Oleh: Dominiko Djaga
Perdebatan tentang materi pertunjukan komedi “Mens Rea” dari Pandji Pragiwaksono yang ditayangkan Netflix pada akhir tahun lalu cukup ramai.
Mens rea merupakan istilah dalam hukum yang berarti niat jahat. Di tangan Pandji, niat itu bukan untuk berbuat jahat, melainkan untuk menggugat, mempertanyakan dan memberikan pendidikan politik yang paling bising, tetapi juga paling didengar oleh generasi muda.
Namun, di hadapan publik, materi Pandji tidak selalu diterima dengan akal sehat.
Potongan video berdurasi dua hingga tiga menit saat Pandji membicarakan wakil presiden yang “mengantuk” atau soal warga yang memilih hanya karena penilaian soal ketaatan beribadah dijadikan sebagai dasar untuk menilai satire dalam Mens Rea adalah ancaman.
Pandji dianggap berbahaya, menghina dan tidak pantas disebut sebagai komedian.
Reaksi pun mengalir deras. Atas nama moral, agama, stabilitas politik, hingga ketertiban sosial, berbagai kelompok merasa berhak menentukan batas sah dari tawa dan kritik.
Hal yang menarik adalah kemarahan ini tidak lagi diarahkan langsung kepada kekuasaan negara, melainkan dimediasi oleh warga lain. Kemarahan muncul dalam tindakan ormas tertentu dan simpatisan politik, serta figur publik yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan tertentu.
Kontrol terhadap ekspresi bekerja tidak secara vertikal, tetapi menyebar dan saling menguatkan di ruang publik.
Artikel ini tidak bermaksud membela atau menghakimi materi Pandji.
Hal yang lebih penting untuk dibicarakan adalah pola yang muncul berulang, soal bagaimana kritik, terutama yang disampaikan lewat humor dan satire semakin sering dibatasi oleh norma moral yang mengatasnamakan ketertiban.
Dalam pola ini, kebebasan tidak dicabut secara terang-terangan, tetapi dikelola, disaring, diarahkan dan dipersempit agar tetap tampak aman.
Karena itu, persoalannya bukan semata soal pantas atau tidak pantasnya sebuah lelucon, tetapi yang lebih mendasar adalah apa fungsi komedi dalam politik dan mengapa tawa kerap memicu kegelisahan?
Komedi di Hadapan Kekuasaan
Pada 2022, Najwa Shihab pernah mengajukan pertanyaan sederhana namun penting dalam salah satu episode podcastnya: “Kenapa kita perlu komika?”
Pertanyaan ini menarik karena datang dari jurnalis yang selama ini identik dengan kritik politik yang serius, formal dan penuh ketegangan.
Pertanyaan Najwa menyiratkan pengakuan yang jarang diucapkan secara terbuka, bahwa kritik tidak selalu hadir dalam bentuk laporan investigatif, debat parlemen atau opini akademik.
Ada kritik yang disampaikan melalui tawa, ironi dan kelucuan. Ia tampak ringan di permukaan, tetapi menghantam tepat di sasaran. Humor membuka jalur yang sering kali tertutup bagi bahasa politik yang kaku.
Komedian tidak berdiri di luar wacana politik. Mereka justru menempati posisi strategis sebagai penyampai kritik yang mampu menjangkau audiens yang tidak selalu tersentuh oleh diskursus formal.
Humor memungkinkan kritik beredar tanpa harus terlebih dahulu membungkus diri dalam keseriusan. Ia bergerak luwes, ambigu dan sering kali lolos dari penyaringan makna yang ketat.
Peran ini memiliki jejak sejarah yang panjang. Kritik terhadap kekuasaan hampir selalu menemukan jalannya melalui hiburan: dari badut istana di Eropa abad pertengahan, satire Aristophanes di Yunani kuno, hingga punakawan dalam pewayangan Jawa.
Bentuknya berubah, medium berganti, tetapi strateginya serupa: mengatakan yang berbahaya dengan cara yang tampak sepele.
Humor tidak menyerang dengan argumen sistematis, melainkan dengan ironi. Ia tidak menggurui, tetapi mempermalukan, tidak menuntut secara langsung, tetapi memancing tawa yang menyisakan kegelisahan.
Justru karena sifat inilah, ketika kelucuan mulai terasa terlalu politis, respons yang muncul jarang berupa pelarangan terbuka, tapi mekanisme yang lebih halus.
Alih-alih melarang, kritik dilemahkan melalui seruan tentang kepantasan, moralitas dan ketertiban sosial.
Komedi tidak dilarang, tetapi dijinakkan. Dia diperingatkan agar tidak “keterlaluan,” tidak “menyinggung” dan tidak “memecah belah.”
