Memikirkan Ulang Strategi Melawan Pencaplokan Sumber Daya dalam Pariwisata Super Premium di Flores

Di tengah penetrasi kapitalisme melalui berbagai kebijakan pembangunan oleh pemerintah di sektor pariwisata di Flores, diperlukan usaha untuk memikirkan dan menata kembali strategi kekuatan rakyat

Oleh: Flau de Lete

Selain harus berjuang untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan krisis mendalam pada sektor ekonomi pariwisata, warga dan lebih khusus pelaku pariwisata di Flores, NTT harus berhadapan dengan krisis laten dalam model pembangunan pariwisata yang dijalankan pemerintah saat ini. 

Sebelum pandemi, pariwisata di Labuan Bajo sudah mulai gencar dimonopoli oleh gerombolan pengusaha yang mengandalkan kedekatan dengan kekuasaan demi akumulasi keuntungan ekonomi. Monopoli itu mencakup baik kepemilikan terhadap sumber daya dan peluang-peluang strategis, maupun akses dan pemanfaatannya. Monopoli itu difasilitasi oleh peran negara, yang alih-alih memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, justru hadir sebagai institusi penghubung dalam hal penyediaan produk hukum dan kebijakan yang tidak jarang menjadi biang kerok dari konflik dan peminggiran warga setempat. 

Proses peminggiran warga seperti ini menimbulkan protes yang keras dari publik. Perlawanan telah berlangsung lama akibat akumulasi kekecewaan atas berbagai kebijakan. Beberapa di antaranya adalah  privatisasi Pantai Pede – satu-satunya pantai yang beberapa tahun lalu masih bisa diakses bebas oleh publik di Labuan Bajo, proyek geothermal yang mengancam ruang hidup warga di Wae Sano, penggusuran 400 hektar kawasan Hutan Bowosie, serta upaya-upaya penyingkiran ‘Ata Modo’ dengan merusak kelangsungan relasi historis antara satwa Komodo dan Ata Modo itu sendiri. Yang terbaru adalah perlawanan warga di akhir Juli dan Agustus 2022, sebagai respon atas kebijakan pemerintah menaikkan secara drastis tarif masuk Pulau Komodo dan Padar dari 150 ribu menjadi 3,75 juta yang dimonopoli oleh PT Flobamor, sebuah perusahan milik provinsi/

Merespon gelombang perlawanan massa rakyat terhadap kebijakan-kebijakan itu, pemerintah tidak berusaha mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi. Yang dilakukan malah memobilisasi aparat keamanan merepresi gerakan kritis warga. Itu misalnya terjadi saat 1.000 aparat dikerahkan untuk merepresi pelaku wisata yang menggelar aksi mogok pada 1 Agustus 2022, di mana puluhan orang ditangkap dan sempat ditahan berjam-jam di kantor polisi. Sebelumnya, aparat juga dikerahkan untuk menghadapi protes warga menentang penggusuran jalan ke kawasan Hutan Bowosie.

Kendati karena perlawanan seperti itu ada respons dari pemerintah, namun hanya bersifat sementara. Terkait kenaikan tarif masuk ke TN Komodo misalnya, pelaksanaanya ditunda ke tahun depan. Namun, pemerintah belum memiliki skema pengelolaan pariwisata yang benar-benar memenuhi agenda keadilan dan penguatan ekonomi bagi warga, sebagaimana yang menjadi substansi dari aspirasi warga dan kelompok sipil.

Di tengah intensifnya penetrasi model pembangunan kapitalisme yang bekerja melalui negara dalam pembangunan pariwisata di Flores yang disertai dengan mobilisasi aparat keamanan demi mengamankan model pembangunan kapitalistik seperti itu, diperlukan peningkatan perlawanan rakyat di masa mendatang. 

Daya rusak kapitalisme hanya dapat dicegah, atau minimal dikurangi, dengan mengintensifkan gerakan perlawanan.

Hemat saya, strategi perlawanan warga perlu diperkuat dengan bertumpu pada seluruh elemen yang terpinggirkan dalam aliansi dengan gerakan-gerakan kritis progresif. Dalam hal ini,  masyarakat adat (seperti Ata Modo dan Ata Wae Sano), buruh pariwisata (karyawan hotel dan restoran), pelaku wisata (pengusaha kecil), petani (buruh tani sampai petani kecil), para nelayan kecil perlu secara taktis membangun aliansi bersama kaum intelektual progresif, agamawan progresif dan seluruh elemen tertindas atau kelompok-kelompok strategis dalam jaringan yang lebih luas. 

