Oleh: Joan Damaiko Udu
Gubernur Nusa Tenggara Timur [NTT], Viktor Bungtilu Laiskodat sedang menjadi sorotan publik luas lantaran kebijakan kontroversialnya menerapkan jam masuk sekolah pukul 05.00 subuh pada beberapa SMA/SMK di Kupang. Setelah dikritik banyak pihak, aturan itu kini direvisi menjadi pukul 05.30. Dalam tulisan ini, saya akan tetap menyebut sekolah jam 5 pagi karena aturan itu dibuat lebih awal dan lebih berani dari revisinya.
Niat Viktor di balik implementasi kebijakan ini sangat mulia, yakni untuk meningkatkan kedisiplinan, kualitas Sumber Daya Manusia [SDM] dan etos kerja peserta didik.
Terlepas dari niat baik itu, saya menemukan masalah serius di balik logika kebijakan tersebut, termasuk tantangan debat terbuka Viktor sebagai respons terhadap kritik dan protes publik.
Kedisiplinan Superfisial
Apakah dengan memajukan jam sekolah, kedisiplinan siswa dapat betul-betul ditingkatkan? Apa korelasi antara mempercepat jam masuk sekolah dengan tingkat kedisiplinan siswa? Apakah Viktor punya kajian akademik mendalam soal ini?
Dari fakta selama ini, meski jam sekolah dimulai lebih lambat dari aturan baru tersebut, masih terdapat banyak siswa yang telat masuk sekolah. Lalu, apakah dengan mempercepat jam masuk sekolah para peserta didik dijamin lebih disiplin? Bukankah logika ini terbalik?
Di negara-negara maju dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, seperti Finlandia, Swedia, Jerman, Belanda, dan lain-lain, wacana yang berkembang justru sebaliknya. Negara-negara ini memikirkan bagaimana mengurangi jam belajar di sekolah, supaya ada keseimbangan antara jam belajar formal dan pengembangan diri secara informal di luar sekolah.
Menurut hasil penelitian di Finlandia, yang dilakukan National Library of Medicine, masuk sekolah lebih siang terbukti mampu mengurangi tekanan dan stres, sehingga siswa dapat belajar dengan bahagia. Selain itu, dengan menerapkan jam belajar lebih pendek [kurang lebih 5 jam per hari] dan waktu istirahat lebih banyak, anak-anak Finlandia terbukti jauh lebih sehat, disiplin, dan produktif dalam belajar.
Dari pengalaman Finlandia dan negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik lainnya, kita bisa melihat bahwa kedisiplinan siswa tidak terutama diukur dari seberapa cepat jam masuk sekolah atau seberapa lama durasi para peserta didik berada di sekolah. Bahkan, kedisiplinan sebagai sebuah proses internalisasi dan habituasi nilai-nilai ketaatan, kesetiaan, dan ketertiban tidak harus selalu dilakukan di sekolah. Kedisiplinan pertama-tama ditanamkan dalam keluarga, dikembangkan di sekolah, dan diuji dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
Kedisiplinan seluas itu: membentang dari dalam keluarga sampai pada proses penemuan diri dalam kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah hanyalah salah satu agen sosialisasi nilai-nilai kedisiplinan, bukan satu-satunya. Maka, kebijakan sekolah jam 5 pagi yang mengondisikan siswa berada jauh lebih lama di sekolah tidak tepat sasaran.
Penerapan aturan ini mungkin saja efektif membentuk kepatuhan siswa, yang kemudian menimbulkan kesan disiplin. Namun, apakah kepatuhan itu sungguh dilakukan dengan bebas, merdeka, dan penuh kesadaran, sebagaimana sasaran program “Merdeka Belajar” dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi? Saya yakin, banyak siswa dan orang tua merasa tertekan dan frustrasi dengan aturan teranyar ini. Hal ini dibuktikan dengan berita banyak media yang melansir litani protes orang tua di Kupang, juga perasaan frustrasi peserta didik yang menjadi korban kebijakan kontroversial ini.
Namun, orangtua dan siswa didesak untuk patuh secara buta di sini, apalagi Viktor sudah mengancam, jika tak mampu beradaptasi dengan aturan baru ini, diperbolehkan pindah sekolah. Respons seperti ini mematikan deliberasi serta proses diskusi kritis demi melahirkan kebijakan bermutu, serta menutup akses partisipasi masyarakat dalam menguji kebijakan publik pemerintah.
