Floresa.co – Kantor Kedutaan Vatikan hampir tak pernah menjadi lokasi unjuk rasa.
Namun, situasi berbeda terjadi pada 10 Februari saat puluhan umat Katolik berkumpul di depan kantor yang berada di Jakarta Pusat itu.
Dengan sebuah spanduk besar bertuliskan “Vatikan… Kami Bertanya…,” mereka menagih penjelasan lembaga perwakilan Tahta Suci tersebut atas alasan pengunduran diri kontroversial Mgr. Paskalis Bruno Syukur dari Uskup Bogor.
Dalam sebuah pernyataan, panitia aksi menyatakan pengunduran diri Paskalis – yang sebelumnya juga mengundurkan diri dari kardinal – “menyisakan banyak kejanggalan dan pertanyaan serius,” bukan hanya bagi umat Keuskupan Bogor, melainkan juga bagi umat di seluruh Indonesia.
Uskup Paskalis mengumumkan pengunduran dirinya pada 17 Januari, mengklaim bukan karena ia bersalah, menyebut keputusannya terjadi karena “ada tekanan dan situasi sulit yang mengikutinya.”
Pengakuan ini, kata panitia, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang “tekanan dari siapa dan oleh kekuatan apa seorang uskup, bahkan calon kardinal, dapat didorong untuk mengundurkan diri?”
“Dari titik inilah, kami mempertanyakan dengan sungguh-sungguh: apakah Mgr. Paskalis sudah mendapatkan perlakuan yang benar, adil dan bermartabat?”
Mereka menyatakan, ada banyak kejanggalan dari kasus ini, terutama terkait dua peristiwa penting sebelum pengunduran dirinya.
Pertama adalah beredarnya sebuah surat “berisi tuduhan-tuduhan yang bersifat sumir” dari dua imam di Keuskupan Bogor “yang dibiarkan menyebar luas dan viral tanpa kendali.”
Surat itu dibuat oleh Romo Yosep Sirilus Natet dan Romo Yoseph Kristinus Guntur, masing-masing rektor dan staf formator Seminari Tinggi Keuskupan Bogor. Mereka mencap Paskalis bertindak otoriter, menyalahgunakan wewenang dan keuangan serta memiliki relasi personal dengan pihak tertentu yang berdampak pada keuskupan.
Kedua adalah penunjukkan Visitator Apostolik Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, yang juga Ketua Konferensi Waligereja Indonesia, untuk memeriksa berbagai tuduhan terhadap Paskalis.
“Namun, hingga hari ini, tuduhan-tuduhan itu tidak pernah bisa dibuktikan secara meyakinkan,” kata panitia.
Dan, ironisnya, “keputusan terhadap Mgr. Paskalis justru telah diambil bahkan sebelum kebenaran atas tuduhan-tuduhan tersebut terungkap.”
Mereka menyatakan, solidaritas kepada Mgr. Paskalis bukanlah bentuk perlawanan terhadap Gereja, termasuk untuk menuntut agar ia kembali menjadi Uskup Bogor.
“Solidaritas ini merupakan seruan profetis dan harapan tulus kepada Gereja Katolik di Indonesia agar para gembala Gereja menggunakan otoritas rohaninya untuk merangkul, melayani dan mengajarkan kebenaran, bukan untuk menekan dengan logika kekuasaan yang menyerupai praktik politik duniawi,” kata panitia.
Karena itu, mereka menuntut investigasi oleh tim independen yang imparsial untuk memeriksa dan mengevaluasi seluruh rangkaian proses visitasi dari visitator apostolik hingga pengunduran diri Paskalis.
BACA JUGA: Sampai Kapan Otoritas Gereja Katolik Memonopoli ‘Kebenaran’?
“Umat Katolik Indonesia adalah umat yang sudah terdidik dalam tradisi demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” kata panitia.
“Kami berhak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dengan gembala kami, bagaimana keputusan diambil dan bagaimana keadilan ditegakkan dalam tubuh Gereja.”
Tagih Penjelasan
Yustinus Prastowo, salah awam Katolik yang saat ini menjadi staf khusus Gubernur DKI Jakarta berkata, mereka “berkumpul bukan sebagai massa yang menuntut, bukan pula sebagai hakim yang mengadili, melainkan sebagai umat beriman yang membawa lilin.”
“Lilin adalah simbol terang yang memungkinkan umat saling melihat dengan jernih,” katanya dalam orasinya.
Ia berkata, berhentinya seorang uskup bukan sekadar pergantian administratif dan ”peristiwa biasa yang berlalu setelah tidur malam.”
“Ini peristiwa iman yang merobek rasa aman pastoral dan mengguncang kolektivitas,” katanya.
