Ia menjelaskan, hingga kini belum ada langkah yang benar-benar bisa meyakinkan publik terkait komitmen pemerintah dalam penyelesaian masalah HAM.
“Karena itu, menurut saya, kalau memang aparat kita tidak mampu, maka pilihlah orang di luar sistem yang memiliki kemampuan untuk itu,” jelasnya.
Pastor Djonga memang pesimis, karena untuk masalah saat ini saja di Papua, pemerintah masih susah mencari upaya penyelesaian.
“Penembakan masih terus terjadi. Dan hampir tidak ada yang diselesaikan tuntas, apalagi masalah HAM masa lalu seperti kasus Wasior” katanya.
Maria Catarina Sumarsih, ibu dari salah satu mahasiswa korban dalam kerusuhan Mei 1998 mengatakan mensyukuri komitmen presiden.
Pada 23 November tahun, lalu, kata dia, para keluarga korban didamping aktivis HAM menemui Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, di mana mereka mendapat jawaban bahwa pemerintah sedang membuat format penyelesaian kasus pelangggaran HAM masa lalu.
“Paling tidak ini menunjukkan adanya tekad pemerintah. Suara presiden juga membuat kami yakin bahwa aka nada kemajuan di waktu mendatang,” katanya.
“Dalam pertemuan itu, kami mengatakan bahwa penyelesaian kasus Trisaksi serta Smanggi menjadi barometer pemerintah Jokowi untuk mewujudkan komitmennya menghapus impunitas,” katanya.
