Dalam kesempatan memberikan pandangan para akademisi, Naji, mewakili IRE Yogyakarta mengatakan bahwa pemerintah daerah merupakan simpul yang bertugas mengatur proses internalisasi substansi dan filosofi pengalokasian dana desa.
“Daerah harus mampu memberikan pengakuan. Simpul daerah akan gagal apabila tidak mampu memberikan stimulus kerja pada desa”.
Selain itu, Risky Hadur mewakili KESA memberikan pandangannya bahwa realita desa di Manggarai Timur membutuhkan pengembangan kapasitas dalam dimensi pemberdayaan perangkat dan masyarakat desa.
“Pengalaman empirik waktu KESA turun di desa Bangka Kantar pertengahan (tahun) 2016 kemarin, banyak desa yang tidak mampu membuat APBDes. Akhirnya larinya (dipecahkan) di BPMPD. Kemandirian desa jadi tergerus, Pemda pun kebingungan pembagian kerjanya sama Pemdes. Fungsi koordinasi tidak akan berjalan kalo sistemnya tidak jalan”, ujar Risky.
Di tempat lain, Agus Budiarta sebagai perwakilan warga Manggarai Timur di Yogyakarta menyesalkan agenda studi banding DPRD Manggarai Timur tidak melibatkan mahasiswa Manggarai Timur dalam skala besar.
“eta ulu keta ite, neka rabo (Hormat yang setinggi- tingginya, maaf). Kami kecewa ya tidak dihubungi jauh- jauh hari untuk pertemuan begini. Kalau tidak kan kita bisa buat forum lebih besar”, ungkap Agus.
Agus pun berpendapat bahwa akan lebih baik ketika studi tentang desa tersebut melibatkan seluruh kepala desa secara langsung sehingga lebih efektif.
Menanggapi pernyataan Agus, Wakil Ketua DPRD Gorgonius Drepla Bajang menginformasikan bahwa penguatan kapasitas pemerintah desa sudah dirancanakan, menunggu waktu realisasinya.
Diskusi singkat ini diakhiri pada pukul 17.32 WIB dengan melakukan pose bersama di taman Fakultas Fisipol UGM. Selanjutya, DPRD Komisi A dan perwakilan BPMPD Manggarai Timur meningglkan Yogyakarta pada Rabu (23/3) padda pukul 06.00 WIB melalui bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta. (Laporan Kelompok Studi Tentang Desa/PTD/Floresa)