Lantas, apa implikasi lanjutan dari pemaksaan seperti itu? Mudah ditebak, para siswa berpotensi memiliki kedisiplinan superfisial, tanpa suatu internalisasi serius atas nilai-nilai fundamental kedisiplinan. Mereka akan patuh mengikuti aturan tersebut hanya demi kepatuhan itu sendiri, bukan terutama untuk menemukan nilai-nilai intrinsik di baliknya.
Asumsi ini mungkin agak deterministik, tapi logikanya sederhana: bagaimana mungkin proses internalisasi dan habituasi nilai-nilai dapat berjalan efektif jika aturan sekolah jam 5 pagi itu diikuti siswa dengan tertekan? Sebagaimana dalam sistem pendidikan kolonial, para siswa dalam konteks sekolah jam 5 pagi hanya dipaksakan untuk tunduk, tanpa dibiarkan berpikir mandiri untuk mengartikulasikan dan menyuarakan apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Alih-alih meningkatkan kedisiplinan dan mutu pendidikan, aturan ini justru menjadi langkah mundur dalam praksis pendidikan di NTT.
Tidak Menjawab Persoalan Esensial
Viktor berdalih, penguatan aspek kedisiplinan melalui sekolah jam 5 pagi berpotensi meningkatkan kualitas SDM warga NTT. Generasi muda NTT akan memiliki daya saing tinggi dan dapat menembus perguruan tinggi ternama dalam negeri, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadja Madah, dan sekolah-sekolah kedinasan, atau perguruan tinggi ternama luar negeri, seperti Universitas Harvard di Amerika Serikat. Sekali lagi, kita mengapresiasi niat baik ini, tapi sayangnya niat baik tersebut dibangun di atas argumentasi yang rapuh, yang sama sekali tidak menjawab persoalan esensial pendidikan di NTT.
Pertama, jika memang Viktor berkomitmen meningkatkan kualitas SDM generasi muda NTT, benahi dulu infrastruktur pendidikan di daerah ini, mulai dari level pendidikan dasar sampai level pendidikan tinggi. Hal ini perlu dibarengi dengan penguatan SDM para guru/dosen melalui sistem seleksi ketat demi mendapatkan para pendidik yang betul-betul kompeten dan unggul.
Ini terbukti berhasil di Finlandia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, di mana para pendidik yang unggul mampu menghasilkan SDM yang berkualitas. Jangan berharap kualitas pendidikan dan SDM generasi muda kita mumpuni jika SDM pendidik tidak dibenahi secara serius. Masalah ini terlampau kompleks untuk diselesaikan dengan hanya masuk sekolah jam 5 pagi.
Kita bisa meningkatkan SDM pendidik dengan belajar dari keberhasilan negara-negara maju, tetapi dengan konsekuensi bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan harus lebih besar, bukan hanya untuk pembenahan infrastruktur pendidikan, melainkan juga untuk peningkatan kesejahteraan para guru/dosen profesional. Konsekuensi ini harus diambil, sebab sebagaimana kata Viktor, setiap perubahan membutuhkan pengorbanan, bahkan rasa sakit.
Hanya, sayangnya, bukannya menempuh pengorbanan substansial macam itu, Viktor justru berkukuh bermain di wilayah superfisial dengan menerapkan aturan sekolah jam 5 pagi. Kebijakan ini terlalu sederhana, atributif, dan tidak menjawab persoalan fundamental pendidikan di NTT.
Kedua, apakah masuk sekolah jam 5 pagi, yang berimplikasi pada durasi belajar lebih lama, dapat menjamin peningkatan kualitas SDM siswa? Dari fakta empiris di negara-negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, justru pengurangan jam belajar di sekolah berdampak linear dengan peningkatan produktivitas dan kualitas SDM siswa.
Sebagai contoh, Finlandia, yang pernah memuncaki peringkat pertama negara dengan sistem pendidikan terbaik dan siswa paling bahagia di dunia, menerapkan aturan jam sekolah mulai sekitar pukul 08.15 dan berakhir pukul 14.25 dengan satu jam istirahat makan siang dan 15 menit istirahat setiap pergantian kelas.
Dikutip dari World Economic Forum, salah satu alasan Finlandia menetapkan jam sekolah lebih siang adalah demi mengurangi frustrasi pada peserta didik. Bahkan, Finlandia tidak memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik, juga tidak menerapkan tes/ujian dadakan, seperti diterapkan banyak negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini dilakukan atas dasar kajian akademik mendalam para pakar pendidikan di sana bahwa hanya ketika belajar dengan bebas, merdeka, dan bahagia, seorang anak dapat lebih siap menerima materi-materi pelajaran dan lebih produktif-inovatif mengembangkannya di luar sekolah.
Dari data Programme for International Student Assessment (PISA), dengan adanya keseimbangan antara jam belajar di sekolah dan pengembangan diri di luar sekolah, Finlandia terbukti menjadi salah satu negara yang siswanya memiliki kemampuan literasi dan tingkat harapan hidup yang tinggi di dunia. Bahkan, Finlandia menjadi salah satu negara terbaik di dunia di bidang matematika dan sains. Aturan sekolah jam 5 pagi, yang hari-hari ini membuat para siswa di Kupang tertekan, menjadi ironi sekaligus antitesis di hadapan kerberhasilan sistem pendidikan Finlandia tersebut.
Ketiga, bagaimana mungkin Viktor berkomitmen meningkatkan kualitas SDM siswa seluruh NTT, sementara pembenahan sektor pendidikan melalui sekolah jam 5 pagi itu hanya diterapkan di beberapa SMA di Kupang? Terlepas dari betapa superfisialnya kebijakan tersebut, gubernur di sini tetap tidak menjawab persoalan esensial pendidikan di NTT.
Masalah sektor pendidikan kita teramat serius, mulai dari level pendidikan dasar sampai level pendidikan tinggi, dan penyelesaiannya tidak bisa hanya dengan masuk sekolah jam 5 pagi. Tujuan utama sistem pendidikan adalah penyediaan layanan pendidikan universal yang berkualitas baik, inklusif, dan holistik untuk semua warga. Seluruh anak NTT berhak mendapatkan layanan pendidikan terbaik, bukan hanya 2 SMA di Kupang, yang dijadikan sekolah percontohan untuk aturan masuk sekolah jam 5 pagi tersebut.
Jika Viktor betul-betul serius membenahi sistem pendidikan di NTT, datangkan tenaga SDM dari luar untuk berkontribusi membangun sekolah dan universitas ternama di daerah ini, agar anak-anak sekolah kita tidak perlu merasa tertekan masuk sekolah jam 5 pagi demi mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi ternama di luar NTT, sebagaimana harapan gubernur. Tentu tidak ada yang salah dengan harapan tersebut, namun jauh di balik harapan itu sesungguhnya terbersit pengakuan gubernur akan ketertinggalan sektor pendidikan kita.
Sayangnya, bukannya membenahi sekolah dan universitas-universitas di NTT secara holistik, untuk memberikan layanan pendidikan terbaik dan ternama, Viktor justru mengharapkan universitas-universitas ternama di daerah lain untuk mendidik warganya. Kita tentu bisa saja belajar dari daerah atau negara lain dengan belajar langsung di tempat mereka, tapi jangan sampai itu dijadikan skenario “cuci tangan” dalam membenahi sistem pendidikan daerah kita yang masih carut-marut.
Problematika Etos Kerja
Dalam logika Viktor, penguatan kedisiplinan dan pengembangan kualitas SDM melalui sekolah jam 5 pagi dapat meningkatakan etos kerja. Para siswa perlu dibiasakan dengan kultur kerja industri sejak dini, yang masuk kerja pagi-pagi buta dan pulang saat petang, demi menunjang produktivitas kerja. Ini model ‘antropologi instrumental’, yang menempatkan para siswa dalam sebuah horizon finalitas yang deterministik: menjadi tenaga kerja handal di masa depan. Inilah antropologi industrial, yang operasional dan serba teknis, yang mereduksi manusia hanya sebatas tenaga produksi, tak ubahnya mesin-mesin di pabrik.
Di hadapan sistem logika operatif ini, kita perlu bertanya, untuk apa kita sekolah? Filsuf Romawi, Seneca, mengatakan: non schole, sed vitae discimus [kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup]. Kita sekolah bukan hanya untuk mendapatkan nilai kuantitatif yang bagus dan ijazah yang banyak, melainkan terutama untuk survive, untuk bertahan hidup dalam arti luas, bukan hanya dalam arti tata ekonomi dengan menjadi budak kerja.
Siswa itu tidak sesederhana mesin dan robot yang bekerja mekanistik menurut sistem otomatisasi, tetapi makhluk kompleks yang sering tak terprediksi, yang membutuhkan banyak proses belajar dan apropiasi nilai-nilai untuk menemukan makna dan tujuan hidup.
Untuk itu, pendekatannya harus berbasis ‘antropologi proses’, yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berproses menurut bakat dan minatnya, dengan terbuka pada kemungkinan-kemungkinan kehidupan, bahkan yang terprediksi sekalipun. Mendeterminasi mereka hanya untuk menjadi tenaga kerja produktif di industri atau birokrasi merupakan bentuk reduksi hakikat eksistensi mereka sebagai manusia konkret.
Sekolah mesti dilihat sebagai proses belajar manusia kompleks-multidimensional menemukan dirinya sendiri melalui apropriasi dan internalisasi nilai-nilai, seperti nilai kebaikan, kedisiplinan, pantang menyerah, empati, solidaritas, pengorbanan, dan lain-lain. Dalam arti ini, proses belajar tidak hanya terjadi sejak jam 5 pagi di sekolah, tetapi berlangsung seumur hidup, sepanjang hari, sejauh kita terus-menerus berproses mengapropriasi dan menginternalisasi nilai-nilai kehidupan menjadi nilai kita. Maka, proses belajar di luar sekolah tidak kalah penting.
Nilai-nilai kehidupan esensial yang siswa akuisisi secara seimbang, baik dari dalam sekolah formal maupun dalam kehidupan konkret di luar sekolah menjadi basis spirit dan kekuatan dasar mereka untuk bertahan hidup. Mereka perlu diarahkan untuk hidup secara kreatif menurut bakat, minat, dan kompetensi mereka, sebagaimana sasaran “kurikulum merdeka”, bukan menurut kehendak deterministik pihak lain.
Maka, masuk sekolah jam 5 pagi tidak relevan di sini, persis karena kompetensi, kreativitas, dan etos kerja tidak dipengaruhi oleh seberapa cepat orang masuk sekolah, tetapi seberapa banyak dan efektif dia mengapropriasi dan menginternalisasi nilai-nilai dan keutamaan kehidupan menjadi miliknya.
Pendidikan mesti berorientasi pada proses pemanusiaan manusia menjadi lebih manusiawi, dengan aksentuasi pada keseimbangan antara kemampuan teoretis, praktis, dan teknis. Keseimbangan ini dapat menunjang efektivitas proses belajar siswa dalam melakukan apropriasi nilai-nilai kehidupan menjadi nilai pribadi, internalisasi nilai-nilai secara kreatif, dan penemuan makna hidup secara produktif. Praksis pendidikan yang manusiawi dan seimbang seperti ini dapat mendorong siswa memiliki mentalitas dan spirit untuk bertahan hidup, menciptakan inovasi, dan memproduksi karya-karya pribadi sebagai bagian dari eksternalisasi diri.
Logika sekolah jam 5 pagi hanya berfokus pada bagaimana siswa mengeksternalisasi diri dalam bentuk objek-obek hasil karyanya, dan lupa bahwa proses eksternalisasi diri itu bertumpu atas proses internalisasi nilai-nilai secara intensif, produktif, dan kontinu.
Tantangan Debat Terbuka
Menariknya, kritik dan protes publik terhadap aturan sekolah jam 5 pagi ini direspons Gubernur Viktor dengan menantang debat terbuka. Logika ini juga terbalik. Seharusnya debat terbuka itu dibuat sebelum penerapan kebijakan tersebut, dengan melibatkan partisipasi aktif publik, mendengarkan suara para pakar, dan mengakomodasi rekomendasi para praktisi pendidikan.
Debat terbuka itu mesti dilihat sebagai suatu bentuk mekanisme demokratis untuk melakukan proses uji kebijakan sebelum diterapkan kepada publik. Persis di saat debat terbuka itulah rakyat betul-betul menegaskan kedaulatannya dan menentukan apa yang terbaik baginya. Itu baru namanya proses demokratisasi dalam pengambilan kebijakan publik.
Sayangnya, debat terbuka itu ditawarkan Gubernur Viktor setelah penerapan kebijakan kontroversial tersebut. Itu pun dilakukan bukan terutama didasari kesadaran aktif untuk mengakomodasi kritik dan saran publik, tetapi sekadar sebagai sikap reaktif untuk membenarkan keputusan sepihaknya.
Joan Damaiko Udu adalah pendiri Pusat Edukasi “Paidea Academy for Development” Labuan Bajo
