“Selain dampak ekologi, dampak sosial kehadiran tambang ini sangat masif. Jemaat kami kini terbelah, antara yang pro dan kontra tambang,” katanya.
Ia menegaskan, mereka akan berjuang terus melawan perusahan ini.
“Kita berpihak pada alam yang tidak bicara, tetapi kita bisa pahami cara dia menangis karena dieksploitasi. Kita juga berpihak pada warga yang jadi korban kapitalisme,” katanya.
Sementara itu, Pastor Mike Peruhe OFM, Koordinator Advokasi JPIC-OFM menyatakan kekecewaan terkait keterlibatan aparat keamanan.
TNI, katanya, tak hanya mengamankan lokasi pertambangam, juga berkeliling perkampungan agar warga tak melawan kehadiran perusahaan.
“Ini bagi saya intimidasi luar biasa pada masyarakat. Bahwa perusahaan hadir, masyarakat tak mendapatkan apa-apa. Mudaratnya lebih banyak daripada keuntungan. Lebih baik izin dicabut,” katanya.
Bagus Hadikusumo, Manajer Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menjelaskan, bersama Greenpeace, KontraS dan JPIC-OFM mereka mendesak agar kasus kekerasan dan intimidasi, baik oleh preman maupun aparat negara, harus menjadi perhatian serius pemerintah.
