Floresa.co – Sempat terpesona pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kini seorang musisi asal Provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT], mengaku kecewa, yang lalu menyampaikan keresahannya lewat sebuah lagu.
Abu Lado Purab, musisi asal Kabupaten Lembata mengatakan, sejak Jokowi muncul di panggung politik nasional, ia salah satu pendukungnya karena “saya lihat orangnya sederhana dan bisa mewakili rakyat.”
Namun, melihat aksi Jokowi belakangan, di mana amat jelas perilaku yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dalam pemilu 2024, ia jadi berbalik, kecewa sekaligus resah.
Hal itulah yang mendorongnya menulis sebuah lagu yang kini populer di YouTube, Ada Uang Ada Suara.
“Saya mempunyai beban sosial untuk mengontrol kinerjanya,” katanya kepada Floresa.
“Artinya, mendukung tidak harus menerima semua apa yang dia buat. Kontrol itulah yang saya tuangkan lewat lagu.”
Hingga 29 Januari, lagu itu telah ditonton lebih dari 1,5 juta kali dan dikomentari 882 kali, tiga pekan usai diunggah, juga banyak dibagikan di media sosial seperti Facebook dan Tiktok.
Lirik lagu yang diunggah pada 4 Januari di kanal YouTube “Abu Lado Purab Official” itu memuat nada-dana kritikan, yang secara langsung menyinggung situasi politik saat ini: “Politik sekarang makin parah/Nasib ada orang dalam, apalagi status paman/Iwan Fals saja takut bersuara.”
Pada bagian lainnya, liriknya menyinggung penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan oligarki dan rusaknya demokrasi: “Anda jadi Anda lupa/Kami muak janji-janji/Jangan bikin kami pusing/ Ekonomi lagi sulit/ Wahai elit yang ada di Jakarta, tolong kami rakyat jelata/ Jangan pentingkan oligarki yang kuasai lahan/ Rakyat asli kalian singkirkan/ Oligarki dianakemaskan/Konstitusi saja ditabrak/ Demokrasi jadi berantakan.”
Berawal dari Putusan MK
Berbicara kepada Floresa, Abu Purab menyatakan, keresahannya bermula saat munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi [MK] pada November 2023 terkait perubahan batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden.
Menurutnya, putusan itu adalah bentuk aksi “tidak etis” elit politik yang “mempermainkan MK.”
Aksi tidak etis tersebut, ia katakan, menunjukkan dunia politik penuh dengan kepentingan yang kemudian merusak negara.
Putusan MK itu – yang mengubah pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan membolehkan calon presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun asal pernah terpilih sebagai pemimpin daerah lewat pemilihan umum – menjadi karpet merah bagi lolosnya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.
Gibran, 36 tahun, adalah Walikota Solo di Provinsi Jawa Tengah saat diumumkan sebagai pendamping calon presiden Prabowo Subianto.
Putusan itu menuai kontroversi dan kecaman pelbagai pihak karena Ketua MK, Anwar Usman merupakan paman Gibran. Anwar telah diberhentikan dari posisinya karena divonis melanggar etik berat.
Abu Purab berkata, MK adalah “institusi yang sakral” tetapi justru “dipermainkan” hanya untuk melayani hasrat berkuasa pihak-pihak tertentu.”
“Saya tidak terima kalau MK diinjak-injak,” meski dilakukan oleh “orang yang berjasa” untuk negeri ini, merujuk pada Jokowi.
“Kalau MK sudah dipermainkan, bagaimana nasib kita ke depan?” katanya.
Ia mengatakan langkah elit politik “mempermainkan MK” sangat mungkin diikuti “pemimpin generasi baru,” dengan menggunakan kekuatan “uang serta dukungan oligarki.”
Abu Purab berkata, saat mengetahui informasi putusan itu, “saya tiba-tiba meronta, pengen bersuara lewat lagu, dan sudah siap menerima risiko dan konsekuensinya.”
Ia lalu berbicara dengan istrinya, Ocha Shaptriasa, yang kemudian menjadi salah satu dari dua vokalis lagu itu bersama Yanti Wuwur.
“Saya bilang, sudah pikirkan baik-baik konsekuensinya.”
Ia mengatakan lagu itu merupakan bentuk kontribusinya terhadap negara.
Ia “merasa bangga karena apresiasi dari masyarakat” terhadap lagu itu yang trending selama tiga hari berturut-turut di YouTube.
Ia menyebutnya sebagai bentuk sikap “tidak menutup mata terhadap keadaan politik akhir-akhir ini.”
