Ruteng, Floresa.co – Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai mendesak pemerintah daerah (Pemda) agar mengendalikan harga komoditas di Manggarai – Flores.
Mereka juga mendesak pemerintah agar segera membuat peraturan daerah sebagai upaya perlindungan dan pemberdayaan petani.
Riset yang dilakukan organisasi kemahasiswaan ini menemukan, harga komoditi di Manggarai mengalami penurunan dan tidak berpihak pada ekonomi rakyat.
Dalam pernyataan sikap tertulis GMNI Cabang Manggarai yang salinannya diterima Floresa.co, Rabu 27 April 2016, menjelaskan kenyataan harga komoditi rendah di daerah itu saat ini merujuk pada hasil wawancara dengan sejumlah petani.
Dari hasil wawancara dengan sejumlah petani itu, demikian tulis GMNI, harga komoditi kopi pada bulan Februari sebesar Rp 30.000/kg dan turun menjadi menjadi Rp 25.000/kg pada April 2016.
Demikian juga Kemiri. Harganya turun Rp 18.000/kg, kini menjadi Rp 12.500/kg. Coklat dari harga Rp 23.000/kg sekarang turun harga menjadi Rp 20.000/kg.
“Termasuk bahan-bahan komoditi lainnya juga ikut turun,” tulis GMNI dalam pernyataan sikap yang ditanda tangani Fabianus Apul, Ketua dan Herman Hasu, Sekretaris itu.
Melihat kondisi demikian, GMNI menyebutkan, para petani saat ini mengalami ketidakadilan.
“Para pengusaha lokal yang memasuki pasar tanpa ada pengendalian dari pemerintah untuk memberikan harga normal bagi petani,” tegas GMNI.
Padahal menurut mereka, berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 pasal 3 poin d sudah mengatur jelas bahwa para petani mesti dilindungi dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.
Selanjutnya pula, dalam pasal 7 ayat (2) poin b dan c UU ini mengamanahkan agar kepastian usaha dan harga komoditas mesti diatur.
Sebagai langkah konkret terkait riset ini, GMNI melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Manggarai.
Di kantor dewan, puluhan aktivis mahasiswa ini diterima oleh Rafael Nanggur, Ketua Komisi B DPRD Manggarai.
Di depan para aktivis Rafael menjelaskan, faktor yang mempengaruhi harga. Menurutnya, menurunnya komoditi salah satunya disebabkan kualitas produk yang masih rendah. Kualitas komoditi di Manggarai belum mengikuti keinginan pasar.
Selain itu, sumber daya manusia petani Manggarai masih sangat rendah untuk memahami seluruh anjuran pemerintah terkait pengembangan dan cara produksi yang baik agar mendapatkan kualitas barang komoditi yang sesuai dengan keinginan pasar.
“Kita mesti tau juga hukum permintaan dan penawaran. Sebagai bukti pemerintah memperhatikan petani yaitu dengan membuka BP2KP,” ujar Rafael.
Dijelaskannya, instansi ini khusus untuk membantu para petani termasuk cara memproleh barang komoditi yang berkualitas. “Hanya memang tidak menutup kemungkinan jika ada PPL yang jarang melakukan pendampingan kelompok tani masyarakat. Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita kedepan,”kata anggota DPRD PDI-Perjuangan itu.
Melihat kondisi ini pula, pihak DPRD Manggarai berencana akan mendatangkan alat-alat produksi agar memperoleh hasil yang berkualitas. (Ardy Abba/Floresa)
