Oleh: Polykarp Ulin Agan
Dalam karyanya Penelopes Schiff (2025), Ulrike Draesner menafsir ulang kisah Odysseus. Ia tidak menggambarkan tokoh dalam mitologi Yunani kuno itu sebagai pahlawan yang gagah perkasa seperti dalam epos yang telah bertahan ribuan tahun.
Odysseus dalam karya Draesner adalah lelaki yang pulang membawa trauma dan kekerasan. Ia bukan pahlawan yang sarat kisah kehormatan, melainkan sebagai insan penuh luka yang tak pantas dipeluk sebagai “penyelamat.”
Sementara itu, Penelope yang selama ini hanya dikenang sebagai istri setia yang menenun sambil menanti tampil sebagai sosok yang sadar dan memilih.
Ia bahkan menolak kehadiran Odysseus dan lebih memilih berlayar bersama seratus perempuan lainnya menuju dunia yang lebih bebas dari kekuasaan patriarki.
Karya Draesner ini menarik untuk kemudian membaca ulang praktik belis yang hidup dalam sebagian komunitas masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Belis merupakan pemberian harta dari laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai syarat pernikahan.
Kendati sebagai bagian dari warisan budaya, belis juga bisa dibaca sebagai praktik yang dipengaruhi oleh sistem patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam relasi dengan perempuan.
Dari Dominasi Maskulin ke Solidaritas Inklusif
Patriarki adalah istilah untuk menggambarkan sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.
Sistem ini menempatkan posisi perempuan lebih rendah dan seringkali menyebabkan ketidakadilan gender, marginalisasi, stereotip dan kekerasan.
Patriarki menghubungkan kekuasaan dengan maskulinitas, dominasi dengan kejayaan, serta ketaatan dan kepatuhan perempuan sebagai syarat kestabilan.
Menurut data UN Women (2024)- badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan-, satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan berbasis gender.
Celakanya, kekuasaan patriarki tidak hanya mempertahankan kekerasan ini, tetapi justru menormalisasinya dalam politik, ekonomi dan sosial. Di parlemen global misalnya, perempuan hanya mengisi 26,5% kursi (UN Women dan IPU, 2023).
Dalam sebuah sistem yang seharusnya menjunjung demokrasi, angka ini menunjukkan suatu ketimpangan yang harus segera diatasi.
Beruntung bahwa sejarah selalu menemukan dinamikanya sendiri. Hal ini tergambar jelas, ketika struktur yang selama ini dianggap mapan mulai diguncang oleh gelombang perlawanan yang tumbuh dari kesadaran kolektif dan pengalaman pahit.
Gerakan seperti #MeToo, Ni Una Menos di Amerika Latin, dan Women’s March di berbagai kota besar memberikan sebuah gambaran penuh pesona optimisme, betapa masyarakat semakin berani menantang struktur kekuasaan yang tidak adil.
Hal yang menarik adalah gerakan-gerakan ini bukan hanya memperjuangkan hak perempuan, melainkan juga berusaha mewujudkan demokrasi sejati, dimana tidak ada seorang pun yang disingkirkan karena gender, orientasi, kelas atau identitas.
Apa yang digambarkan oleh Ulrike Draesner tentang Penelope yang menolak Odysseus hendaknya dimengerti dalam koridor makna ini.
Penolakan Penelope bukan sekadar sebuah tindakan biasa, melainkan simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dibangun di atas luka, dominasi dan ketakutan.
Penelope mengajak kita untuk membangun sebuah paradigma baru—sebuah paradigma yang merancang kekuasaan yang berlandaskan pada hubungan, perawatan, dan solidaritas, bukan hierarki.
Tradisi Belis dan Gema Patriarki
Di NTT, tradisi belis sering diukir sebagai sebuah “prasasti penghormatan.” Tanpa sadar, di balik prasasti ini, tersembunyi sebuah logika patriarki yang mengukuhkan dominasi laki-laki dalam struktur sosial.
