Floresa.co – Langkah DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta jatah gaji ke-13 di tengah situasi kelaparan yang diderita masyarakat di sejumlah daerah di provinsi itu dinilai oleh Barisan Relawan Jokowi Pesiden (Bara JP) sebagai hal yang memprihatinkan.
“Mencermati fakta kontradiksi dimana rakyat dilanda kelaparan sedangkan DPRD NTT mengajukan permintaan kepada Pemerintahan Provinsi NTT untuk diberikan gaji ke-13 adalah hal yang memalukan,” demikian menurut Bara-JP dalam pernyataan tertulis yang diterima Floresa.co, Sabtu (4/6/2015).
Pernyataan itu ditandatangani oleh Ketua DPD Bara JP NTT WIliam P. Koba dan Sekertaris Hildebertus Selly.
Mereka menegaskan, saat ini di tengah gencarnya pemberitaan terkait kemiskinan di NTT, kehadiran DPRD NTT sebagai penyalur aspirasi rakyat sedang diuji.
“Apakah DPRD NTT konsisten dalam merespon kondisi rakyat yang genting dan adanya respon jangka panjang sebagai upaya preventif pada waktu mendatang.”
Dalam kondisi carut marut penanganan kelaparan di NTT, kata mereka, permintaan gaji ke-13 menunjukan bahwa anggota DPRD menunjukkan bahwa mereka menganggap diri sebagai “buruh publik,” bukan corong aspirasi rakyat.
“Semestinya harus menduhulukan kepentingan rakyat dari pada kesejahteraan diri dan kelompok para legislator tersebut,” kata mereka.
Mereka meminta anggota DPRD NTT untuk lebih mengasah sensitifitas dengan melihat problem rakyat sebagai hal yang krusial.
“Karena hanya dengan ini kredibilitas anggota DPRD tetap tersemai di hati rakyat..”
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi sosial ekonomi masyarakat di NTT memang menyedihkan.
Durvei September 2014 tercatat jumlah penduduk miskin NTT sebesar 19,60 % dan jumlah pengangguran sebanyak 46.601 orang. (Ari D/ARL/Floresa)