Melihat Peran Negara

Upaya merumuskan ulang strategi perlawanan yang bertumpu pada aliansi strategis seperti itu sangat urgen, terutama jika kita mencermati kembali di mana posisi negara dalam sejarah panjang pembangunan di Indonesia secara umum, dan pembangunan pariwisata di Flores secara khusus. 

Potret kehadiran institusi negara di Nusantara saat ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan Friedrich Engels melalui karyanya Origin of family, private property, and state. Engels mengelaborasi kontradiksi antagonisme ´tak terdamaikan´dalam sejarah antara kelas penindas dan kelas yang ditindas yang menemui ekspresinya dalam praktek kolonial oleh sejumlah negara imperial (hal 61-65). Sejalan dengan itu, Vladimir Lenin dalam karya State and Revolution menegaskan bahwa negara adalah produk dan manifestasi dari ´tak terdamaikannya´ antagonisme-antagonisme kelas (hal 8). 

Dalam konteks sejarah Indonesia, pada mulanya negara hadir dan dijalankan demi memenuhi agenda-agenda progresif melawan kekuatan kolonial dan imperialisme barat. Namun kemudian, di tengah perjalanannya menuntaskan agenda- agenda demokratik dan keluar dari ketertinggalan semi-feodal, negara justru dilikuidasi dan disetir oleh kekuatan anti progresif.  Singkatnya dalam memahami secara sederhana proses historis ini, dapat disimpulkan bahwa negara bukanlah suatu institusi bersifat netral. Marx dalam German Ideology dengan jelas menekankan negara beserta seperangkat hukum di dalamnya adalah instrumen untuk menindas kelas lainnya (bab tentang The Relation of State and Law to Property).

Persis di sini dapat dipahami bahwa negara tidak akan pernah netral sampai kapanpun selama masih didominasi logika kapital, kecuali negara dijalankan oleh kepimpinan yang memihak pada agenda-agenda progresif. Dalam sepak terjangnya, kekuatan pada masa Orde Baru misalnya berhasil melikuidasi kekuatan progresif, dengan menggunakan negara untuk melakukan berbagai tindakan anti demokratik dalam penguasaan sejumlah besar lahan maupun melakukan skema pembukaan ruang bagi masuknya investasi seluas-luasnya di hampir seluruh pelosok republik.

Dalam konteks pariwisata Flores, agenda pembangunan yang ditawarkan oleh negara selama Orde Baru itu juga telah bercampur baur dengan upaya untuk menguasai warga setempat. Upaya ini bahkan telah dimulai sejak pembentukan Taman Nasional Komodo di tahun 1980. Saat itu pemerintahan Orde Baru nyaris memindahkan penduduk kampung Komodo. Namun upaya ini mendapat penolakan keras dari penduduk kampung hingga akhirnya tetap hidup menempati Pulau Komodo hingga saat ini.

Belakangan ini upaya penyingkiran yang diinisiasi oleh negara kembali diulang oleh rezim yang sedang berkuasa. Merski berbeda rezim, tapi polanya serupa. Ruang gerak investasi destruktif dibuka selebar-lebarnya melalui perwakilan institusi negara seperti berbagai kementerian dan lembaga, serta secara khusus Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPO- LBF), sementara warga terus disingkirkan. 

Kekuatan Rakyat Marjinal

Di tengah penetrasi kapitalisme melalui berbagai kebijakan pembangunan oleh pemerintah di sektor pariwisata di Flores, diperlukan usaha untuk memikirkan dan menata kembali strategi kekuatan rakyat. Selain terus mengupayakan perlawanan melalui advokasi dan upaya-upaya alternatif seperti penguatan basis komunitas, rakyat juga perlu memiliki dewan, organisasi atau komite mereka sendiri yang bersifat independen. Karena, bagaimanapun, adalah rakyat sendiri yang selalu akhirnya menjadi lapisan yang paling menderita kehilangan hak-hak paling mendasar untuk menyambung hidup.

Dalam pembentukan dewan rakyat itu, penting untuk secara kritis mengidentifikasi siapa itu rakyat. Sebab, bahkan para politisi tengik dan pengusaha busuk pun dapat mengaku dengan lantang sebagai rakyat atau berbicara atas nama rakyat. Dewan, organisasi, atau komite gerakan rakyat itu seharusnya tidak menyertakan pemimpin semacam ini. Dalam membangun gerakan atau menentukan aliansi dalam gerakan, berbagai bentuk kooptasi dan kompromi kerap terjadi akibat ketidakjelasan dalam melihat siapa domba maupun siapa aktor aktor serigala berbulu domba.

