Floresa.co – Puluhan mahasiswa, aktivis lingkungan dan warga lingkar proyek geotermal di Mandailing Natal, Sumatera Utara memprotes proyek geotermal terkait semburan uap dan lumpur panas yang semakin meluas di lahan pertanian warga sejak bulan lalu.
Aksi tersebut yang digelar pada 3 Juni oleh Organisasi Savana atau Sahabat Konservasi Nusantara berlangsung di Kantor Bupati Mandailing Natal, Kota Panyabungan, sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional yang dirayakan setiap 5 Juni.
Dalam siaran pers yang diterima Floresa, Savana menyatakan semburan uap dan lumpur panas terjadi di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, yang berdekatan dengan sumur bor PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi.
“Sebelumnya kejadian seperti itu belum pernah terjadi sejak desa tersebut dihuni oleh masyarakat,” kata mereka.
Selain menuntut pemerintah memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin PT SMGP, massa juga meminta perusahaan membayar ganti rugi lahan warga yang terdampak.
Ahmad Roihan Nasution, warga Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang juga Ketua Umum Savana berkata, uap dan lumpur panas muncul di wilayah itu sejak 2018, mulai meluas pada 2021 dan kini menjadi dua puluhan titik sejak 25 April.
“Semburan terjadi di kebun dan sawah warga, juga mencemari mata air di sekitar kebun, tepatnya di Jalan Jambu Keling,” kata Roihan kepada Floresa melalui telepon pada 4 Mei.
Klaim Perusahaan Bikin Warga Geram
Aliansi Savana menyatakan warga kian geram karena PT SMGP mengklaim semburan tersebut tidak terkait dengan aktivitas pengeboran geotermal.
Seperti dikutip dari Dunia-energi.com, Agung Iswara, Manajer Komunikasi PT SMGP berkata sumur-sumur pada wellpad atau titik pengeboran E dibor sejak 2017 dan hingga kini belum berhasil mengalirkan uap atau fluida panas bumi.
Akibatnya, tidak ada aktivitas produksi dari titik tersebut.
Agung mengklaim, semburan itu adalah fenomena alam yang umum terjadi di wilayah yang memiliki potensi panas bumi, hasil reaksi air tanah dan batuan panas di bawah permukaan.
Ia juga berkata, semburan telah terjadi jauh sebelum adanya eksplorasi oleh PT SMGP.
Kawasan sekitar wellpad E, kata Agung, cenderung mengalami pergerakan tanah dan memiliki banyak retakan, sehingga pergerakan tanah atau longsor dapat terjadi kapanpun.
“Fenomena ini dapat memunculkan manifestasi yang baru ke permukaan. Sebagai Objek Vital Nasional, PT SMGP berkomitmen terhadap keselamatan dan keberlanjutan dalam setiap aspek operasional kami dengan menjalankan seluruh kegiatan operasional sesuai standar keselamatan dan regulasi yang berlaku,” klaimnya.
Dalam orasinya pada 3 Juni, Sekretaris Jenderal Savana, Arrizal menyayangkan pernyataan perusahaan karena cuci tangan dengan dampak buruk yang merusak lahan pertanian dan terbukti mengancam keselamatan nyawa warga sekitar.
“Kami mengecam keras PT SMGP dan pemerintah atas sikap masa bodoh terhadap keselamatan warga dan keberlangsungan ruang hidup mereka,” katanya.
“Parahnya, pernyataan tersebut keluar serta dimuat di media-media lokal sebelum adanya hasil penelitian dari sampel yang diambil oleh Ditjen EBTKE Kementerian ESDM atau lembaga independen yang mempunyai kualifikasi menelitinya,” lanjutnya.
Sementara Roihan, yang juga berorasi dalam aksi itu berkata, fenomena serupa juga terjadi di beberapa lokasi geotermal lainnya di Indonesia.
Ia mengambil contoh semburan uap dan lumpur panas di PLTP Mataloko, Kabupaten Ngada, NTT yang “dalam kenyataannya banyak memakan korban.”
Sebelumnya, pada 26-29 Mei, Roihan mewakili warga Mandailing Natal menghadiri pertemuan Hari Anti Tambang bersama ratusan warga lain dari Sumatera, Jawa dan Flores-Lembata di Mataloko.
Respons Wakil Bupati
Merespons aksi tersebut, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution mengklaim pemerintah daerah sudah melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk memeriksa semburan itu.
Atika didampingi Asisten II Setda Meinul Lubis, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Ahmad Faisal Lubis dan Kepala Satuan Pol PP Yuri Andri.
“Kami tidak melakukan pembiaran. Bapak bupati pasca kejadian langsung turun ke lapangan untuk memastikan keselamatan warga dan meninjau titik lumpur panas yang bermunculan,” kata Atika.
Ia juga berkata, pemerintah telah bersurat kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM di Jakarta.
“Bila hasil penelitian yang dilaksanakan Ditjen EBTKE telah keluar, akan kami sampaikan ke publik dan tidak akan kami tutupi,” katanya.
Terkait semburan uap dan lumpur panas yang makin meluas sejak 2021, Atika dan para pejabat yang mendampinginya hanya menyatakan itu “bukan wewenang mereka.”
Sementara saat diminta menunjukkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) terkait pengeboran di Desa Roburan Dolok, Atika dan Ahmad beralasan akan menanyakannya dahulu kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
Bagian dari Proyek Strategis Nasional yang masuk program elektrifikasi nasional 35 gigawatt, pengeboran pertama PLTP Sorik Marapi dilakukan pada 2016.
Pada September 2019, unit pertamanya sebesar 45 Megawatt mulai beroperasi secara komersial.
PT SMGP memiliki kapasitas produksi listrik 140 Megawatt, dengan luas konsesi mencapai 62.900 hektare yang tersebar di 10 kecamatan dan 138 desa.
Perusahaan itu berinduk pada KS Orka Renewables Ltd yang berbasis di Singapura.
Salah satu anak perusahaan Orka adalah PT Sokoria Geothermal Indonesia (SGI) yang kini mengelola proyek geotermal Sokoria di Kabupaten Ende, NTT.
Editor: Ryan Dagur
