Labuan Bajo, Floresa.co – Pemerintah Provinsi NTT bersikeras untuk menyerahkan pengelolaan Pantai Pede di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar), Flores, ke investor swasta untuk pembangunan hotel.
Padahal, rencana tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Gereja Keuskupan Ruteng.
Dalam polemik ini, nama Fidelis Pranda, mantan Bupati Manggarai Barat periode 2005-2010 sempat disebut-disebut, mengingat dirinya dilaporkan pernah mengajukan surat permohonan kepada pihak Provinsi NTT agar Pantai Pede yang hingga sekarang diklaim provinsi sebagai aset mereka diserahkan ke Pemkab Mabar.
Meski konflik ini kian memanas, di mana Gubernur Frans Lebu Raya tetap ngotot menyerahkan pantai itu kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), namun Fidelis mengatakan kepada Floresa.co, dirinya tidak mengikuti hiruk pikuk persoalan ini.
“Saya tidak ikut perkembangannya,” katanya saat dihubungi, Selasa (27/1/2015).
Saat ini Fidelis sedang bersiap-siap untuk kembali berlaga dalam Pilkada Mabar.
Ditanya apa yang bisa dilakukannya nanti bila kelak terpilih kembali sebagai bupati, Fidelis mengatakan, “Kalau saya, ikut saja mana yang benarnya.”
Namun, Fidelis tidak berani mengungkapkan siapa yang benar dalam polemik ini, apakah Pemprov NTT atau rakyat Mabar.
“Saya tidak bisa tentukan mana yang benar. Lihat perkembangannya saja. Kita tunggu,” ujar Fidelis.
Fidelis mengakui pada tahun 2004-2005, dirinya sudah meminta agar Pantai Pede ini diserahakan ke Pemkab Mabar. Namun, hal itu, katanya, tidak direspon Pemprov NTT.
“Saya padadari 2004 dan 2005 meminta Pede diserahkan ke Mabar, tapi tidak ditanggapi gubernur. Ya, tugas saya selesai. Begitu. Gubernur tidak kasih, ya mau bilang apa lagi,” jelasnya.
Ia menegaskan, memang seharusnya menurut ketentuan UU No 8 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, aset provinsi dan aset Kabupaten Manggarai sebagai kabupaten induk mesti diserahkan ke Pemkab Mabar. (PTD/Floresa)
