Lucius Karus: Wacana Pemekaran Mabar Bentuk Kampanye Basi Elit Rakus

Lucius Karus
Lucius Karus

Floresa.co – Wacana pemekaran Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) yang digulirkan elit politik di kabupaten tersebut dianggap sebagai bentuk kampanye menjelang Pilkada Mabar tahun depan.

Lucius Karus, pengamat politik nasional yang juga peneliti senior di Forum Masyakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan, hal ini bagian dari kampanye basi para elit yang rakus akan kekuasaan.

Ia menegaskan, Mabar merupakan contoh nyata gagalnya program pemekaran wilayah.

“Jika mereka yang sekarang mewacanakan pemekaran mengatakan hal itu untuk mendekatkan negara kepada rakyat, justeru di titik itulah kegagalan paling telanjang dari Mabar saat ini. Rakyat tak merasa pemekaran Mabar dahulu dari Manggarai semakin memudahkan akses mereka pada pelayanan publik”, kata Lucius kepada Floresa.co, Kamis (11/12/2014).

Ia menegaskan, satu-satunya dampak nyata dari pemekaran justeru fakta konsolidasi elit baru yang rakus dan egois yang abai terhadap rakyat Mabar.

“Dengan contoh nyata Mabar sebagai produk pemekaran wilayah Manggarai, ide memekarkan Mabar sesungguhnya tak bisa serta merta dianggap perlu untuk membantu memakmurkan warga”, jelasnya.

Ia menambahkan, banyak yang harus dipelajari dan dipertimbangkan sebelum ide itu sungguh-sungguh diupayakan.

Pertama, kata dia, terkait siapa yang mendorong ide pemekaran, dan apa motivasi mereka. Lalu, apakah ide ini muncul dari elit atau dari masyarakat warga?

“Jika ide ini muncul dari elit, maka sekali lagi pemekaran menjadi lahan tipu muslihat elit untuk mencari kekuasaan. Jika elit tersebut memikirkan warga seharusnya mereka sudah membuktikan niat itu di Mabar sekarang ini,” katanya.

Tipu muslihat berkedok demi kepentingan warga, menurut dia, hanyalah kampanye politik basi para elit yang rakus untuk meraih kekuasaan.

“Kelak dengan mental serupa mereka akan menelantarkan rakyat seperti sekarang ini.”

Kedua, katanya, apakah sudah ada studi tentang potensi sumber daya yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah baru nanti.

Mabar saja, kata dia, bergantung penuh pada kucuran dana pusat untuk mengelola daerah.

“Bagaimana mungkin dengan modal tata kelola buruk Mabar sekarang, kita bisa diyakinkan bahwa di daerah baru nanti akan ada perubahan positif?”

Jika hanya mengandalkan kucuran dana pusat dan mengabaikan sumber daya lokal, maka, jelas Lucius, tak perlu melakukan pemekaran karena itu hanya menunjuk pada perubahan administratif semata.

Ia mengajak Bupati Agustius Dulla dan Wakil Bupati Maksimus Gasa untuk tidak memaknai pemekaran hanya sebagai pemisahan adminiatratif dengan dampak kesejahteraan hanya pada segelintir elit yang menjadi penguasa.

“Makna pemekaran harus kembali difokuskan pada upaya bersama mempermudah pelayanan publik sehingga negara hadir secara maksimal di antara warga negara”, tegasnya.

Jika pemekaran diupayakan tanpa persiapan matang dan studi mendalam dan jujur pada potensi daerah, maka  kesia-siaan kembali akan dialami warga kabupaten baru dan elit-elit saja yang akan berpesta. (ARL/Floresa)

spot_img

Artikel Terkini