Labuan Bajo, Floresa.co – Tiga pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tak satu kata soal pergantian antar waktu (PAW) Edi Endi dan juga Agustinus Galut.
Abdul Ganir, Wakil Ketua DPRD mengaku hubungan diantara tiga unsur pimpinan DPRD tidak akur.
Ganir mengatakan ketidakakuran ini terjadi setelah Ketua DPRD Belasius Jeramun mengirimkan surat ke KPUD Manggarai Barat untuk memproses pergantian Edi Endi dan Agustinus Galut.
Kedua anggota ini sudah diputuskan diganti oleh masing-masing partai mereka yaitu DPP Golkar (Edi Endi) dan PBB (Agustinus Galut).
Ganir menuding ketua DPRD Belasius Jeramun mengirim surat ke KPUD tanpa melibatkan pimpinan DPRD lainnya.
“Pa ketua semua yang akomodir. Internal kami ini sedang tidak akur”,ujar Ganir di Labuan Bajo, Selasa (21/2).
Ganir mengaku surat yang dikirim partai Golkar ke DPRD dan juga somasi yang dilayangkan Edi Endi terkait Surat Keputusan PAW tidak pernah dibahas di internal pimpinan DPRD.
”Kami tidak pernah dilibatkan dalam proses pergantian dua anggota DRPD yang di PAW”ujarnya.
Menurut Ganir, pengiriman surat ke KPUD yang dilakukan Ketua DPRD harus mengacu pada UU yang berlaku.
BACA: Edi Endi Minta Pimpinan DPRD Hormati Proses Hukum
“Kalu rujuk pada undang-undang, idealnya harus ada keputusan dulu (putusan atas gugatan hukum). Tetapi ya, terkesan hanya pakai naluri sendiri,”ujarnya.
Wakil Ketua DPRD lainnya, Fidelis Syukur menjawab diplomatis ketika ditanya apakah dilibatkan sebelum adanya keputusan mengirim surat ke KPUD.
”Bukan surat,hanya laporan saja,”ujar Fidelis.
Menurut Fidelis, pengiriman surat ke KPUD harus ada lampiran keputusan dari pihak penggugat.
”Tidak boleh dunk menyalahi PKPU perubahan tahun 2016. UU itu sudah mengatur secara jelas. Proses pelantikan belum bisa dilaksanakan sebelum ada keputusan hukum terkait gugatan,”ujarnya.
Ketua DPRD Belasius Jeramun enggan menanggapi apa yang disampaikan Ganir.
“Silakan mereka omong, sudah disampaikan tadi,”ujar Jeramun.
Ferdinand Ambo/Floresa
