baca Juga: Demo di Jakarta, Mahasiswa Protes Langkah Deno Hibahkan Tanah ke Pertamina
Selain itu, kata Jena, mereka juga mendesak Mendagri agar berkoordinasi dengan Menteri BUMN memerintahkan Dewan Direksi PT Pertamina segera mengembalikan tanah hibah BMD milik Pemda Manggarai.
“Jika Bupati Manggarai bersikeras mempertahankan keputusan hibah tanah BMD tersebut kepada PT Pertamina GESAR mendesak Mendagri agar membuat rekomendasi kepada Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah ini,” tegasnya.
Proses hibah tanah ini telah sah dengan penandatanganan perjanjian pada 11 Januari 2019 di Hotel Ayana, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Langkah itu diambil menyusul keputusan rapat paripurna DPRD Manggarai menyetujui langkah Pemda, meski jumlah yang mendukung hanya 4 orang dari 7 anggota tim Pansus.
Pro-kontra telah terjadi semenjak rencana hibah itu terungkap ke publik.
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai berulang kali melakukan aksi protes.
Namun, Deno tetap mantap pada pilihannya.
Baca Juga: Hibah Tanah Untuk PT Pertamina, Keliru! (Bagian II)
Aksi ini dan yang digelar pada Februari lalu merupakan lanjutan dari berbagai bentuk diskusi termasuk yang melibatkan sejumlah advokat dari Manggarai di Jakarta.
Beberapa poin dari diskusi tersebut sampai pada kesimpulan bahwa ada dugaan gratifikasi dalam melancarkan proses hibah tanah itu.
Dugaan ini mencuat setelah salah satu anggota Pansus, Marselinus Ahang menolak hadir dalam rapat terbatas antara Anggota Pansus, Perwakilan Pemda Manggarai, PT. Pertamina dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dilaksanakan di Bali. Marsel menyebut rapat tersebut difasilitasi oleh PT. Pertamina.
Penyerahan tanah secara cuma-cuma, menurut mereka, juga membuktikan bahwa bupati dan DPRD Manggarai bertindak melawan amanat konstitusi, yaitu tidak mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Hibah Tanah Untuk PT Pertamina, Keliru!
Selain itu, mengingat berdasarkan UU No.1 Tahun 1999 yang sekarang diganti dengan UU PT No. 40 tahun 2007 bahwa PT Pertamina (Persero) adalah Perusahaan Entitas Bisnis Murni, maka menurut mereka, PT. Pertamina tidak berhak menerima hibah secara cuma-cuma.
Yohanes Gesriardo Ndahur menilai, salah satu peserta aksi mengatakan Bupati Deno telah melakukan pembohongan publik. Pasalnya, penyerahan tanah itu dilakukan tidak secara transpran.
“Apabila Mendagri tidak serius memberikan respon terhadap tuntutan dan aspirasi GESAR ini, GESAR akan melakukan gerakan demonstrasi terus-menerus agar tahah itu digunakan untuk kepentingan masyarakat Manggarai,” ujarnya.
ARJ/Floresa
