Floresa.co – Pensiunan polisi Marselis Sarimin Karrong, salah satu dari beberapa sosok yang disebut-sebut akan bertarung merebut kursi bupati Manggarai Timur meninggal pada 27 Februari, beberapa bulan sebelum penyelenggaraan Pilkada pada November mendatang.
Marselis adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [DPC PDIP] Manggarai Timur.
Ia menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Ruteng, Manggarai pada pukul 03.42 Wita dalam usia 63 tahun.
Menurut Sekretaris DPC PDIP Manggarai Timur, Gorgonius D Bajang, ia diduga mengalami serangan jantung.
Pada 26 Februari malam, kata Gorgonius, sempat ada diskusi dengan keluarganya, termasuk Yosep Tote, mantan Bupati Manggarai Timur perihal rencana membawa Marselis ke rumah sakit khusus jantung di Jakarta.
“Rencananya pagi ini pesawat ambulans datang. Namun, nyatanya sebelum berangkat pagi ini, Tuhan lebih dulu panggil beliau,” ujarnya pada 27 Februari pagi.
Ungkapan duka cita pun bermunculan di media sosial dan aplikasi percakapan digital menanggapi kabar ini.
Salah satunya adalah Andreas Hugo Parera, anggota DPR RI Fraksi PDIP.
Ia menulis kenangan tentang Marselis yang ia gambarkan sebagai sosok yang “tegas, disiplin, tetapi juga egaliter dan mengayomi.”
“Marselis membawa suasana baru di lingkungan partai moncong putih Manggarai Timur. Aktivitas politik maupun sosial kemasyarakatan partai pun menjadi lebih semarak di bawah kepemimpinan Marselis,” tulisnya.
Sementara Ferdy Hasiman, pemuda dan politisi asal Manggarai Timur menyatakan via Facebooknya, ini “sebuah kehilangan besar” bagi mereka yang mengenal dekat Marselis dan segenap simpatisannya.
“Sulit untuk mengikhlasakannya. Tetapi kita berdoa, agar segala usaha, karya dan baktinya akan diperhitungkan oleh pemilik kehidupan,” tulis Ferdy.
Dari Papua ke NTT
Nama Marselis tidaklah popular di kalangan warga di Manggarai Raya sebelum ia ditunjuk sebagai Kapolres Manggarai pada 2017, dengan wilayah tugas mencakup dua kabupaten – Manggarai dan Manggarai Timur.
Sejak menjadi polisi, Marselis, yang berasal dari Mukun, Kecamatan Kota Komba, memang mengabdi di sejumlah wilayah di Papua, wilayah ujung timur Indonesia yang masih terus dilanda konflik, dimana kelompok pro-kemerdekaan terus melakukan perlawanan.
Salah satunya lokasi dengan konflik yang terus memanas adalah di Kabupaten Puncak Jaya, tempat Marselis pernah mengabdi, baik sebagai Wakapolres [2008-2010] maupun sebagai Kapolres [2012-2016].
Dari Papua, pada pada paruh 2016, Marselis pindah ke NTTT, mengemban tugas sebagai Pamen Polda NTT.
Selanjutnya Kapolda NTT mengangkat Marselis sebagai Gadik Madya 9 SPN Polda NTT, tahun 2016-2017.
Tahun 2017, ia dimutasi sebagai Kapolres Manggarai. Mutasi itu terjadi pada masa kepemimpinan Kapolri, Muhammad Tito Karnavian, yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri.
Marselis dekat dengan Tito yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua pada 2012-2014.
Kepindahannya ke Manggarai kala itu terjadi menjelang Pilkada Manggarai Timur.
Jabatan Kapolres itu memang ia emban hanya beberapa bulan, karena digantikan oleh AKBP Cliffry Steiny Lapian pada Januari 2018. Ia pun dimutasi kembali sebagai Pamen Polda NTT.
Kontroversi Saat Jadi Kapolres Manggarai
Selama sebagai Kapolres Manggarai, Marselis beberapa kali mendapat sorotan, yang memicu polemik luas.
Salah satunya adalah terkait penertiban pertambangan rakyat galian C tidak berizin, dengan menangkap para warga penambang pasir di berbagai daerah di Manggarai dan Manggarai Timur.
Upaya itu memicu kritikan terhadap Marselis setelah laporan media, termasuk oleh Floresa, mengungkap bahwa ia juga punya tambang serupa di daerah Mondo, Kecamatan Borong, yang dijaga oleh anggotanya.
Penertiban para penambang ini juga ramai dibicarakan setelah mereka mengaku diminta menyerahkan uang kepada bawahan Marselis, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Manggarai, Iptu Aldo Febrianto, dengan janji mereka akan dibebaskan.
Selain itu adalah kasus tangkap tangan Iptu Aldo yang dilaporkan memeras direktur badan usaha milik daerah Manggarai, PT Manggarai Multi Investasi, Yus Mahu.
Dari laci meja Aldo pada 11 Desember 2017, polisi dari Polda NTT mengamankan uang Rp50 juta, yang diakui bersumber dari Yus.
Menanggapi kasus itu, Marselis menyebutnya telah melapor ke Tito. Ia bilang saat itu, Tito memberitahunya bahwa itu adalah badai kecil, hal yang kemudian memicu kritikan karena menilai ketidakseriusannya menanggapi masalah tersebut.
Iptu Aldo dimutasi saat kasus itu mencuat, menempati posisi baru sebagai Pama Yanma di Polda NTT, sementara informasi perkembangan penanganan kasusnya tidak lagi terungkap ke publik.
Selama menjadi Kapolres Manggarai, Marselis juga menghentikan pengusutan kasus pembangunan embung Wae Kebong di hutan lindung RTK 18 di Kecamatan Cibal. Langkahnya itu juga menuai kritik.
Pada 9 Desember 2019, dalam rangka Hari Anti Korupsi, Lembaga Pengkaji, Peneliti Demokrasi Masyarakat [LPPDM] menggelar aksi unjuk rasa di Ruteng, salah satunya menyoroti penghentian pengusutan kasus itu.
Ada insiden yang memicu perhatian ketika itu. Marselis, yang sudah berstatus mantan Kapolres, menghalang-halangi aksi.
Ia turun dari mobilnya yang lewat di dekat lokasi aksi, menghardik Marsel Nagus Ahang, Ketua LPPDM yang sementara berorasi, berkata kepadanya: “Kurang ajar kau ya. Kau, saya tuntut kau.”
Aksi Marselis merespons pernyataan Ahang yang mengkritik langkah polisi menghentikan pengusutan kasus itu, dengan menyebut Marselis sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.
Membidik Kursi Bupati
Semenjak sebagai Kapolres, Marselis sudah terlibat dalam urusan perjuangan menjadi bupati di Manggarai Timur.
Mutasinya kala itu ke Polres Manggarai oleh Tito, disinyalir sebagai upaya meloloskan misi menjadi bupati.
Rekomendasi dari PDIP untuknya sebagai calon bupati Manggarai Timur misalnya muncul saat ia masih sebagai polisi aktif.
Padahal, UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 Ayat (1) serta Surat Edaran Kapolri nomor: SE/7/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 melarang polisi untuk berpolitik praktis.
Pembicaraan sejumlah kontroversinya saat jadi Kapolres Manggarai pun mengiringi langkah Marselis saat bertarung dalam Pilkada 2018, berpasangan dengan Paskalis Sirajudin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Manggarai Timur kala itu.
Pencalonannya menggeser Wilibrodus Nurdin, Ketua DPC PDIP Manggarai Timur sekaligus mantan anggota dewan beberapa periode, yang sempat digadang-gadang sebagai kandidat dari PDIP.
Marselis dan Paskalis kalah dari Andreas Agas saat Pilkada yang diikuti enam pasangan calon.
Pada dua periode sebelumnya, Andreas menjadi wakil bupati, mendampingi Yosep Tote. Agas ketika itu berpasangan dengan Stefanus Jaghur.
Gagal sebagai bupati, dalam Konferensi Cabang PDIP 2019, ia dipilih sebagai Ketua DPC PDIP Manggarai Timur.
Nama Marselis disebut-sebut akan dicalonkan lagi oleh partainya sebagai kandidat bupati Manggarai Timur pada Pilkada serentak November mendatang.
Ia telah rajin berkeliling ke wilayah kabupaten itu, termasuk selama persiapan menjelang Pemilu 14 Februari.
Dalam sejumlah acara adat para calon legislatif partainya untuk persiapan bertarung dalam Pemilu, ia hadir sembari mensosialisasikan rencana untuk maju.
Ia termasuk salah satu saingan kuat untuk Agas, yang berencana maju lagi untuk periode kedua. Calon bupati lain yang disebut-sebut adalah Siprianus Habur, wakil bupati saat ini.
Siprianus mengemban jabatannya setelah dipilih DPRD Manggarai Timur pada 2022, menggantikan Stefanus Jaghur yang meninggal.
Dengan meninggalnya Marselis, kini menjadi tanda tanya perihal siapa yang mendapat sokongan PDIP dalam Pilkada Manggarai Timur November mendatang.
Editor: Ryan Dagur
