Floresa.co – Warga sebuah desa di Kabupaten Manggarai Barat menuntut tanggung jawab pemerintah dan anggota dewan agar memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar mereka seperti memperbaiki jalan rusak parah yang bertahun-tahun ditelantarkan serta membantu ketersediaan air untuk pertanian dan konsumsi.
Mereka menyebut, hal itu adalah bagian dari upaya mengurangi ketimpangan pembangunan yang kini lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Labuan Bajo, ibukota kabupaten.
Yohanes Mulyono, 28 tahun, warga Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, sekitar 45 kilometer arah timur dari Labuan Bajo, mengatakan, mereka telah lama merindukan perbaikan jalan dan ketersediaan air.
Baru-baru ini, demi mendapat perhatian pemerintah dan publik, ia mengunggah dua buah video di Facebook yang menampilkan sejumlah warga Kampung Dange, Teko, dan Matak di wilayah desanya terpaksa berjalan kaki karena kendaraan tidak bisa melintas, buntut dari buruknya kondisi jalan.
Video-video itu diunggah di akunnya “Jhony Mulyono” pada 4 Desember dan dibagikan di grup “Jurnal Mabar.”
Menurutnya, pembangunan di Labuan Bajo sangat kontras dengan situasi di desanya.
Kesenjangan antara Labuan Bajo yang dikenal sebagai kota pariwisata super premium, jelasnya, “bagaikan langit dan bumi” dengan wilayah lain di Manggarai Barat.
Situasi ini, kata dia, luput dari perhatian politisi yang selama ini kerap datang dan membawa “janji busuk” di desanya
Sementara Bupati Edistasius Endi, kata dia, “acuh tak acuh dengan realitas seperti ini,” anggota dewan “hanya berpikir tentang diri mereka.”
“Padahal mereka bisa duduk di singgasana kursi kekuasaan karena hasil dukungan dari masyarakat yang mereka lupakan,” katanya.
Jalan yang Berfungsi Vital
Yohanes mengatakan jalan yang menghubungkan Kampung Dange, Teko dan Mbatak merupakan jalur menuju ke sumber pangan dan berperan penting bagi perekonomian mereka.
“Persawahan paling besar di Terang itu diakses lewat jalan rusak itu,” ungkapnya.
Warga Desa Mbuit, kata dia, berprofesi sebagai petani dengan tanaman pertanian utama adalah padi, kacang panjang, kacang tanah, kedelai dan berbagai jenis sayuran.
Mereka biasa menjualnya pada saat jadwal pasar mingguan, Rabu dan Kamis di Pasar Inpres Lando dan Pasar Terang.
Jika mengendarai bus kayu atau yang dikenal oto kol, ongkos ke pasar Terang Rp14.000 pergi pulang, sedangkan jika dengan ojek Rp50.000 pergi pulang.
Sementara ke Pasar Inpres Lando, katanya, warga biasanya jalan kaki karena tidak ada kendaraan yang bisa melintas, akibat jalan buruk.
“Di Lando, jalannya lumayan baik. Kalau mau ke Labuan Bajo, warga biasanya naik mobil dari situ,” ungkapnya.
Untuk ke Labuan Bajo dengan mobil travel, kata Yohanes, menghabiskan Rp100.000 pergi pulang. Jika harus menyewa motor atau ojek, ongkosnya bervariasi, dari Rp150.000 hingga Rp200.000 pergi pulang.
Mempertanyakan Langkah Pemerintah
Yohanes mengatakan, sebetulnya warga sempat senang ketika pada 2020, mereka dikabari bahwa jalan yang melewati desa itu dipersiapkan sebagai jalan pantai utara atau Pantura yang menghubungkan Manggarai Barat dengan kabupaten lainnya di Flores.
Jalan itu berstatus jadi jalan kabupaten sejak 2011, dari sebelumnya sebagai jalan desa.
Dengan pengerjaan jalur Pantura itu, kata dia, itu berarti mereka akan ketiban manfaat.
Namun, kata Yohanes, mereka kemudian kecewa lantaran pemerintah mengubah lokasi jalur Pantura, dengan membangun jalan baru.
“Penggusuran jalan baru itu mulai dari Kampung Lando sampai di Kampung Bari,” ungkapnya.
Jalur baru itu dibuka di lahan kering warga Dusun Legan yang juga terletak di Desa Mbuit, kata Yoahanes.
“Tidak tahu kenapa dibuka lokasi baru” oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat, katanya.
Ia mengatakan berdasarkan cerita yang berkembang di tengah masyarakat, perubahan jalur itu bertujuan menghemat biaya.
Namun, kata dia, jalur baru itu justru memakan banyak biaya karena sudah beberapa kali pemerintah membangun jembatan kecil, sedangkan di jalur yang lama hanya butuh dibuatkan satu jembatan.
“Saya tidak tahu ini permainan politik atau apa?” katanya.
Apolonaris Minde, Kepala Desa Mbuit yang berbicara kepada Floresa pada 8 Desember mengatakan “kami tidak tahu apakah dengan pembukaan jalan baru, jalan lama kembali berstatus sebagai jalan desa atau tidak.”
Ia mengatakan kondisi jalan itu memang sangat memprihatinkan karena sama sekali belum ditingkatkan menjadi lapisan penetrasi atau lapen, hanya berupa jalan berbatu (telford).
Pemerintah desa, kata Apolonaris, pernah berencana membangun jalan itu menggunakan dana desa, tetapi karena statusnya belum jelas, hal itu urung dilakukan.
“Karena kalau statusnya masih jalan kabupaten, kami tidak bisa bangun pakai dana desa. Kami takut menyalahi regulasi,” katanya.
Krisis Air
Yohanes mengatakan, masalah utama lain warga di desanya, kususnya di Kampung Teko, adalah ketersediaan air , baik untuk lahan pertanian maupun konsumsi.
Ia menjelaskan potensi pertanian di Terang sangat besar, terutama di Kampung Teko dan Mbatak, namun masalah air menjadi tantangan utama.
Di bagian timur Kampung Mbatak, katanya, sebetulnya ada mata air.
Kalau pemerintah membuka mata, kata Yohanes, di situ bisa dibuat bendungan dan irigasi.
Ia mengatakan, karena tidak tersedianya air, warga masih menggunakan pola sawah tadahan.
“Kalau musim hujan bisa ditanam dua sampai tiga kali setahun. Tapi kalau kemarau, hanya sekali,” katanya.
Ketersediaan air bersih juga masih menjadi masalah serius, terutama bagi Kampung Teko.
Sementara sejak 10 tahun lalu warga Kampung Mbatak sudah dapat mengakses air minum bersih berkat inisiatif dan usaha mereka sendiri, kata dia, di Kampung Teko warga sama sekali belum mengakses air minum bersih.
Warga, kata dia, mengambil air dari sumber yang sama dengan sapi, kerbau, babi, dan kambing.
Herry Kabut dan Anjany Podangsa berkolaborasi mengerjakan laporan ini
