Ibu Lidya pun berkilah. “Saya bukan orang legal ya Pak!” Lalu ia menceritakan kesulitan proses yang dilewati pihak PT SIM.
“Kita bukan bicara langkah atau proses, tapi kita bicara waktu. Itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan waktu” tegas Theo.
Tak lama setelah Kadis Pariwisata mencecar dokumen PT. SIM, pertemuan koordinasi tersebut akhirnya ditutup. Pada Kesempatan terakhir, pernyataan BLH juga diungkapkan.
Sekretaris BLH, Gusti Rinus mengatakan, salah satu poin penting dalam pertimbangan dokumen UKL dan UPL adalah tidak mengganggu nilai-nilai sosial dan pandangan masyarakat.
“Berangkat dari persoalan-persoalan dan masukan-masukan yang sudah diungkapkan, saya selaku ketua tim teknis, merekomendasikan bahwa sebaiknya dibatalkan”, ujarnya.
Lalu, pertemuan tersebut diakhiri dengan penandatanganan surat rekomendasi hasil pertemuan.
Dari poin-poin yang dihasilkan, langkah PT SIM dalam mengelolah pantai Pede sudah seharusnya di ujung tanduk. Akan tetapi, melihat upaya yang terus dilakukan selama ini, PT SIM tampak tak pantang mundur.
Mungkinkah PT SIM akan segera angkat kaki dari pantai Pede? Atau usaha macam apalagi yang dapat dilakukan PT SIM?