Penting dicatat bahwa kekuatan hanya ada pada aliansi pelaku pariwisata kecil, karyawan hotel maupun restoran, buruh tani sekaligus petani kecil, elemen intelektual progresif, kelompok agamawan progresif, para nelayan, dan masyarakat adat yang tersingkirkan seperti orang orang Wae Sano dan Ata Modo.

Agenda perjuangan rakyat hari ini perlu difokuskan pada pembangunan kekuatan akar rumput secara mandiri. Misalnya usaha pembentukan serikat buruh bagi pekerja hotel maupun restoran, pendirian organisasi independen tani yang terdiri dari buruh tani dan petani kecil, pendirian organisasi adat independen yang berisi masyarakat adat marjinal, dan pembentukan organisasi yang terdiri dari nelayan kecil. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penguatan aliansi dengan seluruh elemen tertindas di daerah lain.

Sudah saatnya rakyat berhenti berharap akan belas kasihan negara yang dikontrol oleh segerombolan kapitalis nasional. Kekuatan sebenarnya terletak pada keberanian rakyat marjinal untuk berdiri di kaki sendiri.

Flau de lete adalah seorang buruh di Labuan Bajo 

Analisis Lainnya

Mengapa Dukungan Sekolah dan Daerah Jadi Kunci dalam Program Guru Penggerak?

Dengan mengambil contoh di Kabupaten Manggarai Timur, penulis yang adalah birokrat di kabupaten itu dan fasilitator nasional Program Guru Penggerak menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari sekolah dan daerah dalam memperbaiki mutu pendidikan lewat program ini.

Pelajaran dari Perjuangan Warga Flores Melawan Pembangunan yang Kapitalistik

Dari perlawanan terhadap kebijakan di Taman Nasional Komodo, proyek geothermal di Wae Sano dan tambang di Desa Satar Punda, gerakan warga memberi pelajaran penting, tidak saja untuk konteks kasus lainnya di Flores, tapi juga di Indonesia

Gangguan Jiwa di NTT: Tidak Sekedar Masalah Mental Individu, Tapi Bagian dari Masalah Struktural

Kegagalan mengidentifikasi akar persoalan isu kejiwaan yakni sebatas sebagai persoalan internal individu berujung pada penarikan kesimpulan bahwa hanya individu itu sendiri yang dapat menyelamatkan nasibnya.

Proyek Infrastruktur yang Amburadul di Labuan Bajo; Tidak Menjawab Masalah, Tanpa Perencanaan yang Matang

Butuh evaluasi serius terhadap berbagai macam proyek infrastruktur yang amburadul, agar tidak tidak hanya jadi bancakan dari orang-orang pusat dan mitra mereka di daerah yang sekedar mau mencari untung, tanpa peduli soal kualitas dan manfaatnya.

Ilusi Janji Kesejahteraan Pemprov NTT untuk Warga Besipae

Aksi pembongkaran rumah-rumah warga di Besipae adalah potret dari kuasa eksklusi, entah melalui regulasi, pemaksaan, pasar maupun legitimasi yang dipraktikkan secara vulgar oleh pemerintah dan aparat keamanan. 

Penyingkiran Warga Besipae: Arogansi Kekuasaan yang Mencederai Demokrasi

Pada kasus Besipae kita melihat gejala praktik kekerasan, kebijakan kapitalistik dan kebangkitan totaliterianisme negara di NTT. Aparat pemerintah memakai kekuasaannya untuk memaksa warga menerima segala tindak-tanduk kekerasan itu sebagai sesuatu yang biasa dan normal.

Gubernur NTT Harus Buka Ruang Dialog dengan Warga Besipae

"Menggusur rumah-rumah warga Besipae tanpa melihat kebutuhan mereka tentu merupakan sebuah bentuk kekejaman. Selain itu, pengerahan aparat bersenjata tak lain merupakan cerminan watak premanisme dan totaliter penguasa terhadap rakyat."

Merawat Kehidupan di Laut Sawu

Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) di Laut Sawu tidak hanya tentang melindungi ekosistem dan jalur migrasi mamalia laut, tetapi juga mesti turut mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat pesisir, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.