Borong, Floresa.co – Tujuh belas Agustus 2018, tepat 73 tahun Indonesia merdeka. Namun di tengah riuh-renda dan gegap gempita di panggung upacara bendera, terdengar jeritan rakyat di Kecamatan Elar Selatan, pelosok Kabupaten Manggarai Timur.
Sebanyak 13 desa dan satu kelurahan di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Ngada ini masih terisolasi. Tak ada jaringan jalan yang layak digunakan untuk memudahkan mobilitas warga menuju pusat pelayanan publik di Borong, ibukota kabupaten tersebut.
Setidaknya ada tiga ruas jalan yang bisa meretas isolasi wilayah itu. Ruas jalan propinsi yang melintasi wilayah Mamba – Cabang Lima – Wukir – Wae Bakit, ruas jalan kabupaten yang melintasi wilayah Ritapada – Sopang Rajong – Cabang Lima, dan ruas jalan kabupaten yang melintasi wilayah Lengko Elar – Lempang Paji – Wukir. Namun ketiga ruas jalan tersebut sama buruknya.
Ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten yang tersambung dari Mamba, Cabang Lima, Wukir, sampai Lempang Paji pernah diaspal sekitar 25 tahun lalu. Namun usianya hanya kurang dari sepuluh tahun.
Kini kondisinya seperti kali dan kubangan. Lumpur dan bebatuan yang berserakan menyulitkan kendaraan untuk melintas. Sedangkan ruas jalan penghubung Cabang Lima – Sopang Rajong – Rita Pada (Kecamatan Kota Komba) pada beberapa kilometer sudah diaspal. Namun puluhan kilometer masih berupa Telford dan kondisinya sudah rusak parah.
Tak semua jenis kendaraan yang berani melintas karena resiko kerusakan kendaraan hingga kecelakaan sangat tinggi. Hanya satu dua mobil yang menggunakan derek dan beberapa sepeda motor tanpa pembonceng yang ditemui di ruas jalan tersebut.
“Jarang ada kendaraan yang melintas. Makanya traktor pun kerap digunakan warga untuk angkut barang hingga orang sakit yang dirujuk ke kota,” ujar Kepala Desa Nanga Pu’un, Marselinus Raja.
Kondisi jalan buruk menyebabkan tingginya tarif angkutan penumpang dan barang dari dan menuju wilayah tersebut.
“Untuk angkutan umum, oto kol, setiap penumpang membayar tarif Rp 70.000 untuk sekali jalan dari Elar Selatan menuju Borong. Kalau pergi-pulang, bayar Rp 140.000,” ujar Benediktus Tiwu, salah seorang warga setempat.
“Tapi kalau menggunakan jasa ojek, tarifnya Rp 500.000 sampai Rp 600.000 pergi sampai dengan pulang,” lanjutnya.
Tingginya tarif angkutan berdampak pada rendahnya harga hasil panenan petani setempat. Untuk diketahui, Elar Selatan dikenal sebagai salah satu lumbung pangan karena di wilayah ini terdapat areal persawahan dengan irigasi teknis yakni dataran Gising. Selain itu, wilayah ini juga dikenal sebagai penghasil kopi.
Meski hasil pertanian warga dibeli dengan harga cukup mahal di ibukota kabupaten, namun petani setempat terpaksa menerima harga murah yang ditawarkan para tengkulak.
Kopi biji misalnya. Ketika di kota sudah mencapai harga Rp 30.000 perkilogram, di Elar Selatan hanya bisa dihargai dengan Rp 22.000 sampai Rp 24.000 perkilogram.
“Biar kami punya kebun kopi dan hasil panen cukup banyak, tapi harga kecil itu tidak cukup untuk kebutuhan,” ujar Maria Ndaol, salah seorang petani kopi setempat.
Bertepatan dengan momentum peringatan kemerdekaan RI ke 73 ini, warga setempat ingin merasakan kemerdekaan dari keterisolasian wilayah. Mereka ingin merasakan infrastruktur jalan raya dan pelayanan publik lainnya yang lebih layak.
“Semoga presiden kita, bapak Jokowi memperhatikan kondisi kami di sini. Bantu kami di Elar Selatan ini agar keluar dari keterisolasian. Agar bisa hidup sejahtera seperti rakyat Indonesia di wilayah lainnya,” ujar Kades Mosi Ngaran, Frumensius Dima.
Rosis/EYS