Walaupun masyarakat tidak melakukan demonstrasi, tetapi mereka menemukan cara lain menyampaikan protes, yaitu lewat media sosial, katanya.
Menonton atau memberi komentar atas lagu itu, kata Abu Purab, sudah merupakan suatu bentuk demonstrasi.
“Itu bentuk apresiasi dan sebagai bentuk dukungan buat saya dan bentuk kritik terhadap pemerintah. Cukup mereka nonton, itu adalah bentuk dukungan dan protes,” katanya.
Ada yang Kontra
Ia berkata, tidak semua memang menyambut lagu itu. Ada juga yang kontra, termasuk dari kenalannya.
Ada beberapa pihak, termasuk teman baik, dosen maupun pemilik kampus di tempatnya pernah kuliah, memintanya berhenti menulis lagu-lagu bernuansa kritik.
“Ada juga yang bilang kalau bisa lagu-lagunya lebih netral lagi,” katanya.
Merespons permintaan itu, meski mengakuinya sebagai “hal yang biasa dan bagian dari demokrasi,” namun, “saya akan tetap kritis dan saya mempunyai hak untuk bersuara.”
“Kita tetap berteman baik,” katanya kepada mereka, namun “berteman tidak harus membatasi hak orang” untuk menentukan “pilihan sikap.”
Abu Purab mengatakan “pernyataan mereka merupakan upaya untuk membungkam kebebasan saya.”
Pihak-pihak itu, kata dia, “mungkin mempunyai kedekatan emosional dengan penguasa dan sudah terjebak dengan kerja sama politik” atau “mungkin hanya melihat sisi positif dari penguasa.”
“Mungkin karena penguasa banyak memberikan bantuan dan subsidi seperti minyak, bantuan langsung tunai, dan lain-lain. Mereka menyebut itu sebagai bantuan dari Jokowi,” ungkapnya.
Abu Purab mengatakan beragam program pemerintahan Jokowi memang membantu masyarakat, namun “kita tidak sadar bahwa bantuan itu merupakan bagian dari upaya mempertahankan elektabilitas politik.”
Bantuan itu, kata dia, juga merupakan hasil dari utang dan pada akhirnya membebankan rakyat.
“Itu hanya cara Jokowi untuk menjaga elektabilitas supaya jangan menurun. Makanya, saya harus kritis di situ,” ungkapnya.
Ia mengatakan sebagian besar masyarakat memang belum memahami hal itu karena kecintaan, kesukaan, dan kepuasan tinggi terhadap Jokowi.
Sebagian besar masyarakat, kata dia, tidak mengevaluasi kekurangan penguasa.
“Yang penting [dukung] Jokowi,” katanya.
Musisi Kritis Bungkam
Lirik lagu itu juga menyinggung para musisi yang selama ini dia anggap selalu kritis, namun kini tidak berani bersuara merespons situasi politik yang carut-marut.
Secara khusus, ia menyebut Iwan Fals – yang disebut eksplisit dalam lirik lagunya – dan Slank.
“Kalau Iwan Fals mungkin karena sudah tidak muda lagi,” katanya.
Slank mungkin beban karena salah satu anggota grup bandnya diambil untuk bekerja di dalam pemerintahan,” ungkapnya.
Anggota Slank yang ia sebut merujuk pada Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank, yang sempat menjadi komisaris independen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sejak Mei 2021 dan telah undur diri pada awal bulan ini. Slank telah secara terbuka mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Abu Purab menduga musisi-musisi kritis mulai bungkam karena era kekuasaan sudah berbeda.
Di zaman presiden sebelumnya – Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri, kata dia, demokrasi relatif dijunjung tinggi, di mana pemerintah membiarkan “suara-suara kritis” muncul ke permukaan.
Sementara di zaman kekuasaan Jokowi, kata dia, orang-orang yang kritis dibungkam menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
“Saya menduga bahwa UU ITE itu sengaja dibuat untuk melindungi kepentingan kekuasaan dan untuk membungkam suara-suara kritis. Mungkin itu sebabnya teman-teman musisi tidak mau bersuara,” ungkapnya.
Ia berkata bungkamnya musisi-musisi kritis itu “menjadi motivasi bagi saya untuk tetap menyuarakan kritik kepada penguasa.”
Ia mengaku tidak peduli dengan segala risiko dan konsekuensi, seperti cacian dan makian karena “intinya saya mau menyatakan pendapat atau kritik untuk mengontrol cara kerja kekuasaan.”
“Saya tetap fight karena saya merasa lagu itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengangkat realitas yang terjadi, bukan hoaks,” ungkapnya.
Editor: Ryan Dagur