Dalam konteks patriarki, penentuan jumlah dan jenis belis sangat dipengaruhi oleh laki-laki atau saudara laki-laki dari pihak keluarga mempelai pria. Hal ini biasanya mempertimbangkan status sosial dan pendidikan calon pengantin perempuan.
Meskipun belis awalnya berfungsi sebagai penghargaan terhadap martabat perempuan, dalam praktiknya, patriarki menjadikannya sebagai beban atau bahkan dianggap sebagai “pembelian perempuan.”
Karena itu, alih-alih menjunjung harkat dan martabat kaum perempuan, tradisi ini justru menukar otonomi perempuan dengan nilai sosial dan ekonomi.
Pertukaran ini memaksanya untuk masuk dalam sebuah kontrak sosial yang menuntut kepatuhan dan pengabdian.
Jika demikian halnya, bukankah tradisi belis ini dapat menjadi kesempatan untuk melapangkan jalan menuju objektifikasi martabat tubuh?
Pertanyaan ini menjadi semacam duri dalam daging, terutama ketika menyimak kenyataan bahwa di NTT, kehormatan perempuan masih diukur berdasarkan keperawanan, kesuburan dan kesetiaan kepada suami.
Perempuan yang memilih untuk menempuh jalan di luar norma—seperti menunda pernikahan atau melanjutkan pendidikan—sering dihadapkan pada stigma sosial.
Objektifikasi martabat tubuh perempuan terus berlanjut dalam fenomena “kawin tangkap”. Menurut Komnas Perempuan, banyak kasus kekerasan berbasis adat di NTT justru berakar pada praktik ini.
Sayangnya, fenomena ini sering dibenarkan atas nama tradisi meskipun jelas-jelas melanggar hak-hak dasar perempuan.
Tubuh perempuan seakan-akan dikendalikan oleh norma adat, menjadikannya simbol kehormatan yang dapat dinegosiasikan.
Tradisi belis juga telah merambah hingga ke ranah pendidikan bagi kaum perempuan. Banyak keluarga enggan menyekolahkan anak perempuan hingga jenjang tinggi karena lebih memilih untuk “membelis“ mereka sebagai bentuk jaminan sosial.
Masalah ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan konstruksi budaya yang menempatkan perempuan di urutan kedua dalam tatanan kehidupan.
Perubahan Paradigmatis Tradisi Belis
Sebagaimana halnya Penelope yang menolak disematkan sebagai simbol kesetiaan yang bisu, perempuan-perempuan di NTT kini mulai menyulam ulang peran mereka dalam pusaran adat.
Salah satunya melalui program We Nexus yang dibentuk Forum Perempuan di desa-desa dampingan, beranggotakan perempuan dengan keterlibatan laki-laki sebagai bentuk dukungan. We Nexus bertujuan meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan konflik, dengan fokus pada kesetaraan gender.
Forum Perempuan ini aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dan perencanaan anggaran berperspektif gender (Save the Children, 2025).
Mereka bukan menolak tradisi, tetapi menafsir ulang maknanya dengan cara yang lebih adil dan setara.
Selain itu, di beberapa kampung, praktik belis simbolis mulai diadopsi. Belis bukan lagi dianggap “harga” perempuan, tetapi simbol persaudaraan antarkeluarga.
Praktik ini berkembang sebagai bentuk penghargaan terhadap ikatan sosial dan budaya yang kuat.
Dalam banyak kasus, belis digunakan untuk memperkuat hubungan antar suku atau keluarga, bukan untuk menilai derajat seorang perempuan.
Seiring waktu, masyarakat mulai melihat belis sebagai cara untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam hubungan sosial.
Perubahan paradigmatis ini mungkin tampak sunyi, tetapi nyata. Namun, seperti yang ditulis Draesner, dunia tak hanya membutuhkan pelayaran baru, tetapi juga keberanian untuk menanggalkan layar-layar usang yang telah lama membelenggu.
Polykarp Ulin Agan adalah Dosen Teologi Fundamental pada Sekolah Tinggi Teologi KHKT (Kölner Hochschule für Katholische Theologie), Keuskupan Agung Köln, Jerman.
Editor: Ryan Dagur