Floresa.co – Warga Wae Sano, Desa Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat [Mabar], Nusa Tenggara Timur [NTT] masih menunggu kehadiran Bank Dunia di kampung mereka untuk membahas masalah proyek geothermal yang kabarnya akan segera dieksekusi pada awal tahun 2022.
Hal itu mereka sampaikan setelah sebelumnya, mereka telah menulis surat menyatakan penolakan terhadap proyek itu. Bank Dunia pernah membalas surat itu dan berjanji akan bertatap muka.
Bank Dunia ialah pendana proyek tersebut. Sementara itu, pihak yang menjalankannya ialah PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Geo Dipa Energi.
“Pernyataan dari Bank Dunia bahwa mereka akan mendatangi kami setelah covid ini mereda,” kata Petrus Lapur, salah satu warga penolak proyek tersebut di hadapan Pejabat Kantor Staf Presiden [KSP] yang datang ke Wae Sano pada Kamis, 23 September 2021 lalu.
BACA: Proyek Geothermal Wae Sano Terus Dipaksakan, Warga Surati Bank Dunia dan New Zealand Aid
Selain Yando yang merupakan pakar antropologi serta peneliti pada Pusat Etnografi Komunitas Adat di Yogyakarta itu, hadiri juga Camat Sano Nggoang, Syprianus Silfis; Plt Kepala Desa Wae Sano; Perwakilan PT Geo Dipa Energi, John Sinurat; serta tiga orang Tim Komite Bersama yang dibentuk dari hasil MoU antara Keuskupan Ruteng dengan Kementerian ESDM.
Kehadiran mereka untuk mengadakan pertemuan dengan warga pemilik lahan di Well Pad B proyek itu yang terletak di Kampung Nunang. Sementara titik lainnya, terletak di Kampung Lempe dan Dasak.
Petrus menyampaikan, harapan kehadiran Bank Dunia itu juga telah ia sampaikan kepada Bupati Mabar, Edistasius Endi yang menemuinya secara pribadi di kediamannya di Kampung Dasak pada suatu malam pada Mei lalu.
“Kepada Bupati Manggarai Barat juga, saya secara pribadi [sudah saya sampaikan] saat dia mendatangi rumah saya. Saya beritahukan bahwa kami sedang menunggu kehadiran Bank Dunia untuk berbicara langsung dengan kami,” tuturnya.
BACA: Surat Uskup Ruteng Terkait Geothermal Picu Protes Warga Wae Sano
Janji Bank Dunia untuk bertatap muka dengan warga Wae Sano disampaikan melalui surat yang mereka kirimkan kepada pada 30 Juni 2020 lalu.
Surat itu merupakan balasan atas surat yang dikirimkan warga tiga bulan sebelumnya, yakni pada Maret 2020 di mana isinya melaporkan PT Sarana Multi Infrastruktur yang memaksakan proyek tersebut di tengah penolakan warga.
“Kami telah menawarkan untuk melakukan diskusi secara virtual/online dengan Bapak/Ibu saat wabah Covid-19 masih tetap berlangsung, namun Bapak/Ibu lebih berkenan untuk melakukan diskusi tatap muka langsung,” demikian kutipan surat tersebut.
“Adapun matriks tanggan ini kami persiapkan berdasarkan informasi yang tersedia meskipun, walaupun kami sebenarnya berharap untuk dapat berdialog langsung dengan Bapak/Ibu dalam penyusunan matriks ini,” demikian bunyi kutipan lainnya.
“Besar harapan kami untuk tetap dapat berdialog dan mendapatkan masukan dari Bapak/Ibu, dan menjadi perhatiannya bahwa kami selalu memberikan perhatian penuh atas hal ini,” demikian ditambahkan.
Petrus menilai bahwa proyek geothermal dan semua upaya yang telah dilakukan pemerintah dan perusahaan selama beberapa tahun terakhir ini sudah melecehkan, merampas hak dan membuat mereka tidak nyaman.
BACA: Catatan Pertemuan Antara Pemerintah dan Perusahaan dengan Pemilik Lahan Proyek Geothermal Wae Sano, Pihak Kantor Staf Presiden Tampil Sebagai Pembicara
“[Proyek ini] merupakan bentuk pelecehan terhadap kami, perampasan terhadap hak kami dan beberapa macam hal yang tidak pernah memang kami inginkan jauh sebelumnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa geothermal, mereka masih bisa hidup. Wae Sano, katanya tempat yang sudah sangat nyaman untuk mereka melangsungkan hidup.
“Kami tolak. Kami aman di sini. Karena kami sudah mendapatkan segalanya dari kampung ini. Bahkan sudah jauh sebelum generasi kami. Turun-temurun, sampai kapan pun,” tegasnya di hadapan Yando Zakaria dan timnya.
ARJ/Floresa
