Melawan komersialisasi manusia dalam kerangka kerangkeng human trafficking ini, hemat saya dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal.
Pertama, secara moral, kesadaran dan pengakuan akan adanya yang lain sebagai entitas hidup serta bermartabat harus dibumikan dalam diri setiap individu. Barangkali, imbauan moral semacam ini terlalu ‘biasa’ didengar dan terkesan muluk-muluk.
Akan tetapi, dalam rangka memerangi terulangnya tragedi-tragedi serupa “Kaigi”, sangat dianjurkan agar landasan moral seperti ini ditanam kuat-kuat.
Kedua, kesulitan terbesar bagi TKI adalah pada basis pengetahuan dan skill yang dimiliki. Banyak TKI akhirnya mengalami ancaman dan dieksploitasi oleh majikan karena tidak mapan dalam bekerja. Maka, balai latihan kerja adalah salah satu solusi efektif guna mendidik dan melatih TKI.
Ketiga, TKi ilegal sangat rentan menimbulkan eksploitasi manusia. Pos Kupang menulis, pemalsuan dokumen TKI terjadi karena majikan luar negeri lebih senang mempekerjakan TKI di bawah 21 tahun sebagai pembantu rumah tangga. Sementara syarat TKI yang bekerja sebagai PRT harus berusia lebih dari 21 tahun. Pemalsuan dokumen TKI memungkinkan perlakuan keji majikan, sebab tidak ada yang bertanggung jawab atas nasib TKI tersebut, negara sekalipun.
Penulis adalah alumni Seminari Pius XII Kisol, kini tinggal di TOR Ritapiret, Maumere
