Floresa.co – Di tengah masifnya pembangunan di Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, tak semua infrastruktur layak tersedia.
Salah satunya adalah di Pantai Pede, arah selatan Labuan Bajo yang menjadi salah satu destinasi wisata pantai favorit warga lokal.
Di dekat pantai itu, hanya tersedia dua toilet darurat yang berada di antara semak-semak tinggi di belakang sebuah bangunan yang tidak terurus.
Terbuat dari kayu dan berdinding terpal oranye, toilet tersebut mengandalkan air dari sumur berjarak sekitar tiga meter. Bangunannya nyaris roboh karena dinding kayu yang sudah lapuk.
“Sayang sekali, kota pariwisata super premium tapi tidak ditata,” kata Rosi, seorang pengunjung.
Saat Floresa mengunjungi pantai itu pada 28 Juni, Rosi menemani anaknya yang sedang liburan sekolah untuk berenang.
Warga Labuan Bajo itu berkata, ia memilih berkunjung ke Pantai Pede karena masih dapat diakses dengan mudah usai kawasan pesisir lainnya dikuasai hotel-hotel yang berdiri berdekatan dengan bibir pantai.
Namun sayang, kata dia, di pantai itu “fasilitas pendukung tidak ada.”
Dua toilet darurat di pantai itu, katanya, “sangat tidak nyaman, tidak ada air, toiletnya hanya ditutup pakai kain.”
Kalau kebelet, ia mengaku harus balik ke rumahnya yang berjarak sekitar 500 meter ke arah selatan pantai itu.
“Saya ke sini hanya menemani anak, kalau untuk mencari ketenangan dan kenyamanan, saya rasa bukan di sini tempatnya,” kata ibu satu anak itu yang hampir setiap bulan ke Pantai Pede.
Odilia Meldiati, 34 tahun, salah satu pedagang ikut mengeluhkan ketiadaan fasilitas memadai di pantai itu.
“Kalau kebelet, biasanya kita kabur ke rumah atau kalau tidak minta numpang di toilet warga di sini,” kata perempuan yang mulai berjualan di Pantai Pede sejak 2020.
Odilia mengaku kerap mendapat pertanyaan dari pengunjung soal toilet.
“Kami jawab, hanya ada toilet darurat,” katanya.
Toilet darurat itu, kata dia, hanya bisa buang air kecil.
“Kalau mau buang air besar, kami sarankan untuk pulang ke rumah atau cari rumah warga di sekitar sini,” ujarnya.
Ia berkata, toilet itu dibangun secara swadaya oleh para pedagang pada 2023.
Kawasan Pantai Pede merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTT.
Pada 2012, semasa Gubernur Frans Lebu Raya, aset seluas 31.670 meter persegi itu diserahkan pengelolaannya kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) untuk pembangunan hotel.
Kebijakan tersebut menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat yang menuntut agar aset itu tidak diprivatisasi, tetapi tetap menjadi kawasan yang bebas diakses masyarakat.
Setelah sempat menguasai kawasan Pantai Pede sejak 2014 dan membangun Hotel Plago, pada April 2020 PT SIM hengkang dari kawasan itu.
Hal itu terjadi usai Pemerintah Provinsi NTT saat dipimpin Gubernur Viktor Laiskodat menghentikan kerja sama karena perusahaan itu tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya sewa lahan senilai Rp250 juta.
Pemda Manggarai Barat Mengaku Tak Punya Kewenangan
Permasalah keberadaan toilet di tempat pariwisata seperti Pantai Pede pernah diusulkan oleh Anggota DPRD Manggarai Barat dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II dan Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2025 pada 21 Mei.
Dalam rapat itu, Inocentius Peni meminta Pemerintah Manggarai Barat menyediakan toilet di tempat tersebut.
“Satu-satunya pantai yang digunakan oleh masyarakat lokal saat ini adalah Pantai Pede,” kata Ino, politikus Partai Amanat Nasional.
