Floresa.co – Dua tahun silam 11 warga suatu desa di Manggarai Barat menyetor uang pemasangan meteran listrik bertenaga surya.
Belum cukup uang, sebanyak tiga kepala keluarga di antaranya menyusul membayar setahun kemudian.
Setiap kepala keluarga menyetor Rp3,5 juta.
Dua petugas PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] menerima keseluruhan biaya instalasi sebesar Rp49 juta dari 14 kepala keluarga.
Mereka menjanjikan proses pemasangan meteran antara 1-5 bulan sesudahnya.
Melewati waktu yang dijanjikan, meteran tak juga terpasang di rumah 14 kepala keluarga itu.
Khawatir keduanya menilap uang, perwakilan warga lalu berkali-kali menagih, yang selalu dijawab “masih dalam proses.”
Jawaban mereka masih sama hingga kini, membuat warga berpikir keduanya kabur dari tanggung jawab.
“Tunggu”
Kejadian itu dialami kepala keluarga di empat kampung dalam wilayah administratif Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor Selatan.
PLN memiliki suatu Unit Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya [PLTS] Off Grid [tanpa sambungan] di Nanga Bere.
Warga mengetahui keberadaan unit tersebut, yang pada Oktober 2022 mendorong mereka memesan meteran PLTS.
AH, seorang warga Nanga Bere, memesan pada Juli 2023.
Kepada Floresa baru-baru ini, AH mengatakan “pemesanan dilakukan lewat dua pegawai” unit tersebut. Nama keduanya Rendy dan Hamer.
Namun, AH mengaku tak mengetahui posisi mereka di kantor itu.
Kepada warga pada 2022, Rendy mengatakan meteran akan dipasang jika jumlah pendaftar mencapai 10 orang.
Menurut Rendy, 10 orang pendaftar merupakan “jumlah standar minimum” guna memulai satu program pemasangan meteran PLTS.
Sementara pada 2022, terdapat 11 kepala keluarga yang sudah mendaftar dari Nanga Bere.
AH merupakan pendaftar ke-12, yang mendorongnya kembali mengingatkan Rendy, “kapan meteran dipasang? dan dijawab Rendy: “Tunggu, masih dalam proses.”
Mau Kembalikan Separuh Biaya
Hingga 14 kepala keluarga melunasi biaya instalasi, Rendy dan Hamer tak pernah sekalipun memberi kabar.
AH, yang menyimpan nomor ponsel keduanya, berusaha menghubungi.
Rendy merespons. Sedangkan nomor ponsel Hamer tak lagi aktif.
Rendy mengklaim puluhan juta rupiah itu telah ia serahkan ke kantor PLN Unit Layanan Pelanggan [ULP] Labuan Bajo.
Terdapat beberapa proses yang menurutnya harus dilalui sebelum meteran dapat dipasang di Nanga Bere.
“Saya juga terbebani karena meteran belum terpasang,” kata Rendy seperti ditirukan AH.
Rendy mengaku sempat ditelepon Ridwan, manajer ULP Labuan Bajo.
Dalam percakapan itu, Rendy mengklaim Ridwan sudah bersurat ke pusat Unit Pelaksana Pembangkitan Flores terkait penambahan pelanggan di Nanga Bere.
“Tetapi saya belum dapat informasi lanjut lagi dari bos manajer,” ungkap AH menirukan ucapan Rendy.
Beberapa hari kemudian, Rendy mengabari AH kalau dirinya sudah berkomunikasi dengan “bos manajer” soal instalasi Nanga Bere.
“Sebagian uang pendaftaran akan dikembalikan karena belum ada pelayanan PLTS,” kata AH menceritakan ulang kata-kata Rendy.
“Nanti ketika meteran ‘keluar,’ baru abang lunasi,” kata Rendy sembari meminta nomor rekening yang lalu ditolak AH.
“Saya tak ingin pegang uang 13 kepala keluarga lainnya,” kata AH beralasan ke Rendy.
Sebaliknya, ia meminta Rendy datang ke Nanga Bere guna memberi tahu kendala pemasangan meteran berikut rencana pengembalian separuh pembayaran.
“Sampai sekarang ia tak juga kelihatan,” kata AH.
Tak Tahu-menahu
Di sela-sela menanti kejelasan Rendy, AH beberapa kali datang ke unit PLTS Nanga Bere. Sekali ia bertemu Musliadi Akbar, seorang pegawai kantor itu.
Musliadi mengaku tak tahu-menahu soal uang pendaftaran dari Nanga Bere.
Januari lalu AH juga sempat menghubungi Mohamad Rizanjani, pegawai pemasaran PLN Labuan Bajo.
Rizanjani, kata dia, mengaku “tidak tahu terkait dengan pemasangan meteran baru karena saya mengurus soal jaringan.”
Tak mendapat jawaban pasti, AH lalu menghubungi Ridwan pada 6 Januari.
Ridwan mengaku “kami belum mendapat jawaban atau arahan lebih lanjut dari Unit Pelaksana Pembangkitan Flores untuk penyambungan pelanggan baru PLTS di wilayah kerja PLN Labuan Bajo.”
Kendati “secara pribadi ingin sekali melayani permohonan dari Nanga Bere,” kata Ridwan, “kami tetap tidak dapat melakukan penyambungan karena terikat dengan kebijakan perusahaan.”
Sudah Dipindahtugaskan
Tak ubahnya Musliadi dan Rizanjani, Ridwan juga tak mengetahui soal uang pembayaran yang telah disetor ke Rendy dan Hamer.
“Saya akan coba minta dua orang itu untuk kembalikan [uang],” kata Ridwan seperti ditirukan AH.
Floresa meminta tanggapan Ridwan pada 12 Februari melalui pesan WhatsApp.
Ia mengaku permohonan pemasangan meteran baru PLTS “belum dapat dilayani karena keterbatasan pasokan listrik.”
Ia menjabarkan beberapa penyebab keterbatasan pasokan listrik, termasuk pemakaian listrik tidak sesuai batas yang ditentukan, kondisi cuaca kurang baik sehingga baterai tidak bisa cas maksimal, dan penurunan kualitas baterai karena faktor usia.
Ridwan mengaku “uang yang disetor oleh calon pelanggan di Nanga Bere tidak masuk ke PLN.”
Biaya penyambungan meteran baru, kata dia, “dibayarkan langsung melalui sistem, tidak melalui pegawai [petugas] PLN.”
Ia mengatakan “kami hanya bisa bantu komunikasikan kepada eks petugas operator PLTS Nanga Bere untuk dapat mengembalikan dana.”
“Eks petugas operator” yang disebutkannya mengacu pada Rendy dan Hamer. Ditanya lebih lanjut mengapa keduanya “eks,” sejak kapan dan kenapa, Ridwan tak lagi merespons.
Floresa menghubungi Rendy melalui pesan WhatsApp pada 12 Februari. Pesan itu bercentang biru, tanda sudah dibaca penerimanya. Ia tak merespons hingga 14 Februari.
Sementara itu kepada Floresa, AH sempat mengungkap pengakuan Rendy yang katanya “sudah dipindahtugaskan ke Ruteng, Manggarai.”
Sedangkan Hamer, masih menurut Rendy, dipindahtugaskan ke Lembor, Manggarai Barat.
Editor: Anastasia Ika
