Lalu, pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita adalah, bagaimana caranya supaya kapitalisasi birokrasi tidak terjadi?
Setidaknya ada dua poin penting. Pertama, bupati harus tepat dalam menggunakan hak prerogatifnya dalam memilih dan menempatkan para pejabat. Ia harus jeli dan tetap berkomunikasi baik dengan wakil bupatinya atau pun dengan tokoh-tokoh daerah yang cukup berpengaruh dalam memajukan daerah.
Kedua adalah sistem pengawasan yang ketat dan daya kritis dari civil society. Di sini masyarakat harus diberi ruang untuk berekspresi terutama dalam mengusulkan orang-orang yang tepat dan cocok untuk bergabung dalam birokrasi.
Masyarakat sipil tidak boleh bersikap pasif, karena bagaimana pun juga hal tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri.
Terkait adanya orang-orang yang pernah melakukan korupsi sebelumnya atau pernah mendapat rapor merah baik dari pemerintah sendiri maupun dari rakyat sebaiknya tidak boleh diberi ruang lagi.
Dengan demikian, akan tercipta suatu birokrasi yang murni, bersih dan jauh dari nepotisme.
Penulis bersal dari Mukun, Manggarai Timur. Kini aktif sebagai Ketua HMPS Sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
