Negara, katanya, harus hadir sebagai representasi kedaulatan rakyat, bukan pelindung dan pelayan korporasi.
“Berikan jaminan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok, yang berjuang untuk keselamatan lingkungan dan penegakan HAM. Buat regulasi tegas mencegah penggunaan aparat negara untuk kepentingan korporasi.”
Yustinus Darma, salah satu aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi NTT) mengatakan, kehadiran tambang di NTT yang mayoritas warganya adalah petani, menjadi ancaman besar.
“Kebijakan pertambangan menurut kami lebih melayani kepentingan investor dan pemerintah yang kongkalikong dengan mereka, bukan bertujuan mensejahterakan masyarakat,” katanya.
“Yang terjadi malah proses peminggiran.”
Ia menambahkan, sudah menjadi pola umum, bahwa pihak perusahan seringkali memanfaatkan jasa militer dan polisi untuk menekan warga setempat agar mau menyerahkan lahan dan takut untuk melawan. (Ari D/ARL/Floresa)