Karena itu, kata dia, pemerintah perlu memikirkan pembangunan toilet itu, “apakah itu permanen atau model-model darurat agar bisa dimanfaatkan.”
Merespons usulan Peni, Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulius Weng berkata keberadaan toilet di Pantai Pede merupakan “masalah yang pernah diangkat sebelum pelaksanaan ASEAN Summit,” pada 2023.
Namun, kata Weng, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengalami kendala karena Pantai Pede merupakan aset provinsi.
“Kita tidak punya kewenangan untuk membangun sesuatu di atasnya,” kata Weng di hadapan anggota dewan.
“Untuk itu, waktu ASEAN Summit dibuat toilet sementara,” lanjutnya.
Ia berkata, Pemerintah Manggarai Barat berencana berkomunikasi dengan Pemprov NTT untuk mengelola Pantai Pede.
“Karena riil bahwa ini aset Pemprov, tetapi faktanya banyak digunakan oleh masyarakat Manggarai Barat,” jelas Weng.
Senada dengan Weng, Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori menyebut pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk mengelola pantai itu, termasuk membangun toilet.
“Itu aset provinsi. Jadi, kami tidak punya kewenangan,” katanya kepada Floresa pada 3 Juli.
Bahkan pelaku UMKM yang ada di kawasan itu, kata dia, hadir secara mandiri.
“Hingga saat ini memang tidak ada yang melarang,” katanya.
Ia berkata, pihaknya sudah bersurat ke provinsi agar Pantai Pede dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
“(Kepada) beberapa anggota DPRD Provinsi yang datang ke sini, kami selalu minta agar Pantai Pede bisa dikelola oleh Pemda Manggarai Barat,” katanya.
Bila diizinkan untuk mengelola, kata dia, maka pihaknya akan menyediakan toilet sementara berupa toilet portable.
“Tapi sampai saat ini belum ada jawaban (dari pemerintah provinsi). Jadi, kami tidak bisa merencanakan karena bukan aset kami,” katanya.
Menentukan Kenyamanan Wisatawan
Dosen Politeknik El Bajo, Fitri Ciptosari menyatakan, keberadaan toilet yang layak dan memadai di destinasi wisata, termasuk Pantai Pede, merupakan bagian penting dari komponen amenities atau fasilitas pendukung.
Fasilitas seperti toilet, kata dia, menjadi unsur vital karena mendukung kenyamanan dan kepuasan wisatawan selama berada di destinasi wisata.
“Toilet bukan hanya soal kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut standar kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelayakan pelayanan publik,” kata Fitri kepada Floresa pada 5 Juli.
Menurutnya, ketika fasilitas dasar seperti toilet tidak tersedia, maka konsekuensinya pada pengalaman negatif pengunjung.
“Pada akhirnya dapat mempengaruhi minat kunjungan ulang,” katanya.
Terkait pengelolaan Pantai Pede, menurutnya, perlu ada mekanisme koordinasi lintas pemerintah daerah.
“Apalagi Pantai Pede adalah salah satu ruang publik ikonik di Labuan Bajo yang potensial menjadi wajah pariwisata inklusif,” ujarnya.
Menurutnya, belum adanya respons positif dari Pemprov NTT disebabkan oleh ketiadaan formulasi pola kemitraan.
Karena itu, reformulasi pola kemitraan menjadi penting, mengingat Pantai Pede sebagai aset publik memiliki potensi besar untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah.
“Jika tidak ada kesepahaman dan sinergi yang jelas antara Pemprov NTT sebagai pemilik aset dan Pemda Manggarai Barat sebagai pihak yang paling dekat dengan pengelolaan lapangan, maka potensi ekonomi dari destinasi ini akan terus terhambat,” ungkapnya.
Demi kenyamanan pengunjung, ia berharap kawasan tersebut bisa ditata secara menyeluruh.
Editor: Petrus Dabu
