Borong, Floresa.co – Para guru tenaga harian lepas (THL) di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) yang pernah ikut aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah menyatakan meminta maaf atas keterlibatan mereka dalam aksi itu, hal yang dipertanyakan oleh aktivis terkait motif pilihan sikap demikian.
Maria Goreti Said Raimuna, salah seorang guru THL mengatakan, meminta maaf kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK), Frederika Soch dan Bupati Yoseph Tote.
Menurutnya, permohonan maaf itu disampaikan karena kata-kata kasar yang dilontarkan sejumlah guru THL saat aksi demonstrasi terkait polemik pemangkasan Rp 550.000 dari Rp 1.250.000 total gaji guru THL per bulan.
“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada ibu Kadis dan juga kepada bapak bupati atas kata-kata kasar yang dilontarkan para guru THL saat aksi demonstrasi selama ini,” ujar Raimuna, Kamis, 14 Juni 2018.
Guru di SDN Kembur itu mengatakan, selama ini, dirinya mengikuti aksi demonstrasi karena ingin setia kawan.
“Jujur, saya tidak tau apa-apa soal aksi itu. Mau tidak ikut, nanti teman-teman bilang saya tidak setia kawan,” katanya.
Ia mengaku akan bertemu langsung dengan Kadis untuk menyampaikan permohonan maaf.
Pernyataan senada sebelumnya disampaikan oleh Prudensia Nanggu, salah satu guru yang mengabdi di SDI Peot dan Lazarus Tugas, guru di SMPN V Kecamatan Lambaleda.
BACA: Mahasiswa: Bupati Tote Stop Apatis dengan Masalah Guru THL
Keduanya juga sama-sama mengaku terpaksa ikut dalam aksi-aksi itu.
“Nanti kalau kami tidak ikut, kami dianggap tidak setia kawan,” kata Prudensia.
“Sebenarnya saya tidak tau apa-apa soal aksi itu. Saya tiba-tiba ditunjuk untuk menjadi koordinator aksi. Sebetulnya, saya belum mengetahui pokok persoalan yang menjadi dasar tuntutan,” demikian pengakuan Lazarus.
Namun, Firman Jaya, aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMD), yang merupakan kordinator dalam sejumlah aksi menyebut, pernyataan beberapa guru itu pada dasarnya tidak sesuai fakta.
Prudensia, jelasnya, hanya ikut aksi satu kali, yaitu di DPRD Matim.
“Jangan sampai publik akan berpikir, selama ini Prudensia ikut aksi bersama GMNI ataupun LMND,” ungkapnya.
Ia juga membantah adanya pemaksaan terhadap Prudensia untuk mengikuti aksi.
Firman juga membantah pernyataan Lazarus. “Saya katakan secara tegas itu tidak benar (bahwa ia sebagai kordinator aksi) karena guru Lazarus sama sekali bukan kordinator,” katanya.
Yang menjadi kordinator dari pihak guru THL, kata dia, adalah Ito Jarot.
“Jadi, terkait pernyatan Lasarus sama sekali bukan mengatasnamai guru THL,” jelasnya.
Firman juga menyatakan, Bupati Tote mestinya peka terhadap masalah ini.
Ia menyatakan, jika polemik ini tidak bisa berakhir, LMND bersama aktivis organisasi lainnya akan kembali melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di daerah itu.
“Kami akan bakar dua peti jenazah di kantor DPRD dan kantor bupati sebagai simbol matinya hati nurani DPRD dan bupati dalam menyelesaikan kasus ini,” katanya.
Desakan yang dialamatkan ke DPRD terkait rekomendasi Komisi C yang meminta agar Frederika dipecat dari posisinya.
Firman menilai, rekomendasi itu nyatanya tidak memiliki dampak apa-apa.
Polemik THL di Matim berawal dari keputusan Frederika yang memangkas gahi THL dari sebelumnya Rp 1.250.000, kini menjadi Rp 700.000, setara dengan gaji guru Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Menurut Frederika, pemotongan gaji dilakukannya sesuai arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Keputusan Kadis PK tersebut memicu aksi protes sejumlah guru THL dan aktivis mahasiswa. Menanggapi hal itu, Frederika memecat beberapa orang guru THL.
Kebijakan kontroversial itu membuat DPRD merespons dan mengambil kesimpulan bahwa Frederika melanggar kesepakatan bersama antara mereka dan pemerintah saat penetapan peraturan daerah untuk APBD 2018.
Melalui Komisi C, akhirnya DPRD Matim merekomendasikan agar Tote mencopot Frederika.
Rosis Adir/ARL/Floresa
