Floresa.co – Bupati Manggarai Deno Kamelus melakukan perombakan pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pada 29 Desember 2016 lalu. Hal yang sama juga dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia.
Sebanyak 18 pimpinan OPD dimutasi ke tempat tugas baru. Sedangkan, 8 lainnya masih menjabat pada posisi semula. Ada juga pejabat yang “kehilangan”jabatannya dari sebelumnya punya posisi di dinas tertentu, kemudian menjadi staf.
Topik mutasi para pejabat daerah ini pun menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Apalagi saat hampir bersamaan, Deno-Madur juga memberikan sanksi kepada sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) yang dinilai melakukan pelanggaran disipilin ASN pada tahun 2015. Nama-nama mereka kemudian bocor dan tersebar luas.
Tentu, hak prerogatif Bupati Deno dan juga wakilnya untuk melakukan penataan birokrasi pemerintahan yang mereka pimpin. Tetapi, yang perlu diingat adalah, perombakan ini juga akan berimpilikasi pada masyarakat.
Karena, tugas birokrasi adalah melayani kepentingan masyarakat dalam berbagai urusan pelayanan publik. Penataan birokrasi daerah tidak ada gunanya bila tidak berimpilikasi pada perbaikan pelayanan publik.
Bila penataan birokasi ini hanya semata-mata untuk memenuhi “balasa jasa” dan “dendam” poltik pada pilkada 2015, tanpa mempertimbangkan aspek komptensi, tentu hasilnya nanti akan dirasakan oleh masyarakat.
Pejabat yang tidak kompeten, biasanya berkorelasi dengan kinerjanya. Semakin tidak kompeten, semakin buruk kinerjanya.
BACA: Kebijakan Deno-Madur Menuai Kritik
Pada titik inilah, kritikan sejumlah kalangan agar menempatkan orang pada tempat yang tepat (the right man on the right place) itu penting. Deno-Madur harus sadar, bila menempatkan orang tidak sesuai komptensinya, bukan saja masyarakat yang rugi, tetapi juga secara politik akan merugikan dirinya, kecualia kalau tidak ada niat lagi untuk maju pada tahun 2021. (Editorial/Floresa)