Kritik dalam Masyarakat Satu Dimensi
Fenomena semacam ini mengingatkan pada apa yang digambarkan Herbert Marcuse dalam karyanya One-Dimensional Man.
Ia melihat masyarakat modern sebagai ruang yang tampak bebas, tetapi sesungguhnya menyempit.
Hal itu terjadi bukan karena larangan yang kasat mata, melainkan karena cara berpikir yang diarahkan.
Kritik tidak dihapuskan, tetapi dibentuk agar hanya bergerak dalam jalur yang dianggap rasional, produktif dan bermoral.
Kebebasan berpendapat tetap dijamin secara formal. Setiap orang boleh berbicara, berkomentar, dan menyampaikan pandangan. Namun, kebebasan itu kehilangan daya subversifnya ketika hanya bentuk-bentuk kritik tertentu yang diakui sebagai sah.
Kritik yang terlalu simbolik, ironis atau mengganggu kenyamanan bersama kerap dianggap tidak mendidik atau tidak bertanggung jawab.
Marcuse menyebut mekanisme ini sebagai represi tanpa paksaan langsung. Kritik tidak dibungkam oleh negara, melainkan dijinakkan oleh konsensus sosial.
Norma, kepantasan dan moralitas berfungsi sebagai pagar yang menentukan bukan hanya apa yang boleh dikatakan, tetapi juga bagaimana cara mengatakannya.
Di luar pagar itu, kritik tidak selalu dilarang, tetapi kehilangan legitimasi.
Di titik inilah komedi, satire, dan seni simbolik menjadi problematis. Bentuk-bentuk ekspresi ini menolak bahasa rasional yang disukai kekuasaan.
Ia bekerja melalui ambiguitas, metafora, dan tawa yang membuka lebih dari satu tafsir dan mengganggu ketertiban makna.
Kasus-kasus pembungkaman kritik semacam ini dapat dibaca sebagai bagian dari pola yang sama.
Dalam komedi Pandji misalnya, yang dipersoalkan bukan semata pesan politiknya, melainkan cara penyampaiannya yang dianggap melewati batas kepantasan.
Hal serupa terlihat dalam polemik seputar lukisan Yos Suprapto, di mana ekspresi visualnya lebih dahulu dipermasalahkan ketimbang kritik sosial yang dikandungnya.
Bahkan, dalam medium musik, seperti pada lagu-lagu band Sukatani, sensitivitas moral dan tuduhan mengganggu ketertiban kerap muncul lebih cepat daripada perbincangan tentang relasi kuasa yang disinggung.
Dalam semua kasus ini, bentuk ekspresi dalam kelucuani dijadikan alasan formal untuk mendeligitimasi kritik. Sementara itu, substansi yang dituju kritik tersebut justru dibiarkan tetap berada di luar perbincangan.
Jadi, hal yang disasar bukan isi, melainkan caranya dan membuat orang lupa pada pesan yang mau disampaikan.
Demokrasi yang Diringkus
Dalam keadaan semacam ini, demokrasi tetap berlangsung, tetapi dalam versi yang menyempit.
Kritik diterima sejauh ia tidak membuka lapisan realitas sosial yang lebih dalam. Begitu melampaui batas kepantasan yang disepakati, kritik segera dipulangkan ke ranah moral, dianggap tidak etis, tidak dewasa atau mengganggu ketertiban.
Di Indonesia hari ini, persoalannya mungkin bukan lagi apakah kebebasan berpendapat dijamin. Secara formal, jawabannya hampir selalu afirmatif. Tidak ada larangan terbuka untuk berbicara, menertawakan atau mengkritik. Ruang publik tampak penuh oleh opini dan ekspresi.
Hal yang jarang dibicarakan adalah apa yang terjadi setelah kritik itu disampaikan, setelah satire dilemparkan, setelah simbol dipamerkan.
Di titik inilah kebebasan mulai berubah wajah, bukan dibungkam, tetapi diatur, bukan dilarang, tetapi diarahkan agar tidak terlalu jauh.
Jika kritik hanya aman selama ia tidak mengganggu, maka demokrasi kehilangan salah satu fungsi utamanya.
Ia berhenti menjadi ruang koreksi, berubah menjadi ruang kepatuhan yang ramai.
Dalam kondisi semacam ini, pertanyaan tentang kebebasan berpendapat menjadi mendesak. Ia seharusnya bukan sebagai slogan normatif, melainkan sebagai pengalaman yang dialami sehari-hari.
Dominiko Djaga adalah jurnalis Floresa
Editor: Ryan Dagur