Floresa.co – Seorang staf Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPO-LBF) tampak marah ketika dua jurnalis Floresa tiba di salah satu ruangan kantor itu pada 18 Desember.
Keduanya hadir untuk meliput Forum Stakeholder lembaga tersebut dalam rangka “penyusunan dan pelaksanaan Calendar of Events (CoE)” usai mendapat informasi dari rekan jurnalis lain di Labuan Bajo.
Sisilia Lenita Jemana, Kepala Divisi Komunikasi Publik di lembaga warisan Presiden Joko Widodo itu semula bertanya kepada beberapa jurnalis yang lebih dahulu tiba di ruangan itu: “Siapa yang undang mereka (jurnalis Floresa) ke sini?”
Namun para jurnalis itu tak merespons pertanyaan Sisilia.
Jurnalis Floresa lalu tetap mengikuti forum diskusi tersebut, yang dihadiri oleh Forkopimda Manggarai Barat, Pimpinan Perusahaan dan Hotel, Pimpinan Asosiasi Wisata dan Awak Media.
Pelaksana Tugas Direktur Utama BPO-LBF, Dwi Marhaen Yono memimpin langsung diskusi yang bertajuk “Koordinasi CoE 2026 dan Diskusi Kolaborasi bersama Media (Diskoria)” pada pukul 14.00 Wita.
Beralasan hendak beribadah, Marhaen menutup diskusi tersebut dan meninggalkan ruangan pada pukul 16.00, sementara para jurnalis belum sempat bertanya dan menyampaikan pendapatnya.
Ia hanya menyalami sejumlah jurnalis saat keluar dan berkata, “setelah ini kita coffe break.”
Larang Jurnalis Floresa, Wawancara Dibatalkan
Usai ibadah pada pukul 16.15 Wita, Marhaen mempersilakan jurnalis mewawancarainya di ruang kerjanya.
Sisilia lalu memanggil sejumlah jurnalis yang menunggu di ruang tunggu kantor tersebut.
Jurnalis Floresa yang ketika itu sedang bersama jurnalis lainya memilih untuk ikut masuk ke ruangan Marhaen.
Namun, saat sampai di pintu ruangan, Sisilia menutup pintu dan melarang masuk.
“Dari mana?” tanya Sisilia yang sejak Oktober juga rangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pemasaran Pariwisata di lembaga itu.
Saat memberitahu “dari media Floresa” sembari mencoba masuk, ia berkata “tidak bisa” sambil menarik pintu untuk menghalangi jalan masuk.
Merespons pertanyaan “kenapa kami dilarang masuk?”, Sisilia berkata, “mereka (jurnalis lain) sudah daftar dalam undangan, hanya mereka yang diizinkan masuk.”
“Apa bedanya kami dengan mereka? Kami sama-sama jurnalis media yang ada di Labuan Bajo,” kata jurnalis Floresa.
Sisilia berkata, “mereka tadi sudah list pertanyaan untuk Pak Direktur.”
Jurnalis Floresa lalu menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan mereka untuk Direktur Marhaen memang belum didaftarkan, “makanya kami harus masuk.”
Karena perdebatan itu dan jurnalis Floresa terus berusaha masuk ke ruangan, Sisilia memutuskan untuk membatalkan agenda wawancara, kendati sejumlah jurnalis lain telah masuk.
Namun para jurnalis memilih bertahan menunggu Marhaen keluar.
“Selamat ya, saya ada undangan dari Kado Bajo,” kata Marhaen saat keluar, merujuk salah satu pusat perbelanjaan di depan Bandara Komodo, Labuan Bajo.
Ia lalu pergi meninggalkan para jurnalis.
Ditolak Sejak Awal
Kegiatan itu berlangsung saat BPO-LBF sedang menjadi sorotan karena berbagai langkah kontroversialnya, hal yang terus menjadi sorotan dalam berbagai liputan Floresa.
Terbaru, BPO-LBF melapor seorang warga Labuan Bajo yang memagari jalan menuju kawasan Parapuar yang dikelola lembaga itu karena lahannya digusur tanpa mendapat ganti rugi.
Kanisius Ludung, warga Desa Golo Bilas – bersebelahan dengan Racang Buka, memagari jalan di pintu masuk tersebut pada 5 Desember saat jalan itu sedang dikerjakan.
Kasus itupun berlanjut mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah.
Namun, Bupati Edistasius Endi kemudian ‘cuci tangan’ dan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BPO-LBF, yang lalu memilih melaporkan Kanisius ke polisi pada 9 Desember.
Ditemui Floresa usai pemeriksaan klarifikasi di Polres Manggarai Barat pada 15 Desember, Kanisius mengaku heran dan berkata “Saya yang punya lahan, saya yang dilaporkan.”
Pelaporan terhadap Kanisius hanyalah salah satu dari beragam kontroversi lembaga itu sejak dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Joko Widodo Nomor 32 tahun 2018.
Lembaga itu semula bernama Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores atau BOP-LBF. Perubahannya menjadi BPO-LBF berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.7 Tahun 2018.
Merujuk Perpres 32/2018, lembaga yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden itu diberikan kuasa otoritatif atas lahan seluas 400 hektare di Hutan Bowosie, Labuan Bajo, untuk diubah menjadi kawasan bisnis wisata, yang kini disebut Parapuar.
Lembaga itu juga diberi kewenangan koordinatif yang meliputi 10 kabupaten di Pulau Flores, Lembata hingga Alor, Provinsi NTT, ditambah dua kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Sape dan Lambu, Kabupaten Bima.
Setahun pasca terbentuk, pada 8 Mei 2019, Forum Masyarakat Peduli Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat menggelar demonstrasi menolak kehadirannya, dengan spanduk utama bertuliskan “Cabut Perpres Nomor 32 Tahun 2018, Bubarkan BOP”.
Selain mengkritisi posisi lembaga tersebut yang dinilai mengesampingkan peran pemerintah daerah dan warga setempat, Formapp juga mewanti-wanti potensi konflik agraria dalam pengelolaan lahan seluas 400 hektare di Hutan Bowosie.
Sebelumnya, protes publik ke lembaga itu dipicu rencana penerapan konsep pariwisata halal, yang ditolak berbagai pihak, termasuk Keuskupan Ruteng dan Gubernur NTT saat itu Victor Bungtilu Laiskodat.
Dalam sebuah sosialisasi di Hotel Sylvia Labuan Bajo, Shana Fatina, Direktur BOP kala itu berkata konsep wisata halal “diharapkan dapat membantu peningkatan kunjungan wisatawan dan memperluas pangsa pasar Labuan Bajo, khususnya bagi wisatawan Muslim.”
Berbagai protes publik itu direspons Presiden Jokowi. Dalam kunjungannya ke Labuan Bajo pada 10 Juli 2019, Jokowi mengatakan akan membubarkan BOP jika keberadaannya tidak memberikan manfaat untuk masyarakat.
“Saya sampaikan, kalau (BOP) tidak (berguna) stop. Gampang, Karena di sini juga ada bupati gubernur untuk apa? (Kewenangan koordinasi diberikan kepada) kepala daerah,” kata ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.
Kontroversi BPO-LBF berlanjut pada 2021, ketika lembaga itu memublikasikan rancangan proyek pusat bisnis wisata di Hutan Bowosie.
Dalam sebuah dokumen yang diperoleh Floresa, lembaga itu mengumumkan skema penghapusan hutan menjadi “kawasan bukan hutan” dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPSWA). Selain itu juga skema Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDA) di atas lahan seluas 400 hektar tersebut.
Di lahan tersebut, BPO-LBF berencana mendirikan empat distrik pembangunan infrastruktur yakni Cultural District, Leisure District, Wildlife District, dan Adventure District.
Di dalam empat distrik itu, akan dibangun sejumlah fasilitas, seperti Hotel dan Mice (168 kamar), Family Hotel Resort (113 kamar: 17 Bungalow dan 96 Kamar), High-End Resort (155 kamar: 29 Bungalow dan 126 Kamar), dan High-End Glamping (Hotel Glamour Camping) dengan perkiraan jumlah kamar 25 kamar.
Pada April 2022, proyek tersebut mulai dikerjakan. Namun penggusuran jalan masuk dari Tuke Tai Kaba diprotes warga dari Komunitas Racang Buka, beralasan proyek itu menggusur lahan pemukiman dan pertanian mereka sejak dekade 1990-an.
Tujuh ratusan warga Racang Buka telah menempati 150 hektare lahan di kawasan hutan itu, yang proses legalisasinya belum diselesaikan pemerintah. Mereka hanya diberikan pembebasan lahan seluas 38 hektare melalui SK Menteri Kehutanan pada 2016.
Namun saat lembaga itu masuk pada 2018, bagian lain dari 150 hektare lahan milik warga juga masuk dalam 400 hektare yang berada di bawah penguasaan BPO-LBF.
Seorang warga sempat ditangkap polisi dari Polres Mabar dalam aksi pengadangan alat berat pada 21 April 2022.
“Pak Jokowi Bunuh Sekalian Saja Kami Daripada Perintah BPO-LBF Kuasai Kebun Kami,” dan “Bunuh dan Tembak Saja Warga Bowosie Pak Jokowi”, demikian isi beberapa poster warga dalam aksi lanjutan empat hari berselang.
Mengabaikan protes berulang warga, lembaga itu ngotot melakukan penggusuran dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Pembangunan jalan, termasuk pengaspalan itupun mencapai puncak Hutan Bowosie pada Oktober 2022.
Pada September 2022 BPO-LBF mempromosikan kawasan wisata baru itu dengan nama Parapuar, yang hingga kini bekas hutan di puncaknya menjadi lokasi pameran seni dan festival musik.
Lokasi itu juga kerap dikunjungi menteri dan pejabat negara lainnya, di antaranya Sandiaga Salahuddin Uno, eks Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Namun perlawanan warga Racang Buka tidak berhenti.
Pada November 2022, perwakilan warga mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, di mana mereka menyatakan akan meningkatkan eskalasi perlawanan terhadap penguasaan lahan oleh BPO-LBF.
Namun janji pembentukan Panitia Kerja DPR merespons masalah tersebut hingga kini belum terealisasi.
Kontroversi lainnya terjadi pada Juni 2023, ketika Polres Manggarai Barat menyelidiki dugaan korupsi proyek budidaya sayuran hidroponik yang dibangun lembaga itu dan dibiarkan telantar usai panen perdana pada pertengahan 2021.
Padahal lembaga itu sudah mengampanyekan proyek di Kaper, Desa Golo Bilas itu sebagai salah satu strategi untuk menopang sektor agrowisata melalui teknologi pertanian di Labuan Bajo.
Rusak Ekosistem dan Sebabkan Banjir Bandang
Jalan mulus lembaga warisan Jokowi itu menguasai Hutan Bowosie berlanjut pada September 2023, di mana Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) seluas 129,609 hektare.
“Inilah yang menjadi tugas utama yang diberikan Pak Presiden kepada kami, bagaimana memberikan legal certainty kepada para investor yang datang, untuk dengan senang hati, nyaman dan dengan kepastian berinvestasi di Indonesia,” kata Raja Juli kala itu.
Ia kini menjadi Menteri Kehutanan dan banyak disorot terkait bencana longsor dan banjir di Sumatra yang disinyalir karena penggelontoran izin penguasaan hutan oleh perusahaan.
Selain ditentang warga Racang Buka, manuver pemerintah itu terus dikritisi aktivis dan pegiat lingkungan yang khawatir dampaknya bagi keseimbangan ekosistem, mengingat kawasan itu merupakan bagian dari bentang hutan yang menopang sumber air bagi Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya.
Kajian lembaga riset Sunspirit for Justice and Peace menemukan terdapat 11 mata air yang bersumber di kawasan karst itu, yakni Mata Air Wae Nahi, Sernaru, Ujung Sawah Sernaru dan Kampung Lancang.
Selain itu Mata Air Wae Kesambi, Pasar Baru, Wae Kelambu, Wae Mata, Wae Mata Belakang Seminari, mata air Ujung Bandara/Binongko dan Seminari Ketentang.
Sementara itu, Sungai Wae Mese yang menjadi sumber utama sistem penyediaan air minum untuk Kota Labuan Bajo juga berada di sisi hutan Bowosie. Presiden Joko Widodo meresmikan SPAM Wae Mese II di lokasi itu pada 22 Juli 2022.
Selain penyedia air, Hutan Bowosie juga menjadi habitat burung kehicap Flores (Monarcha sacerdotum), gagak flores (Corfus florensis) dan serindit Flores (Loriculus flosculus).
Aktivis lingkungan Doni Parera yang diwawancarai Floresa pada Oktober 2022 menyatakan, alih fungsi kawasan hutan itu tetap merupakan bom waktu bagi krisis ekologi yang mengancam Labuan Bajo.
“Negara dalam hal ini BPO-LBF menjadi monster bagi rakyat dan malaikat bagi pemodal”, katanya, dan penghancuran Hutan Bowosie adalah “fakta paling telanjang di mana negara lebih berpihak kepada pemodal besar daripada kepada rakyat kebanyakan.”
Kekhawatiran itu terbukti pada April 2023, di banjir melanda rumah-rumah warga di lereng Hutan Bowosie, termasuk warga Racang Buka. Banjir yang cukup besar juga terjadi awal tahun ini usai hujan hanya tiga jam.
Sementara warga terus memprotes penguasaan lahan dan aktivis lingkungan mewanti-wanti kemungkinan bencana yang lebih besar, BPO-LBF hingga kini ngotot mempromosikan kawasan itu kepada investor.
Beberapa perusahaan yang siap berinvestasi misalnya Eiger Adventure, Kaliwatu, Sudamala Group dan Komodo Shuttle.
Eiger, perusahaan yang memproduksi pakaian dan peralatan rekreasi alam itu menyatakan akan membangun toko Eiger Hill Flagship Store Parapuar dan kafe yang dinamai Eiger Coffee.
Kontroversi lain BPO-LBF terjadi pada Mei, di mana para pekerja yang membangun jalan di pintu masuk Parapuar memprotes karena tidak mendapat upah dari kontraktor.
Heri Jem, anggota Komunitas Racang Buka berkata, meski BPO-LBF telah mengantongi sertifikat, “kami tidak mau peduli.”
Kalaupun nanti investor bekerja di lahan itu, “kami juga tetap kerja,” katanya.
“Sejak awal, kami sudah menolak pembangunan Parapuar karena lahan yang dikuasai BPO-LBF adalah ruang hidup dan tempat kami bercocok tanam,” katanya.
“Kami tidak menolak pariwisata, tetapi jangan sampai ada warga yang dikorbankan,” tambahnya.
Venansius Darung berkontribusi dalam laporan ini
Editor: Anno Susabun
