Floresa.co – Polda NTT mengambil alih penanganan kasus polisi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilaporkan melecehkan seorang perempuan korban pemerkosaan.
Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra berkata, usai pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Aipda Paulus Salo, polisi yang bertugas di Polsek Wewewa Selatan itu “menjalani penempatan khusus.”
Ia menjelaskan kasus ini ditangani Polda NTT supaya “lebih profesional.”
Henry berkata, apabila perbuatan Paulus memenuhi unsur pidana kejahatan seksual dan terbukti melanggar kode etik maka ia “dipecat dari institusi Polri.”
“Sebelum dinaikkan ke pidana umum, dia akan ditindak tegas oleh Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko melalui sidang kode etik,” katanya pada 12 Juni sebagaimana dilansir Detik.com.
Jadi, “memang tidak ada toleransi,” kata Henry.
Paulus diperiksa di Polda NTT setelah lima hari sebelumnya Kapolres Sumba Barat Daya, AKBP Harianto Rantesalu mengumumkan masa penahanannya selama 30 hari sejak 7 Juni.
Terkuaknya kasus pelecehan seksual ini bermula dari sebuah unggahan video pengakuan korban di akun Facebook Times Nusa Tenggara Timur pada 5 Juni.
Korban mengaku pelecehan terjadi di Polsek Wewewa Selatan pada 2 Maret.
Kala itu, ia dijemput Paulus dari rumahnya pukul 21.00 Wita dan diberitahu akan dimintai keterangan tentang kasus pemerkosaan yang ia alami.
Korban melaporkan kasus pemerkosaan oleh orang dekatnya itu dua hari sebelumnya.
Namun, setibanya di Polsek, Paulus malah meminta korban membuka baju dan celana dengan alasan untuk pemeriksaan.
Selama beberapa menit, Paulus meraba organ vital korban, lalu memintanya untuk “tidak memberitahukan perbuatannya ke orang lain.”
Korban mengaku tidak bisa melawan karena pelecehan itu terjadi kantor polisi.
Ketua Solidaritas Perempuan dan Anak (Sopan) NTT, Yustina Dama Dia, berkata, rencana putusan pemecatan terhadap Paulus adalah tepat agar “tidak satupun pelaku pelecehan seksual bermain-main dengan hukum.”
“Bagi kami, tidak ada toleransi bagi setiap pelaku kejahatan seksual,” katanya kepada Floresa pada 19 Juni.
Ia pun berharap “polisi lebih setia terhadap sumpah atau janji sebagai penegak hukum dan selalu berperspektif korban.”
Mariana Noda Ngara, relawan Sopan NTT yang berdomisili di Sumba Barat Daya “setuju apabila Paulus Salo dipecat agar memberi efek jera bagi aparat penegak hukum” karena “sepatutnya polisi memberi perlindungan terhadap korban.”
Ia berharap ada program penguatan kapasitas bagi anggota kepolisian tentang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
Selain itu, “dukungan Pemerintah Sumba Barat Daya mestinya semakin serius dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.”
Sementara Herlina Ratu Kenya, anggota Badan Pengurus Daerah Perempuan Alumni Pendidikan Teologi di Indonesia mengimbau warga Sumba untuk “pasang badan” bagi korban pelecehan seksual.
“Di tengah tren kenaikan kasus kekerasan seksual, termasuk oleh aparat penegak hukum di Sumba, perlu ada ruang yang aman bagi korban,” katanya.
“Betapa menyakitkan korban melaporkan kasusnya, tetapi justru menjadi korban pelecehan seksual. Pelaku tidak hanya dipecat, tetapi harus dituntut menanggung biaya pemulihan korban,” kata Herlina kepada Floresa pada 19 Juni.
Floresa menghubungi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra pada 19 Juni, menanyakan perkembangan kasus yang sudah ditangani Polda NTT sejak sepekan lalu.
Hingga berita ini diterbitkan, pesan WhatsApp itu tak dibalas, kendati tercentang dua tanda pesan itu telah terkirim.
Editor: Ryan Dagur
