Terkait itu, kita ambil ilustrasi kasus soal kebijakan anggaran di Mabar pada tahun 2013. Sebanyak 74,4 % penduduk di Mabar adalah petani, namun alokasi untuk sektor pertanian hanya 1,5 % dari total APBD atau sekitar Rp 50 juta. Tidak hanya sedikit, tetapi jika dikontraskan dengan anggaran meja makan pimpinan daerah, snack PNS, dan dapur ketua DPRD kenyataan itu sungguh miris. Untuk tahun itu, anggaran untuk meja makan pimpinan daerah sekitar Rp 9.300.000, taplak meja sebesar Rp 5.000.000, dan perlengkapan rumah tangga lain sebesar Rp 20.450.000. Itu belum termasuk pembangunan rumah jabatan, taman, dan pagar rumah bupati. Sementara anggaran dapur pimpinan DPRD sebesar Rp 42.596.325, bersamaan dengan pembangunan rumah jabatannya sebesar Rp 646.713.630. Jadi untuk pemerintah bisa mencapai satu miliar, sementara untuk petani hanya sedikit saja.
Tentu model alokasi anggaran demikian tidak mencerminkan pemerintahan yang pro-rakyat. Namun praktik demikian sudah lumrah di kalangan pejabat birokrasi dan bahkan sesuai dengan koridor hukum. Jadi tidak dipersoalkan. Akan tetapi, hati nurani pemimpin seharusnya terketuk dengan model alokasi demikian, apakah, tanpa harus mengikuti haluan hukum, ia bisa mengambil keputusan luar biasa, semisal melakukan penghematan-penghematan.
Bagaimana dengan Deno-Madur?
Dari dua kriteria di atas, Deno-Madur layak diragukan sebagai pemimpin. Bahkan kepala managemen sekalipun keduanya belum tentu dapat menjalankannya secara maksimal.
