Floresa.co – Polemik mengenai korelasi antara kekurangan air di Kota Ruteng dengan aktivitas penyedotan air tanah oleh PT Namapar Nos hingga kini belum terjawab tuntas. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai atas rekomendasi DPRD pun sudah meminta Badan Geologi untuk melakukan kajian independen.
Terkait rencana menghadirkan tim peneliti tersebut, Agustinus Wily Djomi, Direktur PT Nampar Nos mengaku senang, karena hal itu akan memberi jawaban terhadap dugaan berbagai pihak bahwa perusahannya sebagai pemicu krisis air di Ruteng.
“Saya rasa itu bagus. Kalau bisa diadakan lebih rutin. Bila perlu setiap tahun atau setiap dua tahun sekali,” ungkap Wily kepada wartawan di Ruteng, Rabu (3/12/2014).
Ia menyatakan, hasil kajian dari tim peneliti tersebut akan sangat membantu semua pihak, terutama terkait pengetahuan tentang ilmu air bawah tanah.
Wily menjelaskan, aktivitas penyedotan air produksi perusahannya bukan bersumber dari mata air, tetapi diambil dari sungai bawah tanah di kedalaman 70-75 meter.
Sebelumnya, atas rekomendasi DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna APBD Perubahan tahun 2014 beberapa waktu lalu, Pemkab Manggarai sudah mengirim surat permintaan ke Badan Geologi Bandung, Jawa Barat.
Mereka diminta untuk hadir melakukan peneltian terkait dampak keberadaan PT Nampar Nos terhadap pasokan air di kota Ruteng.
Saat musim kemarau lalu, sejumlah kalangan, termasuk DPRD menuding kekurangan air di kota Ruteng disebabkan penyedotan air sebanyak 30.000 liter per hari yang dilakukan PT Nampar Nos.
“Kita ambil posisi yang netral dan obyektif harus dari badan Geologi. Tidak boleh dari pihak manapun yang lakukan kajian dan survei,” kata Fransiskus Kakang, Kepala Dinas Pertambangan , saat diwawancarai Floresa.co, di kantor Bupati Manggarai, Rabu lalu (25/11/14).
Kakang mengatakan sudah menyurati dan mendatangi Badan Geologi di Bandung untuk meminta melakukan kajian mengenai keberadaan PT Nampar Nos dan kekurangan air di kota Ruteng.
“Baru-baru saya ke Bandung mau konsultasi dan kordinasi soal itu. Ternyata mereka masih keterbatasan personil dan waktu untuk mendatangkan surveyor,” terangnya. (ADB/Floresa)