Prastowo menempatkan peristiwa ini dalam konteks lebih luas, bahwa “konflik bukan hal baru dalam Gereja.”
“Para rasul pernah berselisih, para uskup pernah berbeda pandangan. Gereja bertahan bukan karena konflik disembunyikan, tetapi karena ditangani dalam terang, bukan dalam bayang-bayang prasangka dan desas-desus,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa “Gereja memang tubuh Kristus, tetapi juga institusi dengan birokrasi yang, tanpa keterbukaan, mudah memakan putra-putrinya sendiri.”
Prastowo mengutip kata-kata St. Bernardus dari Clairvaux: “Melius est ut scandalum oriatur, quam ut veritas relinquatur” — lebih baik skandal muncul daripada kebenaran dikhianati.
Robertus Robet, awam lainnya menyebut aksi itu merupakan ungkapan solidaritas dan mencari jawaban atas pertanyaan yang masih menggantung.
“Kita menghargai Gereja Katolik sebagai ibu, sebagai teladan, di mana kita bernaung. Tentu sebagai ibu, kita juga boleh bertanya,” katanya.
Ia berkata, Uskup Paskalis “telah mengambil keputusan spiritual, mengambil jalan rohani untuk mundur dengan keikhlasan dan memilih kebenaran yang sunyi,” sebuah “teladan untuk menjalani hidup di dunia kita yang kacau balau ini.”
Namun, ia menyatakan, hingga saat ini “ada begitu banyak isu, ada begitu banyak gosip yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya.”
“Kita tidak menemukan jawabannya, maka kita menjadi khawatir dan bertanya-tanya, mengapa kehidupan gerejawi kita kok bisa dipengaruhi oleh gosip viralitas macam itu?” katanya.
“Di mana kekokohan iman kita, dimana keteguhan dan cinta kasih? Mengapa hal-hal yang bersifat politik duniawi itu bisa mempengaruhi kehidupan Gereja?” tambah Robet, yang adalah Guru Besar Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta.
Menurutnya, “ujung dari pertanyaan ini adalah apakah Uskup Paskalis sudah benar-benar mendapat perlakuan yang baik, adil dan bermartabat?”
Yustinus Prastowo menolak anggapan bahwa masalah ini adalah pertarungan umat versus hierarki.
“Gereja dibangun bukan di atas ketakutan, melainkan di atas kebenaran yang membebaskan,” katanya.
Ia mengkritik klerikalisme sebagai salah satu “dosa struktural,” hal yang juga yang sering dikecam Paus Fransiskus, ketika kekuasaan ditutup-tutupi dengan kesalehan formal.
“Umat bukan penonton dan bukan sekadar objek keputusan. Awam bukan unsur tambahan, klerus bukan juru kendali total,” lanjutnya, menekankan pentingnya dialog yang setara dan transparan.
Karena itu, katanya, aksi ini “adalah lonceng bagi Gereja sinodal di Indonesia.”
“Kita tidak melawan otoritas, kita ingin berjalan bersama sebagai satu Umat Allah. Kita butuh tahu karena kita mencintainya,” kata Prastowo.
Ia menekankan bahwa tujuan akhir dari upaya mencari jawaban ini bukan perpecahan, melainkan rekonsiliasi yang memulihkan.
“Dalam Kristus, tidak ada lagi sekat—kita semua adalah Gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik.”
Kontroversi di Balik Pengunduran Diri
Aksi unjuk rasa ini terjadi saat Mgr Michael Pawlowics sebagai Charge d’Affaires atau Pelaksana Tugas Duta Besar Vatikan di Indonesia bersama para uskup sedang berada di Larantuka.
Uskup Anton juga berada di kota kecil ujung timur Flores itu untuk menghadiri tahbisan Uskup Yohanes Hans Monteiro.
Hal itu membuat peserta aksi tidak bisa beraudiensi dengan pihak kedutaan.
Sejauh ini, Vatikan, juga pihak kedutaan, belum pernah mengungkap alasan pengunduran diri Uskup Paskalis.
Dalam tradisi Gereja Katolik, pengunduran diri seorang uskup terjadi atas permintaan Vatikan, sebuah opsi yang dianggap demi menjaga reputasi dibanding dinarasikan dengan istilah diberhentikan.
Pernyataan Paskalis yang menyinggung soal adanya tekanan di balik pengunduran dirinya menimbulkan banyak spekulasi dan perdebatan antara mereka yang mendukungnya versus pihak yang meyakini ia memang bersalah.
Hal itu terus muncul, terutama di media sosial, sejak pengumuman keputusannya.
Sejumlah tudingan yang diarahkan kepada uskup itu dikaitkan dengan kebijakannya mengambil alih pengelolaan rumah sakit milik keuskupan di Lebak, Banten dari para Suster Fransiskan Sukabumi (SFS).
Langkah itu kemudian dinarasikan sebagai “pengusiran” terhadap para suster.
Ia juga dituding otoriter-sebagaimana dalam tulisan dua imam keuskupan-, sehingga dianggap tidak menjadi figur gembala berbau domba yang “ada-hadir bersama kami serta mendengarkan kami.”
Pada Desember tahun lalu, sebuah polemik juga terjadi di keuskupan, menyusul keputusannya mengganti pejabat kuria. Hal itu dituding dilakukan secara diam-diam “tanpa semangat sinodalitas.”
Pergantian itu kemudian dibatalkan beberapa hari setelahnya. Dalam sebuah surat, Paskalis menyebut alasanya setelah mencermati situasi konkret pemerintahan gerejawi dan setelah melakukan evaluasi, pembicaraan, serta discernment mendalam dengan Mgr Michael Pawlowics dan Uskup Anton.
Uskup Paskalis membantah semua tudingan terhadapnya dalam pernyataan pengunduran diri, mengklaim penjelasannya “dalam terang kebenaran demi kasih saya kepada Gereja dan agar tidak terjadi kebingungan yang berkepanjangan.”
Terkait pergantian pengelola rumah sakit di Lebak, ia menyebutnya sebagai “upaya reorganisasi demi keberlanjutan misi yang lebih sehat,” bukan untuk mengusir para suster.
Sementara mengenai tudingan penyelewengan keuangan keuskupan, katanya, “terbukti tidak berdasar,” termasuk setelah diperiksa oleh visitator apostolik.
“Isu ciptaan bahwa saya menggunakan uang keuskupan untuk keluarga atau orang lain sudah tidak terbukti,” katanya, menyebut “kondisi finansial kita tetap terjaga dan stabil.”
Sementara mengenai tuduhan relasi personal dengan pihak tertentu, “saya tegaskan bahwa setiap kerja sama didasarkan pada profesionalitas demi kemajuan keuskupan.”
Uskup Paskalis juga mengomentari dinamika konflik dengan para imam dan kuria, mengakui bahwa “kepemimpinan seringkali menjadi jalan yang sunyi.”
“Saya sering merasa bekerja sendiri tanpa dukungan yang semestinya. Mungkin tampaknya ada hubungan, tapi dalam kenyataan kadang-kadang jalannya sunyi. Ketika saya melakukan perombakan kuria demi penguatan struktur, hal itu justru dianggap keliru,” katanya.
Ia juga menyinggung alasannya undur diri dari jabatan kardinal pada Oktober 2024, dua pekan setelah ditunjuk Paus Fransiskus. Kala itu, Vatikan mengklaim ia undur diri karena ingin mengutamakan perkembangan pribadi dalam pelayanan kepada Gereja dan umat Allah.
BACA JUGA: Mgr. Paskalis Undur Diri dari Uskup Bogor, Singgung Soal Tekanan dan Kehilangan Dukungan
Namun, dalam pernyataanya, Paskalis menyatakan “saya diminta untuk mengundurkan diri dengan alasan dianggap membiarkan kasus pedofilia yang terjadi di keuskupan.”
Ia merujuk pada dua kasus kekerasan seksual di keuskupannya oleh pelaku orang Gereja yang telah dipenjara, menyebut “kasus ini sungguh saya kawal dan ditangani dengan baik sampai selesai.”
Ia pun berpesan kepada para imam keuskupan untuk hidup “dengan hati yang saling mengampuni” dan “jangan berbicara di belakang dan lempar batu.”
Siapa Uskup Paskalis?
Uskup Paskalis lahir pada 17 Mei 1962 di Ranggu, Kabupaten Manggarai Barat.
Ia menuntaskan sekolah menengah di SMP-SMA Seminari Pius XII Kisol di Kabupaten Manggarai Timur.
Ia menjabat sebagai Provinsial OFM Indonesia dua periode sejak tahun 2001.
Pada 2009, saat periode keduanya, ia diangkat menjadi anggota Definitor General Fransiskan untuk wilayah Asia dan Oseania, yang membuatnya pindah ke Roma.
Pada 2013, ia diangkat menjadi Uskup Bogor, menggantikan Uskup Michael Cosmas Angkur OFM, yang juga berasal dari Manggarai.
Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia periode 2021-2025.
Paskalis telah secara resmi meninggalkan Keuskupan Bogor dan kembali rumah Ordo Fransiskannya pada 7 Februari.
Editor: Ryan Dagur
