Floresa.co – Pilkada langsung yang telah dijalankan sekitar sepuluh tahun terakhir kemungkinan akan tetap dijalankan. Hal ini disinyalir dengan berubahnya pilihan politik Demokrat. Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat memilih agar pilkada langsung tetap dipertahankan. Apabila pernyataan SBY berdampak pada pilihan fraksi Demoktat di DPR maka, bukan tidak mungkin mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Sebelumnya, fraksi yang tergabung dalam koalisi Merah-Putih, Golkar (106 kursi), PPP (kursi), PAN (46 kursi), PKS (57 kursi), Gerindra (26 kursi) mendorong pilkada melalui DPR. Demokrat (148 kursi) sebelumnya juga berpendapat sama. Setelah SBY berpendapat mendukung agar pilkada langsung tetap dipertahankan, peta politik di DPR sepertinya akan berubah.
Kini, peta politik berbalik. Sebelumnya, hanya tiga parpol mendukung mekanisme pilkada tetap secara langsung, yakni PDIP Perjuangan, PKB (28 kursi), dan Hanura (17 kursi). Jika ditambah Demokrat, maka suara pendukung pillkada langsung di DPR mencapai 287 kursi, sementara itu, pendukung pilkada lewat DPR sebanyak 273 kursi.
Kemungkinan akan bertambahnya suara di DPR yang mendukung pilkada langsung oleh rakyat tidak terlepas dari pernyataan SBY selaku Presiden dan juga Ketua Umum Partai Demokrat. Ia menilai rakyat sidah terbiasa dengan pemilihan umum kepala daerah juga sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
“Partai Demokrat, saya pribadi melihat ada dua aspek penting yang mesti kita lihat secara jernih. Pertama begini, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa,” kata SBY dalam sebuah wawancara di akun Suara Demokrat di YouTube yang diunggah pada Minggu (14/9/2014) malam.
“Ini juga segaris dengan sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung. Berbeda dengan sistem parlementer, pemimpin, apakah perdana menteri atau jabatan yang setara, dipilih oleh parlemen karena rakyat memilih parlemen,” lanjut SBY.
Atas alasan itu, SBY ingin sistem yang telah berjalan sejak era reformasi tersebut dapat terus dijalankan. Ia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.
“Kalau kita kembali pada pilihan kita, buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini, tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung,” ujar SBY.
Meski menilai sistem pilkada langsung oleh rakyat sudah cocok dengan pemerintahan selama ini, SBY memberi catatan dalam pelaksanaannya. Ia mengingatkan, masih maraknya politik uang dalam pilkada langsung.
“Kenyataannya, dalam 10 tahun ini pula banyak ekses yang terjadi dalam pemilihan bagi gubernur, bupati, ataupun wali kota. Dalam pilkada, misalnya, banyak sekali ditengarai penggunaan uang yang tidak jelas. Apakah politik uang atau money politic, ataukah penggunaan uang yang lain,” tutur SBY.
Lebih jauh, SBY mengakui bahwa semua pilihan selalu memiliki nilai plus dan minus, yakni pilkada langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Namun, SBY lebih melihat bahwa pilkada langsung perlu dipertahankan. Ia pun menjanjikan, dalam dua hari ini, Partai Demokrat akan memberikan pandangannya secara lengkap tentang RUU Pilkada.
“Kalau saya pribadi, yang telah memimpin selama 10 tahun ini, kalau dulu kita ingin melaksanakan pemilihan secara langsung, ya itulah yang mestinya kita jaga. Akan tetapi, tidak boleh ya sudah itu saja, ada kok kelemahannya. Itu yang kita perbaiki secara fundamental. Itu yang Demokrat sedang pikirkan sekarang ini. Mudah-mudahan satu-dua hari ini kami memiliki posisi yang tepat,” tutup SBY.
Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, di Jakarta, Senin (15/9/2014), berpendapat, jika Demokrat benar berubah sikap, bukan tidak mungkin akan ada parpol Koalisi Merah Putih yang juga berubah sikap mendukung pilkada langsung.
Menurut Ray, perubahan sikap dapat terjadi lantaran komitmen Koalisi Merah Putih terkait RUU Pilkada dibangun hanya untuk balas dendam setelah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kalah pada pilpres lalu.
Penolakan publik yang begitu masif terhadap pilkada lewat DPRD, menurut Ray, akan menggugah partai lain untuk berbalik mendukung pilkada secara langsung.
“Jika Demokrat setuju dengan pilkada langsung, jelas peta DPR berubah. Pendukung pilkada langsung akan memenangkan voting,” lanjut Ray.
Gamawan Fauzi: Bukan Sikap Pemerintah
Terkait pernyataan SBY, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai itu bukan sikap resmi pemerintah. Menurut Gamawan, SBY mengeluarkan pernyataan itu sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
“Loh, itu kan sikap Partai Demokrat. Saya kira itu harus dipisah, ya,” ujar Gamawan, Senin (15/9/2014).
Gamawan melanjutkan, sikap pemerintah adalah tetap menunggu keputusan DPR terkait RUU Pilkada yang akan ditetapkan pada 25 September. SBY, kata dia, juga menyetujui sikap pemerintah tersebut.
“Kalau Pak Presiden, dengan penjelasan kita yang kita sampaikan tadi, ya memang begitu sikap pemerintah, nggak ada masalah. Kita memang menunggu yang di DPR sekarang. Kan hak legislasi itu ada di DPR,” tutur Gamawan.
Pemerintah, kata dia, saat ini masih menyiapkan dua draf RUU, yaitu pilkada langsung dan pilkada lewat DPRD. Pemerintah sedang membuat berbagai perbaikan yang mungkin diperlukan, baik jika pilkada nantinya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
“Tidak ada jaminan kalau kedua opsi itu tidak ada masalah, kalau itu tidak ada sejumlah perbaikan. Oleh karena itu, pemerintah sekarang menyiapkan perbaikan-perbaikan,” lanjut Gamawan.
