Politik kawan yang dimaksudkan di sini lebih kepada sebuah relasi yang bersifat resiprositas. Artinya ada hubungan timbal balik yang sudah didesain sedemikian rupah demi memuluskan diri untuk bisa menduduki jabatan tertentu di kursi pemerintahan.
Politik kawan sebenarnya berafiliasi erat dengan nepotisme yang cenderung mengarah kepada balas budi. Jika modus politik kawan diterapkan dalam birokrasi pemerintahan di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat oleh bupati dan wakil bupati terpilih maka kapitalisasi birokrasi akan berkembang dengan baik.
Hal ini tentu saja akan berdampak juga pada peminggiran lawan politik yang sama-sama bertarung dalam Pilkada. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menduduki jabatan struktural, padahal (mungkin) jika dilihat dari kacamata kualitas dan profesionalitas, mereka memiliki kemampuan yang mumpunin.
Saya tidak sedang memberikan judgment kepada bupati dan wakil bupati terpilih di dua kabupaten tersebut. Karena saya yakin bahwa mereka sangat bisa untuk melakukan hal ini.
Tetapi ini merupakan bentuk masukan sebagai antisipasi terjadinya kapitalisasi birokrasi. Karena bagaimana pun juga, peran mereka (para pejabat) sangatlah penting demi kemajuan daerah.
Solusi
Kita tentu saja tidak mengharapkan adanya kapitalisasi birokrasi berupa penempatan para pejabat atas dasar keluarga, balas budi dan sebagainya. Yang kita harapkan di sini adalah orang yang benar-benar memiliki komitmen untuk mengabdi.